DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi a. asas dan tujuan; b. hak perempuan; c. kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah; d. pemberdayaan perempuan; e. perlindungan perempuan; f. pelaksanaan perlindungan perempuan; g. strategi pemberdayaan dan perlindungan perempuan; h. mekanisme penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan; i. pembiayaan; j. pembinaan dan pengawasan; k. ketentuan peralihan; dan l. ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perempuan sebagai aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapat jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara;
c.bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pada intinya bahwa pemberdayaan perempuan merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah ;
d.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lampiran disebutkan bahwa pembagian urusan pemerintah dalam bidang pemberdayaan perempuan dengan salah satu sub urusan adalah perlindungan perempuan ;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swantantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
12.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
13.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
24.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
25.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberdayaan Lembaga Masyarakat;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
27.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG Dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Bupati adalah Bupati Semarang.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang terkait.
7.Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia .
8.Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
9.Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak- haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
10.Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan- kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
11.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
14.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
15.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
16.Pekerja / Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi

a.asas dan tujuan;
b.hak perempuan;
c.kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah;
d.pemberdayaan perempuan;
e.perlindungan perempuan;
f.pelaksanaan perlindungan perempuan;
g.strategi pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
h.mekanisme penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
i.pembiayaan;
j.pembinaan dan pengawasan;
k.ketentuan peralihan; dan
l.ketentuan penutup.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dilaksanakan berdasarkan azas asas :

a.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b.keadilan dan kesetaraan gender;
c.non diskriminasi; dan
d.kepentingan terbaik perempuan.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

a.memberdayakan perempuan baik secara individual maupun kelompok dan masyarakat secara luas agar mampu hidup lebih mandiri; dan
b.mencegah dan menangani resiko kekerasan dan kerentanan perempuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan.

BAB IV

HAK PEREMPUAN

Pasal 5

(1)Setiap perempuan berhak untuk:
1. a.hidup dan mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf kehidupannya;
2. b.memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
3. c.mengembangkan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
4. d.memperoleh keadilan, rasa aman, dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi ;
5. e.terlibat dalam setiap tahapan proses pembangunan ;
6. f.bebas dari perbudakan atau diperhamba dan ancaman;
7. g.memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;
8. h.mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak;
9. i.berpartisipasi dalam politik;
10. j.melakukan perbuatan hukum; dan
11. k.bebas memilih pasangan dalam perkawinannya .
(2)Setiap istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan kepemilikan serta pengelolaan harta bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Setelah putusnya perkawinan, seorang perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak .

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
(2)Upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.penetapan kebijakan, program, dan kegiatan;
2. b.penetapan pedoman pelaksanaan;
3. c.penyelenggaraan layanan; dan
4. d.koordinasi kebijakan, program dan kegiatan.
(3)Upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 7

Pemberdayaan perempuan diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak- hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di bidang :

a.ekonomi;
b.sosial budaya;
c.politik; dan
d.hukum.

Pasal 8

Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui :

a.pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
b.fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif;
c.fasilitasi penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif;
d.fasilitasi dan bantuan permodalan; dan
e.fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran .

Pasal 9

Pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan melalui:

a.peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial;
b.peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas utamanya di bidang kesehatan reproduksi;
c.peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan
d.fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Pasal 10

(1)Pemberdayaan perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :
1. a.pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan;
2. b.pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;
3. c.partisipasi dalam pemilihan umum; dan
4. d.pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
(2)Pemberdayaan perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…