DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Bentuk Penyertaan Modal; Pelaksanaan Penyertaan Modal; Hak Dan Kewajiban; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, perlu adanya upaya- upaya dan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang salah satunya dapat dilakukan dengan penyertaan modal daerah;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA SERASI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Semarang.
5.Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Serasi yang selanjutnya disebut PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya milik Daerah.
6.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) dengan mendapat bagian keuntungan.
7.Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda).

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk pemenuhan Modal Dasar pada PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda).

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :

a.menguatkan struktur permodalan PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda); dan
b.mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda).

BAB II

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah pada PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) dilaksanakan dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Seluruh Penyertaan Modal Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

Modal yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda).

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal untuk memenuhi Modal Dasar pada PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila kepemilikan Modal Dasar yang terbagi dalam saham hanya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(3)Nilai nominal Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dengan perincian:
1. a.modal disetor dan pengalihan atau kapitalisasi cadangan bekas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang; dan
2. b.setoran tunai dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang akan dipenuhi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(4)Modal yang sudah disetor sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp240.211.894,00 (dua ratus empat puluh juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Hak dari Pemerintah Daerah meliputi:

a.mendapatkan dividen proporsional dalam hal saldo laba positif; dan
b.menerima laporan perkembangan kinerja secara periodik.

Pasal 9

Kewajiban dari Pemerintah Daerah meliputi:

a.melakukan pemenuhan Modal Dasar pada PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda); dan
b.melakukan pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…