DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan Dan Penyediaan Tempat Pemakaman, Pengelolaan Tempat Pemakaman, Penyelenggaraan, Usaha Pelayanan Pemakaman, Data Dan Informasi, Pembinaan, Pengawasan Dan Pelaporan, Larangan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejalan dengan bertambahnya penduduk, pertumbuhan lingkungan permukiman, harus disediakan ruang untuk tempat pemakaman dengan berdasarkan kepentingan aspek keagamaan dan sosial budaya serta memperhatikan asas-asas penggunaan dan pemanfaatan tanah yang sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tempat Pemakaman Umum sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Semarang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman.
5.Pemakaman adalah proses kegiatan memasukkan ke dalam makam, menguburkan atau mengebumikan jenazah.
6.Pengabuan Jenazah adalah proses kegiatan pembakaran jenazah di Krematorium, penyimpanan abu jenazah dan penaburan abu jenazah.
7.Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang dipergunakan untuk Tempat Pemakaman umum, Tempat Pemakaman bukan umum dan Tempat Pemakaman khusus.
8.Pengelolaan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penyediaan Tempat Pemakaman, penyelenggaraan Pemakaman, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
9.Pengelola adalah Pemerintah Daerah, orang perseorangan, kelompok masyarakat atau Badan Hukum yang mengelola Tempat Pemakaman.
10.Peraturan Pengelola adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengelola suatu kegiatan yang memuat hak, kewajiban, syarat dan tata tertib kegiatan dimaksud.
11.Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang Pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
12.Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman jenazah dan/atau Pengabuan Jenazah yang Pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial, keagamaan dan/atau Badan Hukum lainnya.
13.Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk Tempat Pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
14.Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
15.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.
16.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
17.Badan Hukum adalah Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
18.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
19.Jenazah Terlantar adalah jenazah yang tidak diketahui identitas dan ahli warisnya.
20.Mobil Jenazah adalah mobil yang diperuntukkan untuk mengangkut jenazah.

Pasal 2

(1)Pengelolaan Pemakaman dilaksanakan berdasarkan asas:
1. a.pemanfaatan tanah;
2. b.keagamaan;
3. c.sosial budaya; dan
4. d.kualitas lingkungan hidup.
(2)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam Pengelolaan Pemakaman.
(3)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini yaitu:
1. a.mendayagunakan sumber daya alam yang berupa tanah untuk keperluan Pemakaman;
2. b.mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan Pemakaman agar sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang, keagamaan, aspek sosial dan budaya; dan
3. c.untuk melaksanakan keyakinan agama dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan dan penyediaan Tempat Pemakaman;
b.pengeloaan Tempat Pemakaman;
c.penyelenggaraan;
d.usaha pelayanan Pemakaman;
e.data dan informasi;
f.pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
g.larangan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 4

(1)Tempat Pemakaman harus sesuai dengan rencana tata ruang di Daerah.
(2)Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.TPU;
2. b.TPBU; dan
3. c.TPK.
(3)Dalam rangka pengendalian dan ketertiban Pengelolaan Tempat Pemakaman, lokasi Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus memperhatikan hal sebagai berikut:
1. a.tidak berada pada daerah yang padat penduduknya;
2. b.tidak menggunakan tanah secara berlebihan;
3. c.tidak menggunakan tanah pertanian subur;
4. d.keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; dan
5. e.pencegahan kerusakan tanah dan lingkungan hidup.

Pasal 5

(1)Bupati menyusun rencana induk Pemakaman yang memuat kebutuhan lahan Pemakaman, lokasi Pemakaman dan kebutuhan prasarana dan sarana Pemakaman sebagai bagian dari rencana pembangunan Daerah.
(2)Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada rencana tata ruang.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mengupayakan pemenuhan kebutuhan anggaran untuk penataan TPU, penyediaan prasarana dan sarana serta Pengelolaan Pemakaman lainnya di lingkungan TPU.
(2)Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan anggaran, pelaksanaan penataan TPU dan penyediaan prasarana dan sarana serta Pengelolaan Pemakaman lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Bupati menentukan, menetapkan lokasi dan/atau mengubah fungsi lokasi lahan untuk Tempat Pemakaman.
(2)Lokasi Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.
(3)Lahan yang dipergunakan untuk TPU disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Lahan untuk TPU yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh dari:
1. a.pengadaan tanah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. b.pengembang perumahan di Daerah;
3. c.hibah;
4. d.wakaf; dan
5. e.perolehan di luar ketentuan huruf a sampai dengan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penyediaan tanah untuk kepentingan lokasi TPBU dilakukan oleh badan sosial/badan keagamaan untuk kepentingan non komersil.
(6)Penetapan lokasi tanah Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah.

Pasal 8

(1)Areal tanah untuk keperluan TPU diberikan status Hak Pakai selama dipergunakan untuk keperluan Pemakaman.
(2)Areal tanah untuk keperluan TPBU diberikan status Hak Pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi tanah wakaf yang dipergunakan untuk Tempat Pemakaman diberikan status Hak Milik.

Pasal 9

(1)Areal tanah Pemakaman dapat disediakan untuk petak dan fasilitas pendukung meliputi:
1. a.kantor pelayanan;
2. b.area parkir;
3. c.palereman atau transit;
4. d.jalan/pedestrian;
5. e.sarana air bersih;
6. f.penghijauan; dan/atau
7. g.lampu penerangan.
(2)Pembangunan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e wajib memperoleh izin dari Bupati.
(3)Setiap Orang yang melanggar ketentuan izin pembangunan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha;
3. c.pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
4. d.pencabutan Perizinan Berusaha.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 10

(1)Bupati menetapkan lokasi TPU, TPBU dan TPK mengacu pada rencana induk Pemakaman.
(2)Tempat Pemakaman yang berada di Daerah diperuntukkan bagi:
1. a.warga Daerah yang meninggal di dalam atau di luar Daerah; dan
2. b.warga lainnya yang meninggal di Daerah.
(3)Tempat Pemakaman wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tersedianya akses jalan menuju Tempat Pemakaman;
2. b.setiap jenazah harus dimakamkan dengan layak;
3. c.penggunaan tanah untuk Pemakaman ditetapkan tidak lebih dari 2,50 m (dua koma lima puluh meter) x 1,50 m (satu koma lima puluh meter) dengan kedalaman paling sedikit 1,50 m (satu koma lima puluh meter) dan jarak antar makam tidak boleh lebih dari 0,50 m (nol koma lima puluh meter);
4. d.makam yang tidak terletak di TPU dan TPBU yang berdampak menimbulkan masalah sosial dan lingkungan, harus dipindahkan ke TPU dan TPBU serta tidak diperbolehkan adanya penambahan makam baru di tempat tersebut;
5. e.hiasan makam atau tanda nisan pada TPU tidak diperkenankan berlebihan baik bentuk maupun ukurannya dengan mendasarkan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan tanah; dan
6. f.diperkenankan untuk penggunaan makam tumpang.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikecualikan untuk kepentingan Pemakaman massal.
(5)Bupati dapat menerapkan pengaturan yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c untuk TPBU dan TPK, berdasarkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah.
(6)Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha;
3. c.pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
4. d.pencabutan Perizinan Berusaha.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…