DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 1 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten, Peninjauan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten, Pengawasan dan Pengendalian dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tahun 2026 - 2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TAHUN 2026-2045.

BAB I

VISI DAN MISI Kepariwisataan berperan strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pariwisata merupakan bagian dari kebudayaan dan kegiatan berwisata serta bagian dari upaya menjaga nilai-nilai masyarakat, adat istiadat, kekayaan alam, dan warisan budaya sebagai peradaban bangsa yang harus dilindungi dan dihormati.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kabupaten adalah Kabupaten Semarang.
4.Bupati adalah Bupati Semarang.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya- upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
7.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke tempat tertentu di luar lingkungan asalnya dalam jangka waktu sementara untuk meningkatkan kualitas hidup.
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung sarana, prasarana, fasilitas, dan layanan dengan memperhatikan kebutuhan wisatawan.
9.Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan terkait Pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang membentuk interaksi antarpemangku kepentingan.
10.Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
11.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Kabupaten untuk periode Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2045.
12.Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan.
13.Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah kawasan geografis yang berskala Kabupaten yang di dalamnya terdapat DTW, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
14.Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
15.Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk Wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
16.Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian guna menunjang kegiatan Kepariwisataan.
17.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan, kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi Pariwisata.
18.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
19.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta mitranya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
20.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, mengenalkan dan menyampaikan produk Wisata serta mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
21.Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
22.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
23.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 2.1. Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Tujuan Pembangunan Kepariwisataan merupakan kondisi yang akan dicapai pada akhir masa perencanaan. Tujuan Pembangunan Kepariwisataan harus mengintegrasikan aspek Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisataan. Tujuan Pembangunan Kepariwisataan memiliki fungsi:

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kepariwisataan, Pembangunan dan pengembangan Pariwisata berkualitas.
(2)Pariwisata berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
1. a.prinsip pembangunan berkelanjutan;
2. b.kualitas hidup masyarakat lokal;
3. c.indeks kepuasan Wisatawan;
4. d.dampak ekonomi;
5. e.penguatan nasionalisme; dan
6. f.pengembangan ilmu pengetahuan.
(3)Pembangunan dan pengembangan Pariwisata berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pariwisata yang mengutamakan produk dan layanan Wisata yang berdaya saing, berkelanjutan, memberikan pengalaman unik, dan memberikan nilai tambah tinggi.

Pasal 3

(1)Pembangunan dan pengembangan Pariwisata berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
(2)RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.
(3)RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
1. a.rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional;
2. b.rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;
3. c.rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten;
4. d.rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten; dan
5. e.rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten.

Pasal 4

(1)RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika:
1. a.bab I berisi visi dan misi;
2. b.bab II berisi tujuan, sasaran, dan arah pembangunan Kepariwisataan;
3. c.bab III berisi penetapan perwilayahan Kepariwisataan Kabupaten;
4. d.bab IV berisi arah kebijakan dan strategi; dan
5. e.bab V berisi rencana program pembangunan sektor Kepariwisataan.
(2)RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENETAPAN PERWILAYAHAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN Rencana Pembangunan perwilayahan Pariwisata merupakan rumusan arah sistem perwilayahan Kepariwisataan yang mencakup struktur pelayanan Pariwisata, destinasi Pariwisata, kawasan pengembangan Pariwisata, dan kawasan strategis Pariwisata. Rencana Pembangunan perwilayahan Pariwisata memiliki fungsi:

Pasal 5

(1)RIPPARKAB dilaksanakan untuk periode Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2045 dan ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap periode 5 (lima) tahunan.
(2)Peninjauan kembali RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
1. a.bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. b.perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
3. c.perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
4. d.perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI Arah kebijakan Pembangunan Kepariwisataan merupakan arahan Pembangunan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan Pembangunan Kepariwisataan. Arah kebijakan Pembangunan Kepariwisataan harus mengintegrasikan aspek destinasi Pariwisata, industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisataan. Arah kebijakan Pembangunan Kepariwisataan daerah merupakan arah tindakan Pembangunan Kepariwisataan yang bersifat multidimensi dan lintas sektor. Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan memiliki fungsi:

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
(2)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
1. a.koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARKAB; dan
2. b.pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang Kepariwisataan yang mencakup destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, Kelembagaan Kepariwisataan dan SDM Pariwisata.
(3)Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 1 April 2026 BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA Diundangkan di Ungaran pada tanggal 1 April 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd. VALEANTO SOEKENDRO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH: (1-27/2026) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG EVI SUNARIAH NIP. 197803082006042004 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TAHUN 2026 – 2045 I. UMUM Kepariwisataan berperan strategis dalam mendukung Pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pariwisata merupakan bagian dari kebudayaan dan kegiatan berwisata serta merupakan bagian dari upaya menjaga nilai-nilai masyarakat, adat istiadat, kekayaan alam, dan warisan budaya sebagai peradaban bangsa yang harus dilindungi dan dihormati. Pariwisata Kabupaten memiliki potensi Wisata yang unggul dan memiliki keunikan tersendiri. Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Kabupaten memiliki DTW dengan keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan. Sebagai sebuah Kabupaten yang memiliki potensi Pariwisata yang unggul, disusun sebuah visi Pembangunan Kepariwisataan yaitu “Terwujudnya Kabupaten Semarang Maju dan Berdaulat Melalui Kepariwisataan yang Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Berbasis Kearifan Lokal”. Untuk mewujudkan visi tersebut, dibentuklah misi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yaitu:

a.mengembangkan destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mempunyai keunikan lokal, unggul, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
b.mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang sinergis, efektif, efisien, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan;
c.mengembangkan Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan investasi, kemitraan usaha yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
d.mengembangkan Kelembagaan Kepariwisataan dengan melibatkan Pemerintah Daerah, pemerintah desa, swasta, dan/atau masyarakat yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan. Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten merupakan penggerak pendapatan asli daerah, peningkatan lapangan kerja, dan penggerak perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Kedudukan sektor Pariwisata sebagai salah satu pilar Pembangunan daerah semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan, baik dalam penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi. Berdasarkan hal tersebut, dibentuk Peraturan Daerah ini dengan kandungan substansi yang berkaitan dengan arah kebijakan dan strategi Pembangunan meliputi Pembangunan destinasi Pariwisata, Pembangunan Pemasaran Pariwisata, Pembangunan Industri Pariwisata, Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan, dan Pemberdayaan Masyarakat lokal. Pembentukan Peraturan Daerah ini sekaligus bertujuan sebagai:
a.pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan Pariwisata, DTW, sarana dan prasarana Wisata, Pemasaran Wisata, promosi, Kelembagaan Kepariwisataan, SDM Pariwisata, serta investasi pembangunan bidang Kepariwisataan;
b.pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan Pariwisata dan DTW;
c.pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sektor Pariwisata; dan
d.penjabaran pemanfaatan ruang subsektor Kepariwisataan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…