DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat yang meliputi maksud dan tujuan, kewajiban dan wewenang Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban bagi Warga Masyarakat, tertib tata ruang, tertib jalan, tertib taman dan tempat umum, tertib sungai, saluran air dan sumber air, tertib lingkungan, tertib usaha dan tempat usaha, tertib bangunan, tertib sosial, tertib kesehatan, tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib peranserta masyarakat, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Semarang sehingga dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; 422
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 22 Tahun 1977 tentang Kebersihan, Keindahan Dan Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penanggulangan Dan Rehabilitasi Wanita Tuna Susila tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada sehingga perlu ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 423 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 424 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan InternationalCovenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil Dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 425 Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479 );
16.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
18.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
19.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
20.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
21.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
22.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 426 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
23.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
24.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
25.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
26.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
27.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 427
29.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5245);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 428 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
38.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan 429 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
39.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
40.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
41.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
42.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
43.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
44.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 430 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
45.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
46.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5230);
47.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan;
48.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Satuan Polisi Pamong Praja;
49.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
50.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
51.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia; 431
52.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
53.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11);
54.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 36);
55.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Ijin Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 28 Seri C Nomor 94, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
56.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Ijin Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 16 Seri C Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
57.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
58.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 432 Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
59.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
60.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
61.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor14);
62.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23);
63.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4); 433
64.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Irigasi Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
65.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penataan Dan Pembinaan Pergudangan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
66.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten SemarangTahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
67.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ijin Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
68.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
69.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perijinan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7); 434
70.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
71.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);
72.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
73.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
74.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3); 435 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Semarang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Semarang.
5.Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang. 436
6.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
7.Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
8.Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya, debu, sampah, bau, virus, kuman penyakit dan bahan kimia berbahaya, serta sebagai salah satu tanda dari keadaan kesehatan dan lingkungan yang baik.
9.Keindahan adalah keadaan yang bagus untuk dipandang dan merupakan bagian dari estetika, sosiologi, psikologi sosial dan budaya serta menyebabkan ketenteraman.
10.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ atau air serta diatas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
11.Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/orang dengan dipungut bayaran.
12.Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
13.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 437 lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14.Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dangan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara / tidak menetap.
15.Tuna Sosial adalah seseorang yang mempunyai penyimpangan dalam norma-norma sosial, termasuk pengemis, gelandangan, tuna susila, anak jalanan, pengamen, eks pengguna Napza, orang-orang terlantar.
16.Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang- ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
17.Asusila adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma kesopanan, norma agama dan norma lainnya yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.
18.Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
19.Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai mata pencaharian dan tempat tinggal yang tetap diwilayah tertentu serta hidup menggembara di tempat umum.
20.Anak jalanan adalah anak yang berusia 5 sampai dengan 18 tahun yang menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah dan/atau berkeliaran dijalanan maupun ditempat umum.
21.Pengamen adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan alat musik tertentu untuk memperoleh imbalan jasa di tempat-tempat umum.
22.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 438
23.Hiburan adalah sesuatu atau perbuatan yang dapat menghibur hati dan melupakan kesedihan.
24.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukannya mahluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
25.Limbah adalah benda yang dibuang baik berasal dari alam atau dari hasil proses teknologi atau buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga, yang lebih dikenal dengan sampah) yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis.
26.Usaha adalah kegiatan yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari laba atau keuntungan.
27.Tempat Usaha adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari laba atau keuntungan.
28.Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
29.Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/ atau penggunaan rokok.
30.Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat.
31.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
32.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
33.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya 439 mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
34.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.maksud dan tujuan;
b.kewajiban dan wewenang Pemerintah Daerah;
c.hak dan kewajiban bagi Warga Masyarakat;
d.tertib tata ruang;
e.tertib jalan, tertib taman dan tempat umum;
f.tertib sungai, saluran air dan sumber air;
g.tertib lingkungan;
h.tertib usaha dan tempat usaha;
i.tertib bangunan;
j.tertib sosial;
k.tertib kesehatan;
l.tertib tempat hiburan dan keramaian;
m.tertib peranserta masyarakat;
n.pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
o.sanksi administrasi;
p.ketentuan penyidikan;
q.ketentuan pidana; dan
r.ketentuan penutup. 440

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
(2)Tujuan dari pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, adalah :
1. a.mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
2. b.menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah; dan
3. c.memberikan pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan penyuluhan / pengertian, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan sebagai upaya memelihara ketertiban umum dan melestarikan lingkungan hidup .
(2)Setiap Instansi dan / atau Lembaga Pemerintah berkewajiban untuk memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam lingkungan yang menjadi wewenangnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 441
(3)Pemerintah Daerah berwenang mengatur ketertiban, ketenteraman, kebersihan dan keindahan Daerah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN BAGI WARGA MASYARAKAT

Pasal 5

(1)Ketertiban, ketenteraman, kebersihan dan keindahan adalah bagian yang takterpisahkan dengan lingkungan hidup, oleh karenanya menjadi haksetiap orang untuk menikmatinya.
(2)Setiap orang berkewajiban berperan serta terhadap ketertiban,ketenteraman, kebersihan dan keindahan .
(3)Setiap orang berkewajiban berperan serta mencegah terjadinya kerusakan dangangguan lingkungan .

BAB VI

TERTIB TATA RUANG

Pasal 6

(1)Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan kegiatan usaha wajib memenuhi ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan.
(2)Setiap orang atau badan dalam kegiatan pemanfaatan ruang wilayah, wajib :
1. a.mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
2. b.memanfaatkan ruang sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; 442
3. c.mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan ijin pemanfaatan ruang; dan
4. d.memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hak milik umum.

BAB VII

TERTIB JALAN, TERTIB TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 7

(1)Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan dan berlalu lintas .
(2)Untuk melindungihak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar, bahu jalan, jembatan, dan melindungi kualitas jalan.

Pasal 8

Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah melakukan pemasangan dan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.

Pasal 9

(1)Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan.
(2)Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan apabila terdapat jembatan penyeberangan orang atau marka penyeberangan (zebra cross). 443
(3)Setiap pejalan kaki dilarang menerobos atau melompat pagar pembatas jalan.
(4)Setiap orang atau Badan dilarang mengoperasikan sebagai angkutan umum kendaraan yang tidak sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Setiap orang dilarang melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan serta tempat-tempat tertentu kecuali oleh petugas.
(6)Setiap orang atau Badan dilarang mengalihkan fungsi jalan, jembatan, dan trotoar tanpa ijin.

Pasal 10

(1)Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
(2)Setiap angkutan umum harus berjalan pada lajur jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 22 Tahun 1977

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1987

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 22 Tahun 1977

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1987