DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan atas Perda Kab. Semarang No. 8 Tahun 2013 tentang Surat Izin Perdagangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 77/M- DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
15.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
20.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
21.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
22.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210).
24.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 );
27.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 10 diubah, diantara angka 16 dan 17 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 16A, angka 20 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.PD yang membidangi adalah PD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perizinan.
8.Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
9.Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
10.Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.
11.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
12.Commanditaire Vennontschap (CV) yang biasa disebut Persekutuan Komanditer adalah suatu Perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (Geldschieter).
13.Perseroan Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama.
14.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
15.Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SP-SIUP adalah formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/ Menengah/ Besar.
16.Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. 16A. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Bupati kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
17.Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama.
18.Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya.
19.Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
20.Dihapus.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)SIUP Mikro dapat dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan/atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(2)SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
(3)SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
(4)SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

3.Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 7 dan angka 8 diubah, angka 9 dan angka 10 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 11, huruf b angka 5 dan angka 6 diubah, angka 7 dan angka 8 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 9, huruf c angka 5 dan angka 6 diubah, angka 7 dan angka 8 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 9, huruf d angka 4 dan angka 5 diubah, angka 6 dan angka 7 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 8 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)SP-SIUP baru, diajukan kepada Bupati atau Kepala PD yang membidangi dengan mengisi formulir SP-SIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Permohonan SIUP baru, diajukan oleh Perusahaan Perdagangan dengan melampirkan persyaratan :
1. a.Perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas :
  1. 1.fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
  2. 2.fotocopy Akta Perubahan Perusahaan (apabila ada);
  3. 3.fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia;
  4. 4.fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan;
  5. 5.surat pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan;
  6. 6.foto Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan berukuran 3x4 cm (tiga kali empat centimeter) sebanyak 2 (dua) lembar);
  7. 7.fotocopy Izin Lingkungan atau SPPL dengan menunjukkan aslinya;
  8. 8.fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
  9. 9.dihapus;
  10. 10.dihapus; dan
  11. 11.fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. b.Perusahaan berbadan hukum Koperasi:
  1. 1.fotocopy Akta Notaris pendirian koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
  2. 2.fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Pengurus Koperasi;
  3. 3.surat penyataan pemohon tentang lokasi koperasi;
  4. 4.foto Penanggungjawab/ Pengurus Koperasi ukuran 3x4 cm (tiga kali empat centimeter) sebanyak 2 (dua) lembar);
  5. 5.fotocopy Izin Lingkungan atau SPPL dengan menunjukkan aslinya;
  6. 6.fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
  7. 7.dihapus;
  8. 8.dihapus; dan
  9. 9.fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. c.perusahaan yang berbentuk Commanditaire Vennontschap (CV) dan Firma :
  1. 1.fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
  2. 2.fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/ Pengurus/ Penanggungjawab Perusahaan;
  3. 3.surat penyataan Pemohon tentang lokasi perusahaan;
  4. 4.foto Pemilik/ Pengurus/ Penanggungjawab Perusahaan berukuran 3x4 cm (tiga kali empat centimeter) sebanyak 2 (dua) lembar);
  5. 5.fotocopy Izin Lingkungan atau SPPL dengan menunjukkan aslinya;
  6. 6.fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
  7. 7.dihapus;
  8. 8.dihapus; dan
  9. 9.fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. d.Perusahaan berbentuk Perorangan :
  1. 1.fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan;
  2. 2.surat pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
  3. 3.foto berwarna Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan berukuran 3x4 cm (tiga kali empat centimeter) sebanyak 2 (dua) lembar);
  4. 4.fotocopy Izin Lingkungan atau SPPL dengan menunjukkan aslinya kecuali untuk usaha mikro ;
  5. 5.fotocopy Izin Mendirikan Bangunan kecuali untuk usaha mikro;
  6. 6.dihapus;
  7. 7.dihapus;
  8. 8.fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
(3)Paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP beserta dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Bupati atau Kepala PD yang membidangi wajib menerbitkan SIUP dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.warna hijau untuk SIUP Mikro;
2. b.warna putih untuk SIUP Kecil;
3. c.warna biru untuk SIUP Menengah; dan
4. d.warna kuning untuk SIUP Besar.
  1. 4.Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

(1)Perusahaan yang mengajukan SP – SIUP Baru dapat secara bersamaan mengajukan permohonan penerbitan TDP.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hanya dapat dilakukan untuk penerbitan SIUP dan TDP bagi perusahaan perdagangan yang akan memulai usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan SP-SIUP dan TDP secara bersamaan diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Paragraf 3 Bagian Kedua BAB V dihapus.
6.Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

(1)Pelaksanaan penerbitan SIUP dilakukan secara manual dan/atau melalui Online Single Submission (OSS).
(2)Penerbitan SIUP secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) menggunakan situs/laman website PD yang membidangi.

7.Paragraf 5 bagian Kedua BAB V dihapus.
8.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Apabila data, informasi, dan/ atau keterangan yang disampaikan dalam :
1. a.SP-SIUP baru; atau
2. b.SP-SIUP perubahan dan/atau penggantian yang hilang atau rusak. ternyata tidak benar, maka SIUP, SIUP perubahan, dan/atau SIUP pengganti yang telah diterbitkan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
(2)Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atau Kepala PD yang membidangi dengan mengeluarkan Keputusan Pembatalan terhadap SIUP baru, SIUP perubahan dan/atau SIUP pengganti.
(3)Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

9.Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
(2)Dihapus.

10.Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1)Kewajiban Pemegang SIUP adalah:
1. a.mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
2. b.memberikan laporan kepada Bupati atau Kepala PD yang membidangi Perdagangan bagi Pemegang SIUP Menengah dan SIUP Besar setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
3. c.memberikan informasi atau keterangan mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu- waktu diperlukan oleh Bupati atau Kepala PD yang membidangi Perdagangan atau Pejabat yang berwenang untuk kepentingan hukum.
(2)Larangan Pemegang SIUP :
1. a.menggunakan SIUP tidak sesuai dengan peruntukannya;
2. b.dihapus;
3. c.memindahtangankan SIUP kepada Pihak lain dengan alasan apapun.
  1. 11.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Setiap Perusahaan Perdagangan yang mengajukan Permohonan SIUP Baru, Perubahan dan/atau Penggantian SIUP Hilang/Rusak dan Perubahan Status Perusahaan Perdagangan tidak dikenakan biaya.

12.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PD yang membidangi Perdagangan, kecuali pelayanan perizinan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD yang membidangi perdagangan dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan PD terkait.

13.Ketentuan Pasal 38 ayat (3) diubah, ditambahkan 1(satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…