DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan Pembangunan Daerah, Sistematika RPJPD, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

PENDAHULUAN BAB ini menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Bupati adalah Bupati Semarang.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah di Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
12.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
13.Sasaran pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
14.Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
15.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan kabupaten/kota, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, akademisi, Lembaga Sosial Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
16.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
17.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
19.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
20.Indeks Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat IPM adalah indeks komposit yang disusun dari tiga indicator yaitu lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir, pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita.
21.Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.Aspek Geografi

Pasal 2

Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD, RPJPD Provinsi, dan Undang-Undang tentang RPJPN tahun 2025-2045.

Pasal 3

(1)RPJPD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, Arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (1ima) tahun yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD.
(3)Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selaras dan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional.
(4)RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(5)Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selaras dan berpedoman pada RKP dan RKPD Provinsi.
(6)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 3.1. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan uraian pada Bab II maka rumusan permasalahan pembangunan daerah masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Sistematika RPJPD disusun sebagai berikut:
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis;
4. d.BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
5. e.BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
6. f.BAB VI : Penutup.
(2)Uraian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH 4.1. Visi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi RPJPD disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis di daerah. Visi merupakan rumusan yang dapat menggambarkan cita-cita yang akan dicapai dan dapat terukur.

Pasal 5

RPJPD Tahun 2025-2045 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, dengan melibatkan instansi/lembaga, badan usaha, masyarakat, dan Pemangku Kepentingan terkait.

Pasal 6

(1)Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Daerah, dilakukan pengendalian dan evaluasi.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
(3)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengendalian terhadap:
1. a.perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; dan
2. b.pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi evaluasi terhadap:
1. a.kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
2. b.pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
3. c.hasil rencana pembangunan Daerah.
(5)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.
(6)Pemerintah Daerah memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah kepada masyarakat.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 23 Agustus 2024 BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA Diundangkan di Ungaran pada tanggal 23 Agustus 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd. DJAROT SUPRIYOTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH : (10-254/2024) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG EVI SUNARIAH NIP. 197803082006042004 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025–2045 I. UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJP Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian dokumen yang memuat Visi, Misi dan arah pembangunan ini lebih bersifat visioner dan hal-hal yang mendasar, sehingga memberikan keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunannya. RPJP Nasional menjadi acuan penyusunan RPJPD Provinsi dan keduanya merupakan acuan penyusunan RPJPD Tahun 2025–2045 yang terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan yang tertuang dalam RPJMD. RPJPD diwujudkan dalam Visi, Misi dan arah pembangunan Daerah. RPJPD memuat gambaran umum kondisi Daerah, permasalahan dan isu strategis, Visi dan Misi Daerah, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD ini disusun berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya untuk mengantisipasi permasalahan yang akan datang serta dinamika perkembangan lingkungan strategis. Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan Daerah, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsekuensi antar perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan serta menjaga kesinambungan pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek di Daerah. Selain itu juga sebagai p edoman bagi pasangan calon bupati/wakil bupati dalam menyusun Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan setiap periode pembangunan jangka menengah, pada saat pencalonan kepala daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…