DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Asas, Maksud, Tujuan dan Sasaran, Ruang Lingkup, Perencanaan Penyelenggaraan e-GOVERNMENT, Infrastruktur Tik, Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Informasi, Sumber Daya Manusia e-GOVERNMENT, INTEROPERABILITAS, Keamanan Informasi, Pengelolaan Nama Domain, Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik, Kemitraan Dan Peran Serta Masyarakat Serta Dunia Usaha, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pembiayaan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Semarang maka diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraannya;
c.bahwa sesuai dengan Lampiran Huruf F Pembagian Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pengelolaan informasi dan komunikasi publik di daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2 Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swantantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652 );
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 515, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5367);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
14.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
15.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG DAN BUPATI SEMARANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Semarang.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah .
7.Dinas adalah PD yang membidangi urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
8.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
9.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
10.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
11.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
12.Sistem Informasi adalah serangkaian prosedur informasi yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim dan/atau menyerbarkan Informasi.
13.Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut e-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintahan.
14.Pusat data adalah bangunan untuk menempatkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan manajemen pengelolaan.
15.Penyelenggara Sistem Elektronik adalah PD yang menyediakan, mengelola dan / atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri maupun bersama sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan / atau keperluan pihak lain.
16.Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) informasi.
17.Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
18.Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan. 5
19.Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan e-Goverment berdasarkan pada asas:

a.kepastian hukum;
b.manfaat;
c.kehati-hatian;
d.iktikad baik; dan
e.kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 3

Maksud Pengaturan Penyelenggaraan e-Government di Daerah agar penyelenggaraan e-Government dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan e-Government bertujuan.

a.mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan e-Government menuju tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
b.mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
c.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
d.mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi e- Government; dan
e.memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan e-Government adalah:

a.terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis elektronik;
b.terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
c.terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan PD untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal; dan
d.terwujudnya masyarakat daerah yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi . 6

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a.perencanaan penyelenggaraan e-Government;
b.infrastruktur TIK;
c.pembangunan dan pengembangan sistem informasi;
d.sumber daya manusia e-Government ;
e.interoperabilitas;
f.keamanan informasi;
g.pengelolaan nama domain;
h.pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
i.penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik;
j.kemitraan dan peran serta masyarakat serta dunia usaha;
k.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
l.pembiayaan;
m.sanksi administrasi; dan
n.ketentuan peralihan.

BAB IV

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN e-GOVERNMENT

Pasal 7

(1)Perencanaan Penyelenggaraan e-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berbentuk Rencana Induk Pengembangan e- Government yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(2)Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dengan melibatkan setiap PD dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Rencana Induk Pengembangan e-Government berbentuk Peraturan Bupati, berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 8

(1)Setiap PD membuat dokumen rencana aksi pelaksanaan e-Government sesuai Rencana Induk Pengembangan e-Government yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas dan fungsinya;
(2)Dokumen rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
1. a.penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. b.kerangka acuan kerja; dan
3. c.sumber daya yang dibutuhkan. 7
(3)Setiap PD yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka rencana aksi pelaksanaan e-Government wajib mendapat verifikasi dan rekomendasi dari Dinas.
(4)Dinas melakukan inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi pelaksanaan e-Government yang dibuat oleh PD serta melaporkan kepada Bupati.

BAB V

INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan e-Government.
(2)Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh PD terdiri dari:
1. a.Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data;
2. b.jaringan backbone antar PD;
3. c.alamat Internet Protocol Public;
4. d.Routing;
5. e.Sistem Keamanan Informasi;
6. f.Bandwidth;
7. g.penempatan server sistem informasi; dan
8. h.repository data/informasi.
(3)Setiap kabel data di setiap PD yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar node oleh PD yang bersangkutan.
(4)Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh PD.
(5)Pengadaan perangkat baru/tambahan/penggantian, harus sesuai dengan perangkat yang sudah ada.
(6)PD dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya, setelah mendapat rekomendasi teknis dari dinas.
(7)Infrastruktur yang dapat dikelola oleh PD diantaranya adalah:
1. a.Local Area Network (kabel, hub dan wifi);
2. b.perangkat end user (laptop, desktop dan alat cetak); dan
3. c.keamanan informasi internal PD.
(8)Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dimanfaatkan sebagai sarana kedinasan dan pelayanan publik.
(9)PD wajib menginventarisir seluruh perangkat TIK-nya di dalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah melalui PD yang membidangi Aset Daerah. 8

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…