DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perubahan Bentuk Hukum Bab III Nama dan Tempat Kedudukan Bab IV Kegiatan Usaha Bab V Jangka Waktu Berdiri Bab VI Modal Bab VII Organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi Bab VIII Penggunaan Laba Bab IX Pegawai Bab X Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Bab XI Ketentuan Peralihan Bab XII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kinerja dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang dalam memberikan pelayanan terhadap penyediaan air minum, perlu dilakukan penataan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI SERASI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Semarang.
4.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
7.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi, adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham yang bergerak dibidang penyediaan air minum.
10.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
11.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi, serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12.Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
13.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dengan mendapat bagian keuntungan.
14.Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh Pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
15.Modal Disetor adalah modal yang telah disetor oleh Pemilik untuk memenuhi modal dasar.
16.Air minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Pasal 2

Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dilakukan dengan maksud untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pelayanan air minum yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara adil, merata dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang untuk:

a.meningkatkan pemenuhan hajat hidup masyarakat dalam penyediaan air minum yang berkualitas berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
b.membantu meningkatkan perkembangan perekonomian Daerah; dan
c.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang diubah bentuk hukumnya menjadi Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Perumda Air Minum Kabupaten Semarang bernama Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.

Pasal 6

Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi berkedudukan di Daerah dan berkantor pusat di Daerah.

Pasal 7

Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dapat membuka kantor pelayanan di seluruh wilayah kecamatan, desa dan/atau kelurahan di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

(1)Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi adalah melakukan pengelolaan dan pendistribusian air bersih dan air minum yang memenuhi standar kesehatan serta kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan air minum.
(2)Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosial.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI

MODAL

Pasal 10

(1)Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi, terdiri dari:
1. a.Penyertaan Modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Modal Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…