DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 177

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Jalur, Jenjang Dan Jenis Pendidikan; Penyelenggaraan Pendidikan Formal; Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal; Penyelenggaraan Pendidikan Informal; Pendidikan Keagamaan Nonformal; Pendidikan Inklusif Dan Layanan Khusus; Pengelolaan Pendidikan; Kurikulum Dan Pendidikan Karakter; Bahasa Pengantar; Sekolah Standar Nasional Dan Berbasis Keunggulan Lokal; Pendidik Dan Tenaga Pendidikan; Hak, Kewajiban Dan Larangan; Penjaminan Mutu; Pendanaan Pendidikan; Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah; Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha Dan Dunia Industri; Kerja Sama; Perizinan; Pengawasan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan Daerah bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 50

(1)Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 merupakan penjabaran dari kebijakan Pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dituangkan dalam:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. c.Rencana Strategis Pendidikan Daerah;
4. d.Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. e.Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Daerah;
6. f.Peraturan Daerah di bidang Pendidikan; dan
7. g.Peraturan Bupati di bidang Pendidikan.
(3)Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
1. a.semua jajaran Satuan Pendidikan;
2. b.penyelenggara Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat;
3. c.satuan atau program Pendidikan;
4. d.Dewan Pendidikan;
5. e.Komite Sekolah;
6. f.Peserta Didik ;
7. g.Orang Tua/Wali Peserta Didik;
8. h.Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
9. i.Masyarakat; dan
10. j.pihak lain yang terkait dengan Pendidikan.
(4)Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Pendidikan agar sistem Pendidikan Nasional di Daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 51

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan di Daerah yang bersangkutan sesuai kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 52

(1)Bupati menetapkan target tingkat partisipasi Pendidikan pada Jenjang dan Jenis Pendidikan yang harus dicapai sesuai dengan kewenangan.
(2)Target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur Pendidikan Formal dan Nonformal.
(3)Dalam memenuhi target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan melalui Jalur Pendidikan Formal.

Pasal 53

(1)Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi Pendidikan yang meliputi:
1. a.antar desa/kelurahan;
2. b.antar kecamatan; dan
3. c.antara laki-laki dan perempuan.
(2)Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang Orang Tua/Walinya tidak mampu membiayai Pendidikan dan/atau Peserta Didik Pendidikan Khusus.

Pasal 54

Bupati melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 55

(1)Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan Nasional Pendidikan, kebijakan Provinsi bidang Pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.
(3)Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi:
1. a.akreditasi program Pendidikan;
2. b.akreditasi Satuan Pendidikan;
3. b.sertifikasi kompetensi Peserta Didik;
4. c.sertifikasi kompetensi Pendidik; dan/atau
5. d.sertifikasi kompetensi Tenaga Kependidikan.

Pasal 56

(1)Pemerintah Daerah mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan/atau Satuan Pendidikan dan/atau berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan program dan/atau Satuan Pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan/atau berbasis keunggulan lokal.
(3)Pemerintah Daerah memfasilitasi akreditasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4)Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi dan/atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 57

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan.
(2)Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
1. a.ilmu pengetahuan;
2. b.teknologi;
3. c.seni; dan/atau
4. d.olahraga.
(3)Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Bupati menetapkan kebijakan tata kelola Pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

a.semua jajaran Satuan Pendidikan;
b.penyelenggara Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat;
c.satuan atau program Pendidikan;
d.Dewan Pendidikan;
e.Komite Sekolah;
f.Peserta Didik ;
g.Orang Tua/Wali Peserta Didik;
h.Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
i.Masyarakat; dan
j.pihak lain yang terkait dengan Pendidikan.

Pasal 59

(1)Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem Pendidikan Nasional di Daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Sistem informasi Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sub sistem dari sistem informasi Pendidikan nasional.
(3)Sistem informasi Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada Satuan Pendidikan pada semua Jenjang, Jenis, dan Jalur Pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 60

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan Nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.

Isi peraturan

Teks177PDFHirarki

Memuat teks peraturan…