DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2023

Nomor: 14
Tahun: 2023
Ditetapkan: 21 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah iini mengatur tentang APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Uraian lebih lanjut APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran SALINAN Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp2.641.576.672.400,00 (dua triliun enam ratus empat puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah : Rp2.573.504.148.000,00
b.Belanja Daerah : Rp2.641.576.672.400,00 Defisit : Rp-68.072.524.400,00
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan : Rp68.072.524.400,00
2. 2.Pengeluaran : Rp0 Pembiayaan Netto : Rp68.072.524.400,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp00,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.573.504.148.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus empat juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah; dan
b.Pendapatan transfer;

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp607.849.241.000,00 (enam ratus tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp298.998.057.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp169.522.487.000 (seratus enam puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.110.000.000,00 (tiga belas miliar seratus sepuluh juta rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp126.218.697.000,00 (seratus dua puluh enam miliar dua ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.965.654.907.000,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh lima miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp1.697.006.318.000,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp268.648.589.000,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.641.576.672.400,00 (dua triliun enam ratus empat puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.075.380.485,00 (dua triliun tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja hibah; dan
4. d.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.104.747.527.782,00 (satu triliun seratus empat miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp790.844.333.253,00 (tujuh ratus sembilan puluh miliar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp93.214.919.450,00 (sembilan puluh tiga miliar dua ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.268.600.000,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp240.230.859.915,00 (dua ratus empat puluh miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal peralatan dan mesin;
2. b.Belanja modal gedung dan bangunan;
3. c.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
4. d.Belanja modal aset tetap lainnya.
5. e.Belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.603.276.465,00 (lima puluh miliar enam ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
(3)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.431.465.850,00 (empat puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
(4)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp139.248.720.600,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh depalan juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp702.123.000,00 (tujuh ratus dua juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).
(6)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp245.274.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp6.969.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp394.301.432.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.202.055.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus dua juta lima puluh lima ribu rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp359.099.377.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan mililar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp68.072.524.400,00 (enam puluh delapan miliar tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…