DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2018

Nomor: 15
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan angka 4, angka 7, angka 8, angka 10, angka 17 dan angka 22 Pasal 1, penghapusan angka 24 Pasal 1, penghapusan huruf c Pasal 3, perubahan Pasal 4, Pasal 5, penghapusan Bagian Ketiga BAB IV, perubahan Pasal 20, penghapusan Bagian Ketiga BAB VI, Bagian Ketiga BAB VII, perubahan Pasal 32, Pasal 33, penghapusan Bagian Ketiga BAB VIII, Bagian Ketiga BAB X, Lampiran III.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tarif retribusi IMB sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dan berdasarkan ketentuan

Mengingat

Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, sehingga dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; I SALINAN I
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
12.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
14.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
15.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
16.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
17.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
19.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
20.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
21.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
22.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
23.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
24.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
25.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
38.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
39.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Rawa Pening (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 33 Seri C Nomor 2);
40.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
41.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
42.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
43.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
44.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);
45.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 4, angka 7, angka 8, angka 10, angka 17 dan angka 22 Pasal 1 diubah dan angka 24 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
10.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
14.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
17.Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan peryaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
18.Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
19.Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
20.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
21.Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
22.Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan A.
23.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
24.Dihapus.
25.Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
26.Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik terjadwal maupun tidak berjadwal.
27.Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
28.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
29.Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
30.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
31.Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
32.Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan paling banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk Pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
33.Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memilki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi, atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
34.Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 m (sembilan meter).
35.Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 m (enam koma lima meter) sampai dengan 9 m (sembilan meter).
36.Bus Kecil kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 m (empat meter) sampai dengan 6,5 m (enam koma lima meter).
37.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
38.Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
39.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
40.Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
41.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
42.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya
43.Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
44.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
45.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
46.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
47.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
48.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Retribusi tersebut.
49.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan Retribusi daerah.
50.Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
51.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
52.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
2.Ketentuan huruf c Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Jenis Retribusi Perizinan tertentu yang diatur dalam Peraturan daerah ini meliputi :

a.Retribusi IMB;
b.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c.Dihapus;
d.Retribusi Izin Trayek;
e.Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
f.Retribusi Perpanjangan IMTA.
1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyelenggaraan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.

4.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Obyek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
(2)Retribusi IMB dipungut atas pemberian IMB.
(3)Pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan :
1. a.pembangunan baru;
2. b.rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan
3. c.pelestarian atau pemugaran.
(4)Pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan pemeriksaan atas rencana pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan gedung dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH) serta Koefisien Tapak Basement (KTB).
(5)Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk :
1. a.bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. b.bangunan keagamaan;
3. c.bangunan pendidikan; dan
4. d.rumah tinggal tunggal dengan luasan lantai bangunan 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) dan kurang dari 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) yang memiliki kegiatan usaha mikro sesuai kategori usaha mikro yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- perundangan yang berlaku.
  1. 5.Bagian Ketiga BAB IV dihapus.
  2. 6.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan menggunakan indeks dan bobot berdasarkan fungsi bangunan gedung, klasifikasi bangunan gedung, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung.
(2)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan indeks dan bobot sebagai berikut :
1. a.Fungsi Bangunan Gedung : No. Fungsi Bangunan Gedung Indeks
  1. 1.Hunian 0,5 / 2,5
  2. 2.Keagamaan 0,0
  3. 3.Usaha 3,0
  4. 4.Sosial dan Budaya 0,0 / 1,0
  5. 5.Lebih dari Satu Fungsi 4,0
2. b.Klasifikasi Bangunan Gedung : No. Klasifikasi Bangunan Gedung Bobot Indeks
  1. 1.Kompleksitas 0,25 Sederhana 0,4 Tidak sederhana 0,7 Khusus 1,0
  2. 2.Permanensi 0,20 Darurat 0,4 Semi Permanen 0,7 Permanen 1,0
  3. 3.Resiko Kebakaran 0,15 Rendah 0,4 Sedang 0,7 Tinggi 1,0
  4. 4.Zonasi Gempa 0,15 0,4
  5. 5.Lokasi (kepadatan bangunan gedung) 0,10 Renggang 0,4 Sedang 0,7 Padat 1,0
  6. 6.Ketinggian bangunan gedung 0,10 Rendah 0,4 Sedang 0,7 Tinggi 1,0
  7. 7.Kepemilikan 0,05 Negara / Yayasan 0,4 Perorangan 0,7 Badan Usaha Swasta 1,0
3. c.Waktu Penggunaan Bangunan Gedung: No. Waktu Penggunaan Bangunan Gedung Indeks
  1. 1.Sementara Jangka Pendek (0–5 tahun) 0,4
  2. 2.Sementara Jangka Menengah (5–10 tahun) 0,7
  3. 3.Tetap (> 10 tahun) 1,0
  4. 7.Bagian Ketiga BAB VI dihapus.
  5. 8.Bagian Ketiga BAB VII dihapus.
  6. 9.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi IMB dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
1. a.Retribusi bangunan gedung baru: L x It x 1,0 x HSbg
2. b.Retribusi rehabilitasi / renovasi bangunan gedung L x It x Tk x HSbg
3. c.Retribusi prasarana bangunan gedung baru V x I x 1,0 x HSpbg
4. d.Retribusi rehabilitasi / renovasi prasarana bangunan gedung V x I x Tk x HSpbg KETERANGAN : L : Luas lantai bangunan gedung V : Volume/besaran (dalam satuan m2, m, kg, unit) I : Indeks It : Indeks terintegrasi Tk : Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat HSbg : Harga satuan retribusi bangunan gedung HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung 1.0 : Indeks pembangunan baru
(2)Harga satuan retribusi bangunan gedung (HSbg) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bagi setiap pemohon izin sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
(3)Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: No. Jenis Prasarana Satuan Harga ( Rp )

1.Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman

a.Pagar m2 500
b.Tanggul/retaining wall m2 5.000
c.Turap batas kavling/ persil m2 5.000
1. 2.Konstruksi penanda masuk lokasi
a.Gapura m2 3.000
b.Gerbang m2 3.000
1. 3.Konstruksi Perkerasan dan Saluran
a.Jalan m2 500
b.Lapangan upacara m2 3.000
c.Lapangan olah raga terbuka m2 3.000
d.Aspal, paving m2 1.000
e.Saluran m 2 500
1. 4.Konstruksi Penghubung
a.Jembatan unit + m 2 1.000.000 + 300/m 2
b.Box culvert unit + m2 1.000.000 + 300/m2
1. 5.Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah
a.Kolam renang unit + m2 1.000.000 + 10.000/m2
b.Reservoir di bawah tanah unit + m2 1.000.000 + 10.000/m2
c.Kolam pengolahan air limbah unit + m2 500.000 + 10.000/m2 Indeks terintegrasi = indeks fungsi bangunan gedung x indeks klasifikasi bangunan gedung x indeks waktu penggunaan bangunan gedung Indeks klasifikasi bangunan gedung = Bobot x Indeks
1. 6.Konstruksi menara
a.Menara antena : - Menara antena Perorangan unit + kg 500.000 + 100/kg - Menara antena Radio unit + kg 1.000.000 + 300/kg - Menara antena BTS unit + kg 2.500.000 + 1.000/kg
b.Menara reservoir unit + m3 500.000 + 500/ m3
c.Cerobong unit + m3 1.000.000 + 10.000/ m3
1. 7.Konstruksi monumen
a.Tugu unit 1.000.000
b.Patung unit 1.500.000
1. 8.Konstruksi instalasi/ gardu
a.Instalasi listrik m’ 2.500
b.Instalasi telepon/ komunikasi m’ 5.000
c.Instalasi pengolahan m’ 2.500
d.Instalasi pipa m’ 5.000
1. 9.Konstruksi reklame
a.Billboard papan iklan elektronik unit + m2 1.000.000 + 10.000/m2
b.Billboard papan iklan non elektronik unit + m2 250.000 + 10.000/m2
c.Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) unit + m 2 100.000 + 1.000/m 2 10 Konstruksi bangunan makam TPBU unit + m2 500.000 +10.000/m2 11 Konstruksi Jembatan Penyeberangan Orang
a.JPO beton unit + m2 1.000.000 + 500.000/m2
b.JPO besi unit + kg 500.000 + 500/kg

(4)Cara menghitung besarnya tarif IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10.Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1)Perhitungan besarnya tarif perubahan fungsi bangunan gedung ditetapkan sesuai tarif Retribusi IMB yang berlaku.
(2)Perhitungan besarnya tarif perubahan kepemilikan bangunan gedung ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dihitung dari tarif Retribusi IMB yang berlaku.

11.Bagian Ketiga BAB VIII dihapus.
12.Bagian Ketiga BAB X dihapus.
13.Lampiran III dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 21-12-2018 BUPATI SEMARANG, MUNDJIRIN Diundangkan di Ungaran pada tanggal 21-12-2018 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 15 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH ( 15 /2018 ) Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang WENNY MAYA KARTIKA Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19690113 199303 2 005 ttd. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd. GUNAWAN WIBISONO ~ -,~ !t - \ " t"-- -,,,'-------1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. UMUM. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi perizinan tertentu di wilayah Kabupaten Semarang, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan kemudahan berusaha di Kabupaten Semarang maka perlu menghapus Retribusi Izin Gangguan. Di samping hal tersebut, tarif retribusi IMB juga perlu untuk disesuaikan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur bahwa bangunan keagamaan dan rumah tinggal dengan luasan lantai bangunan 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) ke bawah yang di dalamnya memiliki kegiatan usaha mikro sesuai kategori usaha mikro yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, tidak termasuk objek retribusi IMB. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas. Angka 3

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…