DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 306

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi ketentuan mengenai: a. fungsi dan klasifikasi bangunan gedung; b. persyaratan bangunan gedung; c. penyelenggaraan bangunan gedung; d. TABG; e. peran masyarakat; f. pembinaan;g. sanksi administratif; h. ketentuan penyidikan; i. ketentuan pidana; j. ketentuan peralihan; dan k. ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); [2]
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
5.1 . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670)
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881 );
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
11.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); [3]
16.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
18.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
19.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
20.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
22.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ; [4]
25.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); [5]
36.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
38.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29 /Prt/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
39.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/Prt/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan;
40.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung;
41.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
42.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
43.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
44.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
45.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
46.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
47.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
48.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
49.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 74); [6]
50.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Izin Bangunan ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
51.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
52.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [7]
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6.Bupati adalah Bupati Semarang.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang terkait.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.
9.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10.Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
11.Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
12.Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
13.Bangunan gedung dengan gaya/langgam tradisional adalah bangunan gedung yang didirikan menggunakan kaidah/norma tradisional masyarakat setempat sesuai dengan budaya yang diwariskan secara turun temurun, untuk dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan masyarakat sehari-hari selain dari kegiatan adat.
14.Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
15.Rumah adalah bangunan gedung yang terdiri atas ruangan atau gabungan ruangan yang berhubungan satu sama lain, yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian.
16.Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi memiliki kekuatan lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
17.Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi memiliki kekuatan antara 5 (lima) tahun sampai 15 (lima belas) tahun;
18.Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan/tempat bekerja/tempat tinggal yang sifatnya digunakan sementara waktu dan dari segi konstruksi umumnya kurang dari 5 (lima) tahun.
19.Bangunan Cagar Budaya adalah bangunan/tugu/monumen yang berupa kesatuan/kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun serta [8] dianggap mempuyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
20.Bangunan Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
21.Keterangan Rencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
22.Prasarana bangunan gedung adalah konstruksi bangunan yang merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung pada satu tapak kavling/persil yang sama untuk menunjang kinerja bangunan gedung sesuai dengan fungsinya (dulu dinamakan bangun-bangunan) seperti menara reservoir air, gardu listrik, instalasi pengolahan limbah.
23.Kaveling/persil adalah suatu perpetakan tanah dengan batas-batas tertentu yang dapat dipergunakan bagi pembangunan gedung;
24.Pekarangan adalah bagian dari suatu kaveling/persil, termasuk daerah hijau pada bangunan yang tidak merupakan bagian dari bangunan gedung.
25.Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan bangunan gedung yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.
26.Penyelenggara bangunan gedung adalah pemilik, penyedia jasa konstruksi, dan pengguna bangunan gedung.
27.Mendirikan bangunan gedung adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk perkerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan bangunan gedung.
28.Mengubah bangunan gedung adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah atau mengurangi bagian bangunan tanpa mengubah fungsi bangunan.
29.Membongkar bangunan gedung adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
30.Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
31.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
32.Garis sempadan bangunan gedung adalah garis maya pada persil atau tapak sebagai batas minimum diperkenankannya didirikan bangunan gedung, dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau jaringan [9] tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau batas persil atau tapak.
33.Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
34.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Semarang yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
35.Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana detail tata ruang Kabupaten Semarang dan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten Semarang yang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang dan dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
36.Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
37.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
38.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
39.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
40.Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
41.Daerah hijau pada bangunan yang selanjutnya disebut DHB adalah ruang terbuka pada bagian bangunan gedung yang dimanfaatkan untuk penghijauan.
42.Jarak antar bangunan gedung adalah jarak yang diukur dari bidang terluar antara masa bangunan gedung di dalam satu kaveling/persil;
43.Tinggi bangunan gedung adalah jarak yang diukur dari lantai dasar ke bagian tertinggi dari konstruksi bangunan gedung tersebut;
44.Peil lantai dasar bangunan adalah ketinggian lantai dasar yang diukur dari titik referensi tertentu yang ditetapkan;
45.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
46.Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah kajian mengenai identifikasi dampak-dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL;
47.Sumur resapan air hujan adalah sistem resapan buatan yang dapat menampung air hujan akibat dari adanya penutupan permukaan tanah oleh bangunan gedung dan prasarananya, yang disalurkan melalui [10] atap, pipa talang maupun saluran, dapat berbentuk sumur, kolam dengan resapan, saluran porous dan sejenisnya.
48.Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
49.Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bagunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya selanjutnya disebut SLF.
50.Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara periodik dengan keputusan Bupati.
51.Pemohon adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang mengajukan permohonan IMB, SLF, bukti kepemilikan bangunan gedung dan/atau persetujuanrencana teknis pembongkaran bangunan gedung.
52.Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi mata air, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar tepi daerah manfaat jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan.
53.Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai.
54.Garis Sempadan Saluran adalah garis batas luar pengamanan saluran.
55.Garis Sempadan danau, waduk, mata air, adalah garis batas luar pengamanan danau, waduk dan mata air.
56.Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan.
57.Garis Sempadan Jembatan adalah garis batas luar pengamanan jembatan.
58.Garis Sempadan Jalan Masuk adalah garis yang di atasnya atau di belakangnya dapat dibuat awal perubahan peil jalan masuk ke pekarangan.
59.Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api adalah garis batas luar pengamanan rel kereta api.
60.Garis Sempadan Pagar adalah garis yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat dibuat pagar.
61.Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan bangunan.
62.Sempadan Sungai/Saluran adalah kawasan sepanjang sungai/saluran yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai saluran dan dibatasi kanan/kirinya oleh garis sempadan.
63.Sempadan jalan adalah kawasan sepanjang jalan yang dibatasi oleh as jalan dan garis sempadan jalan.
64.Sempadan jalan Rel Kereta Api adalah kawasan sepanjang jalan rel kereta api yang dibatasi oleh batas 1uar damija dan damaja.
65.Sempadan Pagar adalah kawasan sepanjang sungai/saluran/jalan rel kereta api yang dibatasi oleh garis sempadan pagar.
66.Sempadan Bangunan adalah kawasan sepanjang sungai /saluran /jalan/rel kereta api yang diatasi oleh garis sempadan pagar dan sempadan bangunan. [11]
67.Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut
68.Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
69.Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
70.Saluran adalah suatu sarana/wadah/alur untuk mengalirkan sejumlah air tertentu sesuai dengan fungsinya.
71.Danau adalah bagian dan sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
72.Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam / waduk berukuran mikro dengan ketinggian tubuh bendung kurand dari 15 m (lima belas meter) untuk menampung air hujan dan air limpasan (run off) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian, perkebunan dan peternakan. Air yang ditampung digunakan sebagai sumber irigasi suplementer.
73.Mata Air adalah tempat air tanah keluar sebagai aliran permukaan yang mempunyai debit sekurang-kurangnya 5 (lima) liter/detik.
74.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
75.Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
76.Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri- ciri perjalanan jarak jauh. kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
77.Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
78.Jalan Kolektor Primer menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga.
79.Jalan Inspeksi adalah jalan yang menuju bangunan sungài irigasi yang pembinaannya dilakukan oleh pejabat atau orang yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas pimpinan instansi atau badan hukum atau perorangan untuk melaksanakan pembinaan atas bangunan sungai/irigasi saluran tersebut.
80.Jalan Rel Kereta Api adalah jalan yang dipergunakan untuk kereta api atau angkutan yang beroda baja.
81.As Jalan adalah suatu garis yang diambil ditengah-tengah lebar perkerasan jalan dan atau rencana jalan.
82.Pagar adalah barang yang digunakan untuk membatasi suatu daerah dengan daerah lain.
83.Pemilik Bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
84.Pengguna Bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau [12] mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
85.Pengawas adalah orang yang mendapat tugas untuk mengawasi pelaksanaan mendirikan bangunan sesuai dengan IMB
86.Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari TABG yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung;
87.Persetujuan rencana teknis adalah pernyataan tertulis tentang telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung yang telah di nilai/dievaluasi.
88.Pengesahan rencana teknis adalah penyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel/cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung;
89.Standar Nasional Indonesia selanjutnya disingkat SNI adalah suatu spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, perkembangan iptek, pengalaman, perkembangan masa kini dan mendatang untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya, yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional di Indonesia;
90.Pemanfaatan Bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
91.Kegagalan Bangunan gedung adalah kinerja bangunan gedung dalam tahap pemanfaatan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian ditinjau dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum;
92.Pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
93.Perawatan bangunan gedung adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
94.Pelestarian bangunan gedung/lingkungannya adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
95.Pemugaran bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya.
96.Pembongkaran bangunan gedung adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
97.Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan gedung adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum. [13]
98.Pengaturan adalah penyusunan dan pelembagaan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan gedung sampai di daerah dan operasionalisasinya di masyarakat.
99.Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran serta penyelenggara bangunan gedung dan aparat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
100.Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
101.Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan, secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala, atau kondisi bangunan gedung meliput komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal), prasarana dan sarana bangunan gedung, serta bahan bangunan yang terpasang untuk mengetahui kesesuaian, atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
102.Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasaran dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.
103.Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan termasuk penggunaan fasilitas laboratorium untuk menghitung dan menetapkan nilai indikator kondisi bangunan gedung meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal), prasarana dan sarana bangunan gedung, serta bahan bangunan yang terpasang untuk mengetahui kesesuaian, atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
104.Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung adalah berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak dan keinginan masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta melakukan gugatan perwakilan berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
105.Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk tokoh agama / budayawan dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
106.Dengar Pendapat Publik adalah forum dialog yang diadakan untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat baik berupa pendapat, pertimbangan maupun usulan dari masyarakat baik berupa masukan untuk menetapkan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
107.Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligus mewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.
108.Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran udara listrik yang memiliki kapasitas hingga 1 KVA (satu Kilo Volt Ampere). [14]
109.Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran udara listrik yang memiliki kapasitas 20 KVA (dua puluh Kilo Volt Ampere).
110.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran udara listrik yang memiliki kapasitas 150 KVA (seratus lima puluh Kilo Volt Ampere).
111.Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi SUTET yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran udara listrik yang memiliki kapasitas 500 kVA (lima ratus Kilo Volt Ampere).

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Bangunan gedung diselenggarakan berdasarkan asas :

a.kemanfaatan;
b.keandalan;
c.keseimbangan; dan
d.keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.

Pasal 3

Maksud dari peraturan daerah ini adalah sebagai acuan untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung di daerah sejak dari perencanaan, perizinan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, pelestarian, kelaikan dan pembongkaran bangunan gedung agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
b.mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
c.mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi ketentuan mengenai:

a.fungsi dan klasifikasi bangunan gedung;
b.persyaratan bangunan gedung;
c.penyelenggaraan bangunan gedung;
d.TABG;
e.peran masyarakat;
f.pembinaan; [15]
g.sanksi administratif;
h.ketentuan penyidikan;
i.ketentuan pidana;
j.ketentuan peralihan; dan
k.ketentuan penutup.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 6

(1)Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan maupun keandalannya serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW dan/atau RDTR / RTBL.
(2)Penetapan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.bangunan gedung fungsi hunian;
2. b.bangunan gedung fungsi keagamaan;
3. c.bangunan gedung fungsi usaha;
4. d.bangunan gedung fungsi sosial dan budaya;
5. e.bangunan gedung fungsi khusus; dan
6. f.bangunan gedung lebih dari satu fungsi.

Pasal 7

(1)Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal dapat berbentuk:
1. a.bangunan rumah tinggal tunggal;
2. b.bangunan rumah tinggal deret;
3. c.bangunan rumah tinggal susun; dan
4. d.bangunan rumah tinggal sementara.
(2)Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah keagamaan dapat berbentuk:
1. a.bangunan masjid, mushalla, langgar, surau;
2. b.bangunan gereja, kapel;
3. c.bangunan pura;
4. d.bangunan vihara;
5. e.bangunan kelenteng; dan
6. f.bangunan tempat ibadah dengan sebutan lainnya.
(3)Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha dapat berbentuk:
1. a.bangunan gedung perkantoran;
2. b.bangunan gedung perdagangan;
3. c.bangunan gedung perindustrian;
4. d.bangunan gedung perhotelan;
5. e.bangunan gedung wisata dan rekreasi; [16]
6. f.bangunan gedung terminal;
7. g.bangunan gedung tempat penyimpanan sementara; dan
8. h.bangunan gedung untuk peternakan dan bangunan gedung tempat penangkaran atau budidaya.
(4)Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya dapat berbentuk:
1. a.bangunan gedung pelayanan pendidikan;
2. b.bangunan gedung pelayanan kesehatan;
3. c.bangunan gedung kebudayaan;
4. d.bangunan gedung laboratorium ; dan
5. e.bangunan gedung pelayanan umum.
(5)Bangunan fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf e dengan fungsi utama sebagai tempat kegiatan yang memerlukan tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional dan/atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan / atau mempunyai tingkat risiko bahaya yang tinggi, adalah bangunan gedung untuk pertahanan keamanan.
(6)Bangunan gedung lebih dari satu fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf f dengan fungsi utama kombinasi lebih dari satu fungsi dapat berbentuk:
1. a.bangunan rumah – toko (ruko);
2. b.bangunan rumah – kantor (rukan);
3. c.bangunan gedung mal – apartemen – perkantoran;
4. d.bangunan gedung mal – apartemen – perkantoran – perhotelan; dan
5. e.bangunan multi fungsi lain sejenisnya.

Pasal 8

(1)Fungsi bangunan gedung diusulkan oleh calon pemilik bangunan gedung dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung yang harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW dan/atau RDTR/RTBL dan persyaratan yang diwajibkan sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
(2)Penetapan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh Bupati melalui penerbitan IMB.
(3)Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan dan penetapan dari Bupati.

Pasal 9

Fungsi bangunan gedung diklasifikasikan berdasarkan:

a.tingkat kompleksitas meliputi:
1. 1.bangunan gedung sederhana;
2. 2.bangunan gedung tidak sederhana; dan
3. 3.bangunan gedung khusus.
b.tingkat permanensi meliputi:
1. 1.bangunan gedung darurat atau sementara,;
2. 2.bangunan gedung semi permanen; serta [17]
3. 3.bangunan gedung permanen.
c.tingkat risiko kebakaran meliputi:
1. 1.tingkat risiko kebakaran rendah;
2. 2.tingkat risiko kebakaran sedang; serta
3. 3.tingkat risiko kebakaran tinggi.
d.klasifikasi zonasi rawan bencana di daerah termasuk zonasi bencana banjir, tanah longsor dan letusan gunung berapi;
e.klasifikasi lokasi bangunan meliputi:
1. 1.bangunan gedung di lokasi renggang;
2. 2.bangunan gedung di lokasi sedang; serta
3. 3.bangunan gedung di lokasi padat.
f.klasifikasi ketinggian bangunan gedung meliputi:
1. 1.bangunan gedung bertingkat rendah;
2. 2.bangunan gedung bertingkat sedang; serta
3. 3.bangunan gedung bertingkat tinggi.
g.klasifikasi kepemilikan meliputi:
1. 1.bangunan gedung milik negara;
2. 2.bangunan gedung milik perorangan; serta
3. 3.bangunan gedung milik badan usaha.

Pasal 10

(1)Bupati menetapkan klasifikasi bangunan gedung atau bagian dari gedung berdasarkan fungsi yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan atau perubahan yang diperlukan pada bangunan gedung melalui penerbitan IMB kecuali untuk bangunan gedung dengan fungsi khusus.
(2)Klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan mengajukan permohonan IMB baru.
(3)Perubahan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung yang sesuai dengan peruntukan ruang seperti diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
(4)Perubahan klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung dan ditetapkan dalam IMB.

BAB V

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 11

(1)Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
(2)Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.status kepemilikan hak atas tanah;
2. b.status kepemilikan bangunan gedung; dan
3. c.IMB. [18]
(3)Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi:
1. a.persyaratan tata bangunan terdiri atas:
  1. 1.persyaratan peruntukan lokasi;
  2. 2.persyaratan intensitas bangunan gedung;
  3. 3.persyaratan arsitektur bangunan gedung;
  4. 4.persyaratan pengendalian dampak lingkungan untuk bangunan gedung tertentu; serta
  5. 5.RTBL bagi wilayah yang sudah memiliki.
2. b.persyaratan keandalan bangunan terdiri atas :
  1. 1.persyaratan keselamatan;
  2. 2.persyaratan kesehatan;
  3. 3.persyaratan kenyamanan; serta
  4. 4.persyaratan kemudahan
(4)Persyaratan pembangunan bangunan gedung diatas atau di bawah prasaran/sarana umum, di atas atau di bawah air dan pada daerah hantaran udara listrik tegangan tinggi atau ultra tinggi dan/atau menara telekomunikasi dan/atau menara air.
(5)Persyaratan bangunan gedung dengan gaya /langgam tradisional penggunaan simbol dan unsur/ elemen tradisional serta kearifan lokal.
(6)Persyaratan bangunan gedung semi permanen dan gedung darurat.
(7)Persyaratan bangunan gedung di lokasi rawan bencana alam.
(8)Persyaratan bangunan gedung di kawasan sekitar rawan, bangunan gedung di kawasan yang berlereng dan bangunan gedung untuk fungsi bangunan perternakan.

Isi peraturan

Teks306PDFHirarki

Memuat teks peraturan…