DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, nama dan tempat kedudukan, anggaran dasar, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, modal, saham, organ, pegawai, rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, kerja sama, pelaporan dan evaluasi, pengadaan barang dan jasa, tahun buku dan penggunaan laba, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Produksi Desa Mitra Sejahtera Kabupaten Semarang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BADAN KREDIT PRODUKSI DESA MITRA SEJAHTERA KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Semarang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
8.Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
9.Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
10.Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Produksi Desa Mitra Sejahtera Kabupaten Semarang, yang selanjutnya disebut PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
12.Komisaris adalah organ PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda).
13.Direksi adalah organ PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda), serta mewakili PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
14.Pegawai adalah pegawai PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda).
15.Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
16.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) dengan mendapat bagian keuntungan.
17.Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh Pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda).
18.Modal Disetor adalah modal yang telah disetor oleh Pemilik untuk memenuhi modal dasar.
19.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

(1)Pendirian PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) dilakukan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda).
(2)Pendirian PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) bertujuan:
1. a.meningkatkan akses pendanaan berskala mikro bagi masyarakat;
2. b.membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat;
3. c.membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; dan
4. d.meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Perseroan Daerah dengan nama PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda).
(2)PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.
(3)PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ANGGARAN DASAR

Pasal 4

(1)Anggaran Dasar PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Anggaran Dasar PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
6. f.jumlah saham;
7. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
8. h.nilai nominal setiap saham;
9. i.nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
10. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
11. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
12. l.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
13. m.penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
14. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Kegiatan usaha PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat berupa:

a.pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat;
b.pengelolaan simpanan;
c.pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha;
d.pemberian pinjaman atau pembiayaan diutamakan untuk penduduk Kabupaten Semarang dan berdomisili di Kabupaten Semarang; dan
e.pemberian pinjaman atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, cakupan wilayah usahanya harus berada di Kabupaten Semarang.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

(1)Pada saat PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) didirikan modal dasar ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(2)Kepemilikan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
1. a.paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) dimiliki oleh Pemerintah Daerah; dan
2. b.paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dimiliki oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Sejahtera.

Pasal 8

(1)Dalam rangka pengembangan PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) maka apabila terjadi perubahan modal dasar, kepemilikan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, komposisi kepemilikan saham dapat berubah menjadi sebagai berikut:
1. a.paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) saham dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
2. b.sisa kepemilikan saham PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) dapat dimiliki oleh:
  1. 1.Warga Negara Indonesia;
  2. 2.Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Sejahtera; dan/atau
  3. 3.Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan.
(2)Kepemilikan saham setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling banyak sebesar 20% (dua puluh per seratus).
(3)Perubahan kepemilikan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui RUPS.

Pasal 9

Modal PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah, merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda).

BAB VII

SAHAM

Pasal 10

(1)Modal PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) terdiri atas saham.
(2)Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
(3)Penentuan nilai nominal saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar.
(4)Setoran modal yang belum mencapai nilai nominal 1 (satu) lembar saham, diberikan tanda setoran saham (resipis) dan dicatat sebagai modal disetor.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017