DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 27 Tahun 2015

Nomor: 27
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembagian Jasa Pelayanan Dalam Pelayanan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang diberikan paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar dalam pembagian jasa pelayanan dalam Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang dapat berjalan lancar, tertib dan tepat sasaran, maka perlu diatur Tata Cara Pembagian Jasa Pelayanan Dalam Pelayanan Pasien Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penunjukan Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
1. 2.Undang – Undang No. 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1852);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 JDIH | Bag. Hukum Setda Kab. Semarang Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Nomor 3500);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah; JDIH | Bag. Hukum Setda Kab. Semarang
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarasn Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang nomor 13);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
19.Peraturan Bupati Semarang Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Semarang;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DALAM PELAYANAN PASIEN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1

Pembagian Jasa Pelayanan Dalam Pelayanan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang diberikan paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pembagiannya diatur dan ditetapkan oleh masing- masing Direktur RSUD Kabupaten Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembagian Jasa Pelayanan Dalam Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, Surat Keterangan JDIH | Bag. Hukum Setda Kab. Semarang Tidak Mampu di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 20-04-2015 Maret 2014 BUPATI SEMARANG, CAP TTD MUNDJIRIN Diundangkan di Ungaran Pada tanggal 21-04-2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, CAP TTD GUNAWAN WIBISONO BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 27 JDIH | Bag. Hukum Setda Kab. Semarang LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG TATA CARA PENETAPAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DALAM PELAYANAN PASIEN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEMARANG. RINCIAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DALAM PELAYANAN PASIEN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEMARANG A. PROSENTASE PEMBAGIAN JASA PELAYANAN MEDIS No Uraian Besarnya 1 Tenaga Medis 46% 2 Tenaga Paramedis 26% 3 Direktur 6% 4 Non Medis 9% 5 Pengendali Program 10% 6 Pengelola Program 3% TOTAL 100% B. PROSENTASE PEMBAGIAN JASA PELAYANAN INSTALASI FARMASI No Uraian Besarnya 1 Pengelola Langsung IFRS 20% 2 Pengelola Penunjang (Medis) 27% 3 Pengelola Penunjang Paramedis 11% 4 Pengendali Program 19% 5 Penunjang Operasional 17% 6 Direktur 6% TOTAL 100% C. JASA PELAYANAN PADA TINDAKAN OPERASI DILUAR JAM KERJA Untuk jasa pelayanan pada tindakan operasi diluar jam kerja diterimakan 100% (seratus persen) kepada pelaksana. MUNDJIRIN NOMOR 27 TAHUN 2015 BUPATI SEMARANG, CAP TTD

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…