DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 memuat laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan beserta lampirannya.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2021. MEMUTUSKAN: BUPATI SEMARANG dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENSEMARANG Dengan Persetujuan Bersama

5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 11);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 8);

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 memuat laporan keuangan meliputi:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;

Pasal 2

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANAPBD TAHUNANGGARAN2021

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Semarang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangku tan.
9.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ a tau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

188.708.225.000,00
188.708.254.800,08Rp.2. Realisasi Selisih lebih / (kurang) pembiayaan sejumlahselisih anggaran dengan realisasi penerimaan Rp. (29.800,08) dengan rincian sebagai berikut:
1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. d.

c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp.(405.905.332.872,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp. (187.503.225.000,00)
2. 2.Realisasi Rp. 218.402.107.872,00 Selisih lebih/(kurang) Rp. (405.905.332.872,00)
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 226.918.268.714,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 2.425.798.931.000,00
2. 2.Realisasi Rp. 2.198.880.662.286,00 Selisih lebih/(kurang) Rp. 226.918.268.714,00 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (178.987.064.158,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 2.238.295.706.000,00
2. 2.Realisasi Rp. 2.417.282.770.158,00 Selisih lebih/(kurang) Rp. (178.987.064.158,00)

BAB I

(29.800,08)Rp.

Pasal 4

187.503.254.800,08Rp.

188.708.254.800,08 1.205.000.000,00 Rp. Rp.

c.pembiayaan
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Surplus/ (defisit) dalam Pasal 2 ayat ( 1)Laporan realisasi anggaran se bagaimana dimaksud huruf a per 31 Desember 2021 sebagai berikut:
a.Pendapatan Rp. 2.417.282.770.158,00
b.Belanja dan Transfer _R"'""p_. __ 2'-'--. l"'-'9'-8:;_;.--=-8--=-8--=-0..:....;.6:;_;6=2::...:..=2.;::_86=.i....=,Oc.....:;.O Surplus/(defisit) Rp. 218.402.107.872,00

Pasal 3

f.laporan perubahan ekuitas; dan
g.catatan atas laporan keuangan.

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah. (5.596.414.149,6})Rp. 1.702.438.742,84 7.298.852.892,45 Rp. Rp. Rp. 2.252.401.423.008,14 Rp. 2.158.547.688.390,99 Rp. 93.853.734.617,15Surplus/Defisit dari Operasi
1. b.Kegiatan Non Operasional
  1. 1.Surplus non operasional
  2. 2.Defisit non operasional Surplus/Defisit Non Operasional Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2021 sebagai berikut :
2. a.Kegiatan Operasional
  1. 1.Pendapatan
  2. 2.Behan

Pasal 7

Rp. 5.297.004.928.246,29 Rp. 72.861.576.581,90 Rp. 5.224.143.351.664,39

a.Jumlah aset
b.Jumlah kewajiban c, Jumlah ekuitas Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Pasal 6

Rp. (0,00) Rp. 405. 905.362.672.08 Rp. 405. 905.362.672,08 Rp. 0,00 Rp. 405. 905.362.672,08 Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.Saldo anggaran lebih awal Rp. 188.708.254.800,08
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Rp. 188.708.254.800,08 Pembiayaan Tahun berjalan
c.Subtotal (a - b)
d.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
e.Subtotal (c + d)
f.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
g.Saldo Anggaran Lebih Akhir ( e + f)

Pasal 5

f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (29.800,08) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 187.503.225.000,00
2. 2.Realisasi Rp. 187.503.254.800,08 Selisih lebih/(kurang) Rp. (29.800,08) pembiayaan sejumlahselisih anggaran dengan realisasi pengeluaran Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
3. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 1.205.000.000,00
4. 2.Realisasi _R.._p_. __ 1-'-'. 2=-0;;;....;5::...;.. ...:;..0...:;..00-=:....:...:::0.....;:;0.....;:;0.i..;, O::..=O Selisih lebih/ (kurang) Rp. 0,00 e.
a.Lampiran I
1. 1.Lampiran 1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi; Ringkasan Realisasi APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. 2.Lampiran 1.2 Uraian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Pasal 11

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Rp. 4.849.514.934.945,45 Rp. 105.366.882.947,54 Rp. 269.261.533.771,40 Rp. 5.224.143.351.664,39

a.Ekuitas Awal
b.Surplus/Defisit LO
c.Koreksi Kesalahan
d.Ekuitas Akhir Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.saldo kas awal per 1 Januari 2021 Rp. 188.708.254.800,08
b.arus kas dari aktifitas operasi Rp. 509.773.513.029,00
c.arus kas dari aktifitas investasi Rp. (291.371.405.157 ,00)
d.arus kas dari aktifitas pendanaan Rp. (1.205.000.000,00)
e.arus kas dari aktifitas non anggaran Rp. 0,00
f.saldo kas akhir per 31 Desember 2021 Rp. 405.905.362.672,08

Pasal 8

Rp. 18.640.936.800,00 Rp. 1.531.374.320,00 Rp. 17.109.562.480,00 Rp. 105.366.882.947,54 Rp. 88.257.320.467,54c. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

d.Pos Luar Biasa
1. 1.Pendapatan Luar Biasa
2. 2.Beban Luar Biasa Pos Luar Biasa
e.Surplus Defisit LO Bupati menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…