DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 8 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Bentuk Penyertaan Modal Daerah Bab III Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah Bab IV Hak dan Kewajiban Bab V Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran, perlu melakukan penyertaan modal;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indoesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6523);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 99);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN UNGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Semarang.
5.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran yang selanjutnya disebut PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda) adalah badan usaha milik bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta berkedudukan di Daerah.
6.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada suatu usaha bersama dengan badan usaha milik daerah/badan usaha milik negara atau pihak ketiga, dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan mendapat bagian keuntungan.
7.Dividen adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan dan disahkan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas usaha pada PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda).

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan kinerja PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda);
b.meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
c.meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda) dilaksanakan dalam bentuk barang milik Daerah.
(2)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
(3)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Seluruh Penyertaan Modal Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

Modal yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda).

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah untuk meningkatkan kapasitas usaha pada PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda) berupa barang milik Daerah yaitu sebagian tanah beserta bangunan dengan alas Hak Pakai Nomor 8 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Semarang, dengan nilai sebesar Rp5.960.436.000,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan rincian:

a.tanah seluas 920 m2 (sembilan ratus dua puluh meter persegi) dengan nilai sebesar Rp5.520.000.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh juta rupiah); dan
b.bangunan seluas 346,8 m2 (tiga ratus empat puluh enam koma delapan meter persegi) dengan nilai sebesar Rp440.436.000,00 (empat ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 8

Besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebesar nilai appraisal pada saat Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Hak dari Pemerintah Daerah meliputi:

a.mendapatkan Dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
b.menerima laporan perkembangan kinerja secara periodik.

Pasal 10

Kewajiban dari Pemerintah Daerah, meliputi:

a.melakukan pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
b.melakukan pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019