DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ketentuan Umum, Kewenangan, Pengendalian, Pengawasan, Perizinan Berusaha, Tim Terpadu, Larangan Dan Kewajiban, Kemitraan Dan Kerja Sama, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Minuman Beralkohol dapat membahayakan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, mendorong tindak kekerasan dan kriminalitas maupun dampak buruk lainnya, sehingga wajib dilakukan pengendalian dan pengawasan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Masyarakat, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Semarang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6.Minuman Oplosan adalah minuman yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, menyeduh dan/atau dengan cara lain menambahkan bahan- bahan tertentu kedalam etil alkohol atau etanol dengan atau tanpa zat yang mengandung etil alkohol atau etanol yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.
7.Pengendalian adalah serangkaian kegiatan untuk membatasi jenis dan jumlah peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, serta membatasi waktu penjualan Minuman Beralkohol.
8.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan melalui inspeksi lapangan, pelaporan dan evaluasi terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.
9.Pengadaan Minuman Beralkohol adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
10.Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
11.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12.Orang Perseorangan adalah warga negara Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
13.Badan Usaha adalah badan yang dibentuk dan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
14.Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.
15.Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
16.Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
17.Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
18.Penjual Langsung Minuman Beralkohol adalah badan usaha yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
19.Penjualan adalah kegiatan menjual Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Distributor, Sub Distributor, Pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
20.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
21.Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
22.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B, dan golongan C yang selanjutnya disebut SKPL-B dan SKPL-C adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B, dan golongan C.
23.Masyarakat adalah individu atau kelompok yang berdomisili dan/atau beraktivitas di Kabupaten Semarang.
24.Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan Penyidikan.
25.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
26.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol diselenggarakan dengan maksud sebagai upaya perlindungan kepada Masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan Minuman Beralkohol.

Pasal 3

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol diselenggarakan dengan tujuan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Pengecer dan Penjual Langsung.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penggolongan;
b.kewenangan;
c.pengendalian;
d.pengawasan;
e.perizinan berusaha;
f.tim terpadu;
g.larangan dan kewajiban;
h.kemitraan dan kerjasama;
i.peran serta Masyarakat; dan
j.pendanaan.

BAB II

PENGGOLONGAN

Pasal 5

Minuman Beralkohol dikelompokan dalam golongan sebagai berikut:

a.Minuman Beralkohol golongan A merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai 5% (lima persen);
b.Minuman Beralkohol golongan B merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
c.Minuman Beralkohol golongan C merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 6

Dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Bupati berwenang:

a.menerbitkan SKPL-B dan SKPL-C untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C;
b.menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dapat dijadikan lokasi penjualan langsung Minuman Beralkohol selain toko bebas bea; dan
c.melakukan Pengendalian dan Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol sesuai dengan pertimbangan karakteristik dan budaya lokal di Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 7

Pengendalian Minuman Beralkohol meliputi:

a.pengadaan Minuman Beralkohol;
b.peredaran Minuman Beralkohol;
c.Penjual Langsung Minuman Beralkohol; dan
d.Pengecer Minuman Beralkohol.

Pasal 8

Pengadaan Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C berasal dari produksi dalam negeri dan impor.

Pasal 9

Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor harus memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh badan usaha yang telah memiliki perizinan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…