DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Bentuk Fasilitasi Pengembangan Pesantren Bab III Pelaksana Bab IV Partisipasi Masyarakat Bab V Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren Bab VI Pendanaan Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Bab VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat agar dapat mengakomodasi perkembangan yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pengembangan Pesantren sesuai dengan kewenangannya;
c.bahwa agar dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan pesantren di daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan perkembangan, maka diperlukan pedoman pengaturannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); SALINAN 25
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN. 25

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Semarang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
6.Fasilitasi adalah pemberian fasilitas kepada pesantren guna menunjang dan mempermudah pengembangan pesantren dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi yang diemban oleh pesantren, baik yang bersifat materiil maupun non materiil.
7.Pondok Pesantren atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah dan telah terdaftar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
8.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
9.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
10.Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
11.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
12.Kiai, Nyai atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren. 25

Pasal 2

Fasilitasi pengembangan Pesantren berasaskan:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas;
i.keberlanjutan; dan
j.kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai payung hukum dalam menyelenggarakan fasilitasi pengembangan Pesantren di Daerah guna meningkatkan kualitas Pesantren.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menunjang penyelenggaraan Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
b.menunjang pencapaian kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan; dan
c.menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Bentuk fasilitasi pengembangan Pesantren;
b.Pelaksana;
c.Partisipasi masyarakat;
d.Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
e.Pendanaan; dan
f.Pembinaan dan pengawasan. 25

BAB II

BENTUK FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan fasilitasi pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, fungsi pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi lainnya.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada Pesantren yang telah mempunyai Piagam Statistik Pesantren.

Pasal 7

(1)Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
(2)Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
(3)Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren, masjid atau musala Pesantren, dan sarana prasarana pembelajaran untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.pengadaan sarana dan prasarana Pesantren;
2. b.pembangunan; dan/atau
3. c.rehab.
(3)Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi berupa:
1. a.beasiswa bagi Santri;
2. b.beasiswa bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
3. c.insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
4. d.pendidik dan tenaga kependidikan; dan
5. e.pelatihan dan peningkatan kapasitas di Balai Latihan Kerja Komunitas Pesantren. 25
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama Pesantren dengan pihak ketiga yang bersifat regional, nasional dan/atau internasional guna meningkatkan peran dan mutu pendidikan.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.pertukaran pendidik (visiting teacher);
2. b.pertukaran Santri;
3. c.sistem pendidikan;
4. d.kurikulum;
5. e.bantuan pendanaan;
6. f.pelatihan dan peningkatan kapasitas;
7. g.teknologi dan/atau pemanfaatan teknologi;
8. h.optimalisasi Balai Latihan Kerja Komunitas Pesantren; dan/atau
9. i.bentuk kerja sama lainnya.
(3)Fasilitasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk mewujudkan Islam rahmatan lil’ alamin.
(2)Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah Swt. dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
2. b.mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keIslaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
3. c.menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…