DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud adn Tujuan; Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Inisiasi Menyusui Dini (IMD); Informasi dan Edukasi; Penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya; Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum; Dukungan Masyarakat; Pendanaan; Penghargaan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administras; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan PIdana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Air Susu Ibu secara Eksklusif serta untuk memberikan perlindungan dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini maka perlu diatur mengenai Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 170 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
12.Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 171 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
16.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
17.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 172 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 173
22.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
25.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan;
26.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya;
27.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11); 174
28.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang. 175
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang kesehatan.
8.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus baik berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerahdan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
9.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 176
10.Perusahaan Daerah adalah semua Perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
11.Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
12.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/ atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
13.Inisiasi Menyusu Dini (early initiation) yang selanjutnya disingkat IMD merupakanpermulaan proses Bayi mencari putting susu Ibu, menemukan dan menyusu sendiri segera setelah lahir, dengan cara bayi ditengkurapkan didada ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit Ibu setidaknya sampai 1 (satu) jam atau sampai penyusuan awal selesai.
14.Bayi adalah anak dari baru lahir sampai usia 12 (dua belas) bulan.
15.Keluarga adalah suami,anak,atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dan kebawah sampai dengan derajat ketiga.
16.Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
17.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan /atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerahdan/ atau masyarakat.
18.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 177
19.Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
20.Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber- sumber bahaya.
21.Pengurus Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu Tempat Kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
22.Sarana umum adalah bangunan dalam ruang publik yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktifitas, seperti terminal, stasiun kereta api, tempat wisata, pasar tradisional maupun swalayan, supermarket atau mall dan lain sebagainya.
23.Ruang laktasi adalah ruangan khusus yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana prasarana minimal meliputi meja, dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
24.Program Peningkatan Pemberian ASI yang selanjutnya disingkat Program PP-ASI adalah Program Peningkatan Pemberian ASI yang dimulai dari IMD segera setelah lahir, pemberian ASI Eksklusif sampai bayi berumur 6 (enam) bulan dan penyusuan anak sampai umur 2 (dua) tahun, dengan pemberian makanan pendamping ASI mulai bayi berumur 6 (enam) bulan.
25.Konselor Menyusui adalah tenaga terlatih, baik tenaga kesehatan atau bukan tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat pelatihan konseling menyusui.
26.Satuan Pendidikan Kesehatan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan kesehatan.
27.Swasta adalah pihak atau badan nonpemerintahan. 178

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.maksud dan tujuan;
b.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
c.IMD;
d.pemberian ASI Eksklusif;
e.informasi dan edukasi;
f.penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya;
g.tempat kerja dan tempat sarana umum;
h.dukungan masyarakat;
i.pendanaan;
j.penghargaan;
k.pembinaan dan pengawasan;
l.sanksi administrasi;
m.ketentuan penyidikan;
n.ketentuan pidana;
o.ketentuan peralihan; dan
p.ketentuan penutup.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalahuntuk :

a.memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi bayi untuk mendapatkan hak dasar berupa ASI Eksklusif;
b.memberikan pelindungan secara hukum dan kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya dimanapun berada. 179

Pasal 4

Maksud dan tujuan IMD dan pemberian ASI Eksklusif adalah untuk :

a.menjaga kelangsungan hidup bayi guna mencapai tumbuh kembang bayi yang optimal sekaligus mempertahankan kesehatan ibu setelah melahirkan;
b.menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan IMD dan pemberian ASI Eksklusif sejak dilahirkansampai dengan usia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
c.memberikan perlindungan kepada ibu dalam melaksanakan IMD dan pemberian ASI Eksklusif kepada Bayinya;dan
d.meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, swasta danPemerintah Daerah terhadap pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam IMD dan program pemberian ASI Eksklusif meliputi :

a.melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka pelaksanaan IMD dan program pemberian ASI Eksklusif;
b.melaksanakan advokasi dan sosialisasi dalam rangka pelaksanaan IMD dan program pemberian ASI Eksklusif di wilayah Daerah;
c.memberikan pelatihan teknis konseling menyusui di wilayah Daerah;
d.menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya di wilayah Daerah;
e.membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian kegiatan IMD dan program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, 180 satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat di wilayah Daerah;
f.menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pelaksanaan IMD dan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan Daerah;
g.mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h.menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan kegiatan IMD dan pemberian ASI Eksklusif di wilayah Daerah.

BAB V

IMD

Pasal 6

(1)Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan IMD terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
(2)IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.

Pasal 7

(1)Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
(2)Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi. 181

BAB VI

PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF

Pasal 8

Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku dalam hal terdapat :

a.indikasi medis;
b.ibu tidak ada; atau
c.ibu terpisah dari bayi.

Pasal 10

(1)Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh dokter.
(2)Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
(3)Dalam hal tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh Bidan atau Perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…