DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah, Pelaksanaan Transportasi Dan Akomodasi Jamaah Haji Dari Daerah Ke Embarkasi Dan Dari Debarkasi Ke Daerah, Pembiayaan, Pengelolaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Pentutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Semarang.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang terkait.
8.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
11.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jamaah Haji.
12.Jamaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
13.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah Panitia yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Dalam Negeri dan di Arab Saudi.
14.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas Daerah yang menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum.
15.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas Daerah yang menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jamaah Haji.
16.Petugas Haji Daerah adalah petugas Haji yang ditetapkan oleh Bupati untuk membantu pelayanan Jamaah Haji dalam kelompok terbang, yang terdiri dari TPHD dan TKHD yang membantu tugas PPIH selama masa penyelenggaraan Ibadah Haji.
17.Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jamaah Haji selama Penyelenggaraan Ibadah Haji.
18.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jamaah Haji ke Arab Saudi.
19.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jamaah Haji dari Arab Saudi. 4

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Semarang.
(2)Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi jamaah haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan aman, tertib dan lancar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.penyelenggaraan ibadah haji daerah;
b.pelaksanaan transportasi dan akomodasi jamaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah;
c.pembiayaan;
d.pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
e.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan ibadah haji daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
(2)Bupati membentuk PPIH Daerah yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama dan unsur terkait lainnya.
(3)PPIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)PPIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan Ibadah Haji di Daerah.
(5)PPIH Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh Petugas Haji Daerah yang menyertai Jamaah Haji selama pelaksanaan Ibadah Haji. 5

Pasal 5

(1)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri atas:
1. a.TPHD; dan
2. b.TKHD.
(2)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Bupati kepada Gubernur untuk mengikuti seleksi di tingkat Provinsi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN TRANSPORTASI DAN AKOMODASI JAMAAH HAJI DARI DAERAH KE EMBARKASI DAN DARI DEBARKASI KE DAERAH

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Transportasi dan akomodasi Jamaah Haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan Transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan Transportasi dan akomodasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana Transportasi dan akomodasi Jamaah Haji dengan mempertimbangkan efisiensi, kualitas pelayanan, kepastian pelayanan, keselamatan dan keamanan serta kepentingan nasional.
(2)Penetapan pelaksana transportasi dan akomodasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian yang paling sedikit memuat:
1. a.hak dan kewajiban para pihak;
2. b.spesifikasi Transportasi dan akomodasi; 6
3. c.kapasitas jamaah haji;
4. d.pembiayaan; dan
5. e.jangka waktu.
(3)Ketentuan mengenai mekanisme penetapan pelaksana transportasi dan akomodasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyelenggaraan penyediaan transportasi dan akomodasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan penyelenggaraan ibadah haji.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1)Biaya operasional PPIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Biaya pelaksanaan transportasi dan akomodasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibebankan pada APBD.

BAB VI

PENGELOLAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Pengelolaan biaya operasional PPIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) serta pengelolaan biaya pelaksanaan transportasi dan akomodasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan oleh PD yang membidangi urusan penyelenggaraan ibadah haji sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pengelolaan biaya pelaksanaan transportasi dan akomodasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan penyelenggaraan ibadah haji sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

PD yang membidangi urusan penyelenggaraan haji harus menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan haji Daerah kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…