DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perencanaan Bab III Pelaksanaan Bab IV Perwalian dan Pengampuan Bab V Kelembagaan Bab VI Sistem Informasi Bab VII Pendanaan Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan Bab IX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa globalisasi dan kemajuan teknologi informasi berpengaruh terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sehingga berdampak pada pergeseran nilai- nilai luhur budaya bangsa yang mempengaruhi ketahanan keluarga;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan ketahanan keluarga, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 96); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG DAN BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Semarang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami istri; atau suami, istri dan anaknya; atau ayah dan anaknya; atau ibu dan anaknya; atau kepala Keluarga dan anggota Keluarga lainnya yang menjadi tanggungjawabnya.
6.Keluarga berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7.Keluarga sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara Keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
8.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
9.Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhaan Keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Pasal 2

Pembangunan Ketahanan Keluarga berasaskan pada:

a.norma agama;
b.perikemanusiaan;
c.keseimbangan;
d.manfaat;
e.perlindungan;
f.kekeluargaan;
g.keterpaduan;
h.partisipatif;
i.legalitas; dan
j.nondiskriminasi.

Pasal 3

Pembangunan Ketahanan Keluarga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan Keluarga untuk mewujudkan Keluarga berkualitas, berketahanan, dan sejahtera.

Pasal 4

Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk:

a.mewujudkan kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga Sejahtera lahir dan batin; dan
b.meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.perwalian dan pengampuan;
d.kelembagaan;
e.sistem informasi;
f.pendanaan; dan
g.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga menyusun Rencana Induk Pembangunan Ketahanan Keluarga untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Rencana Induk Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Ketahanan Keluarga;
2. b.strategi, tahapan dan indikator berdasarkan aspek-aspek Pembangunan Ketahanan Keluarga;
3. c.program dan kegiatan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
4. d.pengembangan sistem informasi Ketahanan Keluarga; dan
5. e.pembagian tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, Keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(3)Program dan kegiatan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.penggalangan peran serta individu, Keluarga, masyarakat, dan dunia usaha; dan
2. b.advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta fasilitasi.
(4)Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Ketahanan Keluarga menjadi tanggung jawab dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan kualitas Keluarga, dengan memperhatikan masukan dari Perangkat Daerah lain, unsur masyarakat, dan unsur dunia usaha.
(5)Rencana Induk Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 7

Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

a.Pemerintah Daerah;
b.Keluarga;
c.masyarakat; dan
d.dunia usaha.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam penerapan:
1. a.nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal;
2. b.landasan legalitas dan keutuhan Keluarga untuk menurunkan angka perceraian;
3. c.ketahanan fisik Keluarga untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
4. d.ketahanan ekonomi untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala Keluarga;
5. e.ketahanan sosial psikologi untuk mendorong Keluarga dalam memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota Keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial dan mengelola masalah Keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif; dan
6. f.ketahanan sosial budaya untuk mendorong peningkatan hubungan Keluarga terhadap lingkungan sosial sekitarnya dimana Keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan komunitas dan sosial.
(2)Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
1. a.peningkatan kualitas Keluarga dalam beragama melalui aktivitas Keluarga yang berbasis agama, sikap hormat menghormati dan toleransi antar umat beragama serta pelestarian nilai-nilai luhur dan kearifan lokal;
2. b.peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, kesehatan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
3. c.peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
4. d.peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat melalui pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
5. e.peningkatan peran, tugas dan delapan fungsi Keluarga melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, nilai keagamaan, partisipasi, toleransi dan kesetaraan gender;
6. f.pemberdayaan Keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
7. g.peningkatan kualitas lingkungan Keluarga melalui pendidikan bela negara, program desa siaga, penyuluhan kesadaran hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan Keluarga dan masyarakat;
8. h.peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi Keluarga melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok usaha bersama, peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera dan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan;
9. i.pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga miskin; dan
10. j.pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga miskin dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga melalui pembinaan perempuan kepala Keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
(3)Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban Keluarga, yang terdiri atas:

a.anggota Keluarga;
b.suami istri;
c.calon pengantin; dan
d.orang perseorangan.

Pasal 10

Setiap anggota Keluarga dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga, berhak untuk:

a.memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan dan Ketahanan Keluarga;
c.mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat;
d.berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
e.memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
f.memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
g.mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
h.mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait Ketahanan Keluarga; i. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
j.hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…