DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp2.669.089.939.300,00 (dua triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp112.878.160.835,00 (seratus dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp2.781.968.100.135,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus ribu seratus tiga puluh lima rupiah). Ketentuan lebih lanjut APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah terjadi perubahan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; SALINAN

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. 3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp2.669.089.939.300,00 (dua triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp112.878.160.835,00 (seratus dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp2.781.968.100.135,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus ribu seratus tiga puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah: 1) semula : Rp2.596.942.147.300,00 2) bertambah : Rp2.948.912.200,00 Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp2.599.891.059.500,00
b.Belanja Daerah: 1) semula : Rp2.669.089.939.300,00 2) bertambah : Rp112.878.160.835,00 Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp2.781.968.100.135,00
c.Pembiayaan Daerah: 1) penerimaan pembiayaan: a) semula : Rp72.147.792.000,00 b) bertambah : Rp109.929.248.635,00 Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp182.077.040.635,00 2) pengeluaran pembiayaan: a) semula : Rp0 b) bertambah : Rp0 Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp0 Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp182.077.040.635,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.Pendapatan asli Daerah: 1) semula : Rp740.534.431.000,00 2) bertambah : Rp7.571.571.000,00 Jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan Rp748.106.002.000,00
b.Pendapatan transfer: 1) semula : Rp1.856.407.716.300,00 2) berkurang : (Rp4.622.658.800,00) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.851.785.057.500,00

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.pajak Daerah: 1) semula : Rp428.115.134.000,00 2) berkurang : (Rp7.200.000.000,00) Jumlah pajak Daerah setelah perubahan Rp420.915.134.000,00
2. b.retribusi Daerah: 1) semula : Rp291.434.304.000,00 2) berkurang : (Rp3.936.705.800,00) Jumlah retribusi Daerah setelah perubahan Rp287.497.598.200,00
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; 1) semula : Rp13.695.199.000,00 2) bertambah : Rp0 Jumlah pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan Rp13.695.199.000,00
4. d.lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah: 1) semula : Rp7.289.794.000,00 2) bertambah : Rp18.708.276.800,00 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp25.998.070.800,00
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat: 1) semula : Rp1.685.594.117.300,00 2) berkurang : (Rp22.708.319.000,00) Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.662.885.798.300,00
2. b.Pendapatan transfer antar daerah; 1) semula : Rp170.813.599.000,00 2) bertambah : Rp18.085.660.200,00 Jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan Rp188.899.259.200,00

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.belanja operasi: 1) semula : Rp2.019.263.843.522,00 2) bertambah : Rp63.490.060.076,00 Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp2.082.753.903.598,00
b.belanja modal: 1) semula : Rp246.883.525.778,00 2) bertambah : Rp49.986.863.759,00 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp296.870.389.537,00
c.belanja tidak terduga: 1) semula : Rp16.054.250.000,00 2) berkurang : (Rp5.108.100.000,00) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp10.946.150.000,00
d.belanja transfer: 1) semula : Rp386.888.320.000,00 2) bertambah : Rp4.509.337.000,00 Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp391.397.657.000,00

Pasal 6

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.belanja pegawai: 1) semula : Rp1.170.560.964.060,00 2) bertambah : Rp47.352.483.161,26 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp1.217.913.447.221,26
2. b.belanja barang dan jasa: 1) semula : Rp758.566.374.462,00 2) bertambah : Rp11.411.224.914,74 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp769.977.599.376,74
3. c.belanja hibah: 1) semula : Rp84.613.855.000,00 2) bertambah : Rp4.726.352.000,00 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp89.340.207.000,00
4. d.belanja bantuan sosial: 1) semula : Rp5.522.650.000,00 2) bertambah : Rp0 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp5.522.650.000,00
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah: 1) semula : Rp0 2) berkurang : Rp0 Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp0
2. b.belanja modal peralatan dan mesin: 1) semula : Rp80.236.110.178,00 2) bertambah : Rp1.331.945.798,00 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp81.568.055.976,00
3. c.belanja modal gedung dan bangunan: 1) semula : Rp68.196.680.000,00 2) bertambah : Rp4.941.614.028,00 Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp73.138.294.028,00
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi: 1) semula : Rp92.672.727.650,00 2) bertambah : Rp38.403.935.343,00 Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp131.076.662.993,00
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; 1) semula : Rp5.734.607.950,00 2) bertambah : Rp5.268.844.590,00 Jumlah modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp11.003.452.540,00
6. f.belanja modal aset lainnya: 1) semula : Rp43.400.000,00 2) bertambah : Rp40.524.000,00 Jumlah modal aset lainnya setelah perubahan Rp83.924.000,00
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: 1) semula : Rp16.054.250.000,00 2) berkurang : (Rp5.108.100.000,00) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp10.946.150.000,00
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil: 1) semula : Rp45.288.125.000,00 2) bertambah : Rp0 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp45.288.125.000,00
2. b.belanja bantuan keuangan: 1) semula : Rp341.600.195.000,00 2) bertambah : Rp4.509.337.000,00 Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp346.109.532.000,00

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.penerimaan Pembiayaan: 1) semula : Rp72.147.792.000,00 2) bertambah : Rp109.929.248.635,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp182.077.040.635,00
b.pengeluaran Pembiayaan: 1) semula : Rp0 2) bertambah : Rp0 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp0

Pasal 8

(1)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
1. a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya: 1) semula : Rp72.147.792.000,00 2) bertambah : Rp109.929.248.635,00 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp182.077.040.635,00 b.pencairan dana cadangan: 1) semula : Rp0 2) bertambah : Rp0 Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp0
(2)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas pembentukan dana cadangan, yaitu:
1. a.semula : Rp0
2. b.bertambah : Rp0 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp0

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a.Lampiran I : Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.Lampiran II : Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
c.Lampiran III : Rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
e.Lampiran V : Rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f.Lampiran VI : Rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
g.Lampiran VII : Sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan perubahan APBD;
h.Lampiran VIII : sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan peraturan Daerah tentang perubahan APBD;
i.Lampiran IX : Sikronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota;
j.Lampiran X : Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
k.Lampiran XI : Daftar perubahan pinjaman Daerah;
l.Lampiran XII : Daftar perubahan penyertaan modal dan investasi Daerah lainnya;
m.Lampiran XIII : Daftar Perubahan Rekapitulasi Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
n.Lampiran XIV : Daftar perubahan sub kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
o.Lampiran XV : Daftar perubahan dana cadangan Daerah; dan
p.Lampiran XVI : Daftar perubahan pinjaman Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019