DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 16);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

: Pendahuluan Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum serta sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4.Bupati adalah Bupati Semarang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
9.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
10.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 2.1 Ekonomi Makro

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 memuat laporan keuangan meliputi :
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp. 2.311.149.343.922,00
b.Belanja dan Transfer Rp. 2.312.242.117.310,00 Surplus / (defisit) Rp. (1.092.773.388,00)
c.pembiayaan
1. 1.Penerimaan Rp. 181.106.149.672,11
2. 2.Pengeluaran Rp. 4.383.012.004,00 Surplus / (defisit) Rp. 176.723.137.668,11

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 8.194.171.922,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 2.302.955.172.000,00
2. 2.Realisasi Rp. 2.311.149.343.922,00 Selisih lebih / (kurang) Rp. 8.194.171.922,00
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (167.436.190.690,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 2.479.678.308.000,00
2. 2.Realisasi Rp. 2.312.242.117.310,00 Selisih lebih / (kurang) Rp. (167.436.190.690,00)
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. (175.630.362.612,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Surplus / (defisit) setelah perubahan Rp. (176.723.136.000,00)
2. 2.Realisasi Rp. (1.092.773.388,00) Selisih lebih / (kurang) Rp. (175.630.362.612,00)
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 672,11 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 181.106.149.000,00
2. 2.Realisasi Rp. 181.106.149.672,11 Selisih lebih / (kurang) Rp. 672,11
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 996,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 4.383.013.000,00
2. 2.Realisasi Rp. 4.383.012.004,00 Selisih lebih / (kurang) Rp. 996,00
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 1.668,11 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 176.723.136.000,00
2. 2.Realisasi Rp. 176.723.137.668.11 Selisih lebih / (kurang) Rp. 1.668.11

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a.Saldo anggaran lebih awal Rp. 181.106.149.672,11
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Rp. 181.106.149.672,11 Pembiayaan Tahun berjalan
c.Subtotal (a - b) Rp. (0,00)
d.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp. 175.630.364.280,11 (SiLPA/SiKPA)
e.Subtotal (c + d) Rp. 175.630.364.280,11
f.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Rp. 0,00 Sebelumnya
g.Saldo Anggaran Lebih Akhir (e + f) Rp. 175.630.364.280,11

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a.Jumlah aset Rp. 4.689.787.427.166,48
b.Jumlah kewajiban Rp. 36.708.575.198,21
c.Jumlah ekuitas Rp. 4.653.078.851.968,27

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a.Kegiatan Operasional
1. 1.Pendapatan Rp. 2.185.019.625.729,07
2. 2.Beban Rp. 1.935.219.522.483,88 Surplus/Defisit dari Operasi Rp. 249.800.103.245,19
b.Kegiatan Non Operasional
1. 1.Surplus non operasional Rp. 1.930.269.681,61
2. 2.Defisit non operasional Rp. 2.364.219.155,45 Surplus/Defisit Non Operasional Rp. (433.949.473,84)
c.Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp. 249.366.153.771,35
d.Pos Luar Biasa
1. 1.Pendapatan Luar Biasa Rp. 0,00
2. 2.Beban Luar Biasa Rp. 1.716.819.894,00 Pos Luar Biasa Rp. (1.716.819.894,00)
e.Surplus Defisit LO Rp. 247.649.333.877,35

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.saldo kas awal per 1 Januari 2019 Rp. 181.106.149.672,11
b.arus kas dari aktifitas operasi Rp. 391.891.448.766,00
c.arus kas dari aktifitas investasi Rp. (392.984.222.154,00)
d.arus kas dari aktifitas pendanaan Rp. (4.383.012.004,00)
e.arus kas dari aktifitas non anggaran Rp. -
f.saldo kas akhir per 31 Desember 2019 Rp. 175.946.647.955,510

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a.Ekuitas Awal Rp. 4.354.164.279.634,24
b.Surplus/Defisit LO Rp. 247.649.333.877,35
c.Koreksi Kesalahan Rp. 51.265.238.456,68
d.Ekuitas Akhir Rp. 4.653.078.851.968,27

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
1. 1.Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
2. 2.Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. 3.Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan;
4. 4.Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Neraca;
d.Lampiran IV : Laporan Operasional;
e.Lampiran V : Laporan Arus Kas;
f.Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
l.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
n.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
o.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah;

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…