DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup RPJMD Bab III Sistematika, Isi dan Uraian Bab IV Pengendalian dan Evaluasi Bab V Perubahan RPJMD Bab VI Ketentuan Lain-Lain Bab VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021-2026.

BAB I

Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Semarang.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dtetapak dengan Peraturan Daerah.
13.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD.
15.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
16.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
17.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 KONDISI UMUM DAERAH 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1 Aspek Geografi

Pasal 2

(1)RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
1. a.visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. b.strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
3. c.kerangka pendanaan pembangunan dan program PD; dan
4. d.kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kabupaten Semarang.
(3)RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi :
1. a.Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
2. b.PD dalam menyusun Renstra PD;
3. c.Pemerintahan Desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; dan
4. d.penyusunan dokumen perencanaan sektoral.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Kondisi keuangan daerah tidak bisa terlepas dari kondisi ekonomi global, nasional dan regional. Kondisi perekonomian global saat ini masih sangat dipengaruhi dengan situasi pandemi Covid-19. Total kasus Covid-19 di seluruh dunia hingga akhir Juli 2021 mencapai 199 juta kasus. Kabar baiknya, dibeberapa negara penyebaran virus Covid-19 sudah semakin terkontrol yang ditunjukkan oleh peningkatan kasus harian yang kian melambat serta proses vaksinasi yang semakin merata. Namun, pada akhir Desember 2020, telah ditemukan varian virus baru yaitu Varian Delta yang berasal dari India yang kemudian menyebar cepat ke banyak negara dunia termasuk Indonesia. Sehingga banyak negara yang kembali harus melakukan pembatasan aktivitas warga negaranya.

Pasal 3

(1)RPMJD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
4. d.BAB IV : Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Daerah;
5. e.BAB V : Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran;
6. f.BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;
7. g.BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program PD;
8. h.BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
9. i.BAB IX : Penutup.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH BAB 4 Gambaran kondisi Kabupaten Semarang yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan fakta bahwa masih ada permasalahan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan.

Pasal 4

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DAERAH RPJMD Kabupaten Semarang tahun 2021-2026 merupakan pelaksanaan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 yang berfokus pada upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Semarang yang adil, mandiri dan sejahtera melalui pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Kabupaten Semarang yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Pasal 5

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, perubahan kebijakan nasional atau perubahan lingkungan strategis daerah yang berpengaruh terhadap target akhir RPJMD.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4)Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian program tetapi tidak mengubah target pencapaian program akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian program RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026, dirumuskan strategi pembangunan daerah. Strategi pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah. Setiap strategi disertai inovasi yang berorientasi terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju dan mendukung pencapaian misi. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi yang akan diterapkan terlihat dalam Tabel berikut:

Pasal 6

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Bupati wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
(2)RPJMD dijadikan dasar laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINS! JAWA TENGAH NOMOR: (6-183/2021) LEMBARANDAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 6 DJAROT SUPRIYOTO ttd. Diundangkan di Ungaran . pada tanggal 25 - 08 - 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, NGESTI NUGRAHA Ttd. BUPATI SEMARANG, Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 25 - 08 - 2021 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. KETENTUAN PENUTUP PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021-2026 I. UMUM Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun. RPJMN sebagai rencana jangka menengah selanjutnya diterjemahkan secara kongkrit, spesifik dan operasional menjadi rencana operasional tahunan. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil- hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera. Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi Bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun, serta dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra-PD dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “lingkungan strategis daerah”adalah situasi internal (kondisi geografis daerah, kekayaan alam dan keadaan/kondisi penduduk) dan eksternal (kondisi politik, ekonomi dan sosial budaya) yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…