DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yang meliputi maksud dan tujuan, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria UMKM, pendataan dan pendaftaran UMKM, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan, produksi dan produktivitas, kemitraan dan jejaring usaha, fasilitasi perizinan dan standarisasi, pemasaran, hak dan kewajiban, larangan, pelaksanaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran penting dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan menyerapbanyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran;
c.bahwa dalam rangka menumbuhkan iklim usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki daya saing yang kuat, perlu dilakukan pengaturan mengenai perlindungan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang PemberdayaanUsaha Mikro, Kecil dan Menengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 279
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 280 Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355); 281
14.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
15.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 282
18.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil dan Menengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
22.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang 283 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 58);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 16 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8); 284 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan 285 Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi sesuai dengan bidang terkait.
7.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif berdasarkan skala usaha menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usahaperorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orangperorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabangperusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsungdari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimanadimaksud dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan olehorang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabangperusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsungdengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11.Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlahkekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputiusaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
12.Dunia Usaha adalah usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. 286
13.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
14.Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar UMKMmemperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
15.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan UMKMmelalui pemberian fasilitas, bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.
16.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM.
17.Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung atau tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM dengan usaha besar.
18.Perlindungan usaha adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
19.Pelaku usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Daerah atau melakukan kegiatan dalam Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha kecil dan usaha menengah dalam berbagai bidang ekonomi. 287
20.Jejaring usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada dalam rantai produksi barang/ jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepentingan yang sama.
21.Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk korporasi dan/ atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain yang bergerak di bidang pemberdayaan UMKM.
22.Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

a.maksud dan tujuan;
b.asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan;
c.kriteria UMKM;
d.pendataan dan pendaftaran UMKM;
e.pengembangan sumber daya manusia;
f.pembiayaan;
g.produksi dan produktivitas;
h.kemitraan dan jejaring usaha;
i.fasilitasi perizinan dan standarisasi;
j.pemasaran;
k.hak dan kewajiban;
l.larangan;
m.pelaksanaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian;
n.ketentuan penyidikan;
o.ketentuan pidana; dan
p.ketentuan penutup. 288

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi UMKM.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka pemberdayaan UMKM agar memiliki daya saing yang kuat sehingga mampu menopang laju pertumbuhan ekonomi Daerah.

BAB IV

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

Pasal 4

Pemberdayaan UMKM berasaskan :

a.kekeluargaan;
b.demokrasi ekonomi;
c.kebersamaan;
d.efisiensi berkeadilan;
e.berkelanjutan;
f.berwawasan lingkungan;
g.kemandirian;
h.keseimbangan kemajuan; dan
i.kesatuan ekonomi daerah. 289

Pasal 5

Prinsip pemberdayaan UMKM :

a.penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
b.perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;
c.pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM;
d.peningkatan daya saing UMKM; dan
e.penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 6

Tujuan pemberdayaan UMKM :

a.mewujudkan struktur perekonomian di Daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
b.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
c.meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan;
d.meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan UMKM;
e.meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar UMKM;
f.menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan; 290
g.meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
h.meningkatkan peran UMKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri; dan
i.mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

BAB V

KRITERIA UMKM

Pasal 7

(1)Kriteria Usaha Mikro adalah :
1. a.memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. b.memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(2)Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
1. a.memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. b.memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
(3)Kriteria Usaha Menengah adalah :
1. a.memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. b.memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 291
(4)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf a dan huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaturdengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENDATAAN DAN PENDAFTARAN UMKM

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pendaftaran UMKM sesuai dengan kriteria UMKM.

BAB VII

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 9

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Pemerintah Daerah melakukan upaya fasilitasi meliputi :

a.membangun budaya kewirausahaan;
b.menumbuhkan motivasi dan kreatifitas usaha; dan
c.meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen wirausaha.

Pasal 10

292

(1)Upaya pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat.
(2)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk bidang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…