DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, Sasaran Dan Ruang Lingkup, Kriteria Dan Pendataan Warga Miskin, Hak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Warga Miskin, Tanggun Jawab Pemerintah Daerah, Dunia Usaha Dan Masyarakat, Arah Kebijakan, Strategi Dan Program Penanggulangan Kemiskinan, Pelaksanaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Pembiayaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Semarang.
6.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Semarang.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Daerah yang digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
17.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPKD, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
18.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat TKPK Desa/Kelurahan, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan.
19.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
20.Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
21.Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
22.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
23.Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Semarang dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Semarang.
24.Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat.
25.Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS, adalah Organisasi Sosial atau Perkumpulan Sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
26.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
27.Pendataan Warga Miskin adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus mengenai populasi warga miskin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
28.Verifikasi Warga Miskin adalah pemeriksaan tentang kebenaran data warga miskin pada periode tertentu sesuai dengan kriteria yang berlaku.
29.Validasi adalah suatu tindakan yang membuktikan bahwa hasil verifikasi warga miskin telah sesuai dengan kriteria yang berlaku.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan berasaskan:

a.kemanusiaan;
b.keadilan sosial;
c.nondiskriminasi;
d.kesejahteraan;
e.kesetiakawanan;
f.pemberdayaan;
g.kemanfaatan;
h.keterpaduan;
i.kemitraan;
j.keterbukaan;
k.akuntabilitas;
l.partisipasi;
m.profesionalitas; dan
n.keberlanjutan.

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk:

a.meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha Warga Miskin;
b.meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan dan mencapai kesejahteraan;
c.memperkuat peran Warga Miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
d.mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan Warga Miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
e.memberikan rasa aman bagi kelompok Warga Miskin dan rentan miskin.

Pasal 4

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang meliputi:

a.Warga Miskin yang termasuk dalam basis data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
b.Warga Miskin hasil verifikasi dan validasi Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Penanggulangan Kemiskinan meliputi :

a.kriteria dan pendataan Warga Miskin;
b.hak, kewajiban dan tanggung jawab Warga Miskin;
c.tanggung jawab Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat;
d.arah kebijakan, strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan;
e.pelaksanaan;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.peran serta masyarakat;
h.TKPKD;
i.pembiayaan;
j.ketentuan penyidikan; dan
k.ketentuan pidana.

BAB III

KRITERIA DAN PENDATAAN WARGA MISKIN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan penetapan Warga Miskin.
(2)Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan memperhatikan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(3)Kriteria Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
2. b.mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
3. c.tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah;
4. d.tidak mampu membeli pakaian baru satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota Keluarga;
5. e.mempunyai kemampuan menyekolahkan anaknya hanya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
6. f.mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/ kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
7. g.kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/ semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
8. h.atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
9. i.mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
10. j.luas lantai rumah kurang dari 8 m2 (delapan meter persegi)/anggota keluarga; dan
11. k.mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan.
(4)Ketentuan mengenai pendataan dan penetapan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pendataan Warga Miskin dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3).
(2)Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sekali.
(3)Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan berdasarkan data kondisi riil di lapangan.
(4)Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pendataan Warga Miskin di tingkat Desa/Kelurahan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
(5)Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)diusulkan Kepala Desa/Lurah kepada Bupati melalui Camat.
(6)Hasil Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditetapkan, wajib diumumkan pada tempat pengumuman di setiap Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Desa/Kelurahan serta website Pemerintah Daerah selama 30 (tiga puluh) hari untuk memperoleh masukan dari masyarakat dan Pemangku Kepentingan.
(7)Apabila 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ada masukan dari masyarakat dan Pemangku Kepentingan maka hasil pendataan Warga Miskin diperbaiki sesuai dengan masukan dan kemudian ditetapkan oleh Bupati.
(8)Apabila 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak ada masukan dari masyarakat dan Pemangku Kepentingan maka hasil pendataan Warga Miskin dapat ditetapkan oleh Bupati.
(9)Hasil Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(10)Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang mempengaruhi kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
(11)Data Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan Verifikasi Warga Miskin dan Validasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 8

Pendataan Warga Miskin, Verifikasi Warga Miskin dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan oleh PD yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 9

(1)Penetapan Warga Miskin berdasarkan hasil Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diunggah dalam Sistem Informasi Manajemen Warga Miskin (SIMMISKIN).
(2)Penetapan Warga Miskin berdasarkan hasil Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan Daerah yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB WARGA MISKIN

Pasal 10

Setiap Warga Miskin berhak:

a.memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
b.memperoleh pelayanan kesehatan;
c.memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
d.mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
e.mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
f.memperoleh derajat kehidupan yang layak;
g.memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
h.meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan;
i.memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha; dan
j.mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan.

Pasal 11

Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Setiap Warga Miskin berkewajiban :

a.melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya;
b.mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan; dan
c.berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…