DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Oktober 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan ketentuan ayat (1) Pasal 5, perubahan ketentuan ayat (1) Pasal 11, perubahan ketentuan ayat (2) Pasal 23, perubahan ketentuan ayat (1) Pasal 43, perubahan ayat (1) Pasal 45, perubahan ayat (1) dan ayat (1b) huruf c Pasal 46, perubahan ayat (1) huruf a dan c Pasal 48 dan ayat (5) Pasal 48 dihapus, penghapusan ayat (5) Pasal 49, penghapusan Penjelasan ayat (1a) Pasal 46.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan adanya penambahan beberapa objek retribusi dan untuk menyesuaikan nomenklatur retribusi pemakaian Kekayaan Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
b.Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1); diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah meliputi:
1. a.Penyewaan tanah dan bangunan:
  1. 1.Gedung Pemuda Ambarawa;
  2. 2.Gedung Serba Guna Bung Karno Kalirejo; dan
  3. 3.gedung lainnya.
2. b.Penyewaan tanah:
  1. 1.tanah untuk pertanian;
  2. 2.tanah untuk usaha perikanan;
  3. 3.tanah untuk bangunan semi permanen warung/kios atau sejenisnya beserta halamannya;
  4. 4.tanah untuk pemasangan suatu peralatan/barang;
  5. 5.tanah untuk bangunan permanen beserta halamannya;
  6. 6.tanah untuk penyimpanan barang/bahan bangunan dan peralatan lainnya;
  7. 7.tanah untuk kegiatan perkemahan; dan
  8. 8.tanah/halaman untuk kegiatan lainnya kecuali fasilitas perkantoran, sekolah dan tempat ibadah.
3. c.Penyewaan bangunan :
  1. 1.Rusunawa Ambarawa;
  2. 2.Rusunawa Type 24;
  3. 3.Rusunawa Type 36;
  4. 4.Bangunan konstruksi Jembatan Penyeberangan Orang untuk Reklame;
  5. 5.Los;
  6. 6.Kios di tempat wisata; dan
  7. 7.Kios lainnya.
4. d.Pemakaian laboratorium:
  1. 1.laboratorium pengujian bangunan sipil: a) pengujian kuat tekan beton (dengan compression machine test); b) pengujian kuat tekan beton (dengan hammer test); c) pengujian gradasi/analisa saringan; d) pengujian keausan/abrasi; e) pengujian kepadatan standart; f) pengujian California Bearing Ratio (CBR) laboratorium; g) pengujian berat jenis agregat kasar; h) pengujian kepadatan lapangan (dengan sand cone); i) pengujian berat isi agregat; j) pengujian berat jenis tanah; k) pengujian batas plastis; l) pengujian kadar lumpur; m) pengujian titik nyala dan bakar aspal; n) pengujian kadar aspal (dengan ekstraksi); o) pengujian ketebalan aspal (dengan core drilling); p) pengujian ketebalan beton (dengan core drilling); q) pengujian kadar air tanah; r) pengujian dengan dynamic cone penetrometer (untuk kepadatan tanah asli); s) pengujian kadar air (dengan speedy moisture); t) pengujian California Bearing Ratio (CBR) lapangan; u) pengujian dengan sondir; v) pengujian dengan boring; w) pengujian Titik Lembek Asphalt (Softening Point Test Set); x) pengujian Berat Jenis Asphalt (Specific Grafity Of Semi-Solid Bituminous Materials); y) pengujian Viskositas Asphalt (Saybolt Viscosimeter); z) pengujian Kehilangan Berat Minyak dan Asphalt (Los On Heating/Thin Film Test); aa) Power Supply Open (Oven Single Door Up to 220 0C); bb) pengujian Susunan Tulangan dalam Konstruksi Beton Bertulang (Profometer 5+ Procec Model ”S” (Basic Unit) / Scaning Concreete Construction); cc) pengujian Kuat Tekan/ Mutu Konstruksi Beton (Concreete Hammer Test Set); dd) pengujian Ketebalan Asphalt dan Konstruksi Beton Bertulang (Core Drilling Electrical); ee) pengujian Kuat Tarik dan Kekerasan Besi Tulangan (Tenssion- UTM Digital); ff) pengujian Kekuatan Beton untuk Pondasi Konstruksi Bangunan (Concreete Bending Digital Machine Test); gg) pengujian Kuat Lentur Beton Bertulang (Concreete Beam Digital Machine Test); dan hh) pengujian Kuat Tarik dan Kekerasan Besi Tulangan (Metal Strength Testing Machine).
  2. 2.penggunaan laboratorium pemeriksaan air susu;
  3. 3.laboratorium pengujian lingkungan hidup: a) pengujian Air meliputi : 1) pengujian temperature; 2) pengujian Total Suspended Solid (TSS); 3) pengujian Total Disolved Solid (TDS); 4) pengujian Potential of Hydrogen (pH); 5) pengujian Biochemical Oxygen Demand ( BOD5); 6) pengujian Chemical Oxygen Demand (COD); 7) kekeruhan (Turbiditas); 8) pengujian Total Coliform; 9) pengujian Chlorin Bebas; 10) Warna; 11) Rasa; 12) Bau; 13) Besi (Fe); 14) Fluoride (F); 15) Mangan (Mn); 16) Nitrat (NO3); 17) Nitrit (NO2); 18) Sulfat (S); 19) Khrom Hexavalen (Cr6+); 20) Sianida (CN); 21) Kesadahan; 22) Amonia (NH3); 23) Barium (Ba); 24) Tembaga (Cu); 25) Zinc (Zn); 26) E. Coli; 27) Dissolve Oxygen (DO); 28) minyak dan lemak; 29) minyak mineral; 30) minyak nabati; 31) Daya Hantar Listrik (DHL); 32) Total Fosfat; 33) Arsen (As); 34) Kobalt (Co); 35) Selenium (Se); 36) Kadmium (Cd); 37) Timbal (Pb); 38) Raksa (Hg); 39) Khlorida (Cl-); 40) Khrom total (Cr); 41) Fenol; 42) Sulfida (H2S); 43) Nikel (Ni); 44) Timah (Sn); 45) Perak (Ag); 46) Aluminium (Al); 47) Magnesium (Mg); 48) Kalsium (Ca); dan 49) Kalium (K). b) pengujian udara, meliputi : 1) pengujian Kecepatan Angin; 2) pengujian Karbon Oksida (COx); 3) pengujian Koordinat; 4) pengujian Kebisingan sesaat; 5) pengujian Kelembaban Udara; 6) pengujian Tekanan Udara; 7) pengujian Suhu Udara; 8) pengujian Nitrogen Oxyda (NO2); 9) pengujian Oksida (Ox); 10) pengujian Sulfur Oksida (SO2); 11) pengujian Amoniak (NH3); 12) pengujian Total Suspended Particulat (TSP) sesaat; 13) Paket Kondisi Fisik (Koordinat, suhu udara, arah dan kecepatan angin, tekanan udara, kebisingan sesaat dan kelembaban udara); 14) Paket uji Udara Ambien Sesaat (kondisi fisik, TSP sesaat, SO2, NO2, Ox, dan COx); 15) pengujian Total Suspended Particulat (TSP) 24 jam; 16) pengujian kebisingan 24 jam; dan 17) pencahayaan per titik.
5. e.Pemakaian ruangan:
  1. 1.penyewaan ruangan gedung bangunan/kantor;
  2. 2.penyewaan di pasar kuliner;
6. f.Pemakaian kendaraan bermotor:
  1. 1.Wales 6-8 Ton;
  2. 2.Walker/Baby Roller 1 Ton;
  3. 3.Vibro Roller 1,5 Ton;
  4. 4.Vibro Roller 2,5 Ton;
  5. 5.Vibro Roller 3 Ton;
  6. 6.Vibro Roller 4 Ton;
  7. 7.Excavator PC 45;
  8. 8.Backhoe Loader EBL 101;
  9. 9.Wheel Loader WA 150;
  10. 10.Truck Crane 130 XT;
  11. 11.Dump Truck Bak Besi 130 HT;
  12. 12.Dump Truck Bak Kayu 130 HT;
  13. 13.Truck Self Loader;
  14. 14.Stamper 0,1 Ton;
  15. 15.Jack Hammer Anti Vibration; dan
  16. 16.Bulldozer D3K.
(2)Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

2.Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum, kendaraan angkutan barang, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
1. a.pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, serta kendaraan angkutan barang:
  1. 1.bus antar kota antar provinsi;
  2. 2.bus antar kota dalam provinsi;
  3. 3.angkutan perkotaan;
  4. 4.angkutan pedesaan;
  5. 5.mobil barang roda 4 (empat);
  6. 6.truk 2 (dua) sumbu; dan
  7. 7.truk lebih dari 2 (dua) sumbu.
2. b.pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan wisata :
  1. 1.angkutan pedesaan;
  2. 2.angkutan pengumpan/penghubung wisata;
  3. 3.kendaraan wisata minibus;
  4. 4.bus wisata kecil;
  5. 5.bus wisata sedang; dan
  6. 6.bus wisata besar.
3. c.pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha adalah berupa kios dan/atau tanah yang dimanfaatkan untuk kios di terminal.
4. d.pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal:
  1. 1.jasa pelayanan kamar kecil; dan
  2. 2.jasa pelayanan kebersihan.
(2)Dikecualikan dari obyek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pihak Swasta.

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 23 ditambah huruf baru yaitu huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
(2)Hasil penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.benih tanaman;
2. b.bibit tanaman;
3. c.benih ikan;
4. d.bibit ternak;
5. e.hasil ikutan ternak;
6. f.induk ikan; dan
7. g.hasil ikutan ikan.
(3)Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pihak Swasta.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk masing-masing jenis kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Penyewaan tanah dan bangunan
  1. 1.Gedung Pemuda Ambarawa: a) digunakan pada jam 08.00 sampai dengan 15.00 WIB dikenakan tarif Retribusi sebesar Rp2.300.000,00; dan b) digunakan pada jam 18.00 sampai dengan 23.00 WIB dikenakan tarif Retribusi sebesar Rp2.400.000,00.
  2. 2.Gedung Serbaguna Bung Karno Kalirejo: a) digunakan pada jam 08.00 sampai dengan 15.00 WIB dikenakan tarif Retribusi sebesar Rp5.000.000,00; dan b) digunakan pada jam 18.00 sampai dengan 23.00 WIB dikenakan tarif Retribusi sebesar Rp 5.100.000,00.
  3. 3.gedung lainnya dikenakan tarif retribusi sebesar Rp1.000,00/m2/hari, kecuali untuk kegiatan kedinasan.
2. b.penyewaan tanah:
  1. 1.harga dasar terendah sewa tanah untuk pertanian m2/tahun : a) sawah subur sebesar Rp1.000,00; b) sawah sedang sebesar Rp650,00; c) sawah tidak subur sebesar Rp400,00; dan d) tanah darat/tegalan sebesar Rp150,00.
  2. 2.harga dasar terendah sewa tanah untuk usaha perikanan sebesar Rp1.500,00/m2/tahun;
  3. 3.tanah untuk bangunan semi permanen warung/kios atau sejenisnya beserta halamannya sebesar Rp2.600,00/m2/bulan;
  4. 4.tanah untuk pemasangan suatu peralatan/barang untuk menara telekomunikasi sebesar Rp150.000,00/m2/bulan, sedangkan untuk kegiatan yang lain sebesar Rp75.000,00/m2/bulan;
  5. 5.tanah untuk bangunan permanen beserta halamannya sebesar Rp5.000,00/m2/bulan;
  6. 6.tanah untuk penyimpanan barang/bahan bangunan dan peralatan lainnya sebesar Rp1.500,00/m2/bulan;
  7. 7.tanah untuk kegiatan perkemahan : a) sampai dengan 3 (tiga) hari dipungut retribusi sebesar Rp5.000,00/orang; dan b) lebih dari 3 (tiga) hari dipungut retribusi tambahan sebesar Rp2.000,00/orang/hari; dan
  8. 8.tanah/halaman untuk kegiatan lainnya: a) kegiatan komersial Rp1.500,00/m2/hari; b) non komersial Rp500,00/m2/hari; c) PKL Rp25.000,00/unit/bulan; d) kereta kelinci Rp100.000,00/unit/bulan; e) odong-odong Rp 50.000,00/unit/bulan; f) becak/sepeda/permainan lainnya Rp25.000,00/unit/bulan; g) sepatu roda Rp5.000,00/unit/bulan; dan h) kegiatan lainnya Rp1.000,00/m2/hari.
3. c.Penyewaan bangunan:
  1. 1.RUSUNAWA Ambarawa a) besarnya tarif unit hunian per bulan ditetapkan: 1) lantai dasar : 17.5% x UMK tahun berkenaan; 2) lantai 1 : 100% x Lantai dasar; 3) lantai 2 : 85% x Lantai 1; 4) lantai 3 : 85% x Lantai 2; dan 5) lantai 4 : 85% x Lantai 3. b) besarnya tarif unit usaha per bulan ditetapkan: Kios lantai dasar: 150% x sewa unit hunian lantai dasar. c) besaran tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) belum termasuk biaya listrik dan air bersih.
  2. 2.RUSUNAWA Type 24 a) besarnya tarif unit hunian per bulan ditetapkan: 1) lantai dasar : 18.5% x UMK tahun berkenaan; 2) lantai 1 : 100% x Lantai dasar; 3) lantai 2 : 85% x Lantai 1; 4) lantai 3 : 85% x Lantai 2; dan 5) lantai 4 : 85% x Lantai 3. b) besarnya tarif unit usaha per bulan ditetapkan: Kios lantai dasar: 150% x sewa unit hunian lantai dasar. c) besaran tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) belum termasuk biaya listrik dan air bersih.
  3. 3.RUSUNAWA Type 36 a) besarnya tarif unit hunian per bulan ditetapkan: 1) lantai dasar : 28,5% x UMK tahun berkenaan; 2) lantai 1 : 100% x Lantai dasar; 3) lantai 2 : 85% x Lantai 1; 4) lantai 3 : 85% x Lantai 2; dan 5) lantai 4 : 85% x Lantai 3. b) besarnya tarif unit usaha per bulan ditetapkan: Kios lantai dasar: 150% x sewa unit hunian lantai dasar. c) besaran tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) belum termasuk biaya listrik dan air bersih.
  4. 4.bangunan konstruksi jembatan penyeberangan orang untuk reklame sebesar Rp75.000,00/m2/bulan.
  5. 5.los dikenakan tarif retribusi sebesar Rp30.000,00/los/bulan;
  6. 6.kios di tempat wisata dikenakan tarif retribusi sebesar Rp15.000,00/m2/bulan; dan
  7. 7.kios lainnya dikenakan tarif retribusi sebesar Rp20.000,00/m2/bulan.
4. d.pemakaian laboratorium sebesar:
  1. 1.laboratorium pengujian bangunan sipil: a) pengujian kuat tekan beton (dengan compression machine test) sebesar Rp14.000,00/sampel; b) pengujian kuat tekan beton (dengan hammer test) sebesar Rp3.250,00/sampel; c) pengujian gradasi/analisa saringan sebesar Rp45.000,00/sampel; d) pengujian keausan/abrasi sebesar Rp46.000,00/sampel; e) pengujian kepadatan standart sebesar Rp50.000,00/sampel; f) pengujian California Bearing Ratio (CBR) laboratorium sebesar Rp55.000,00/sampel; g) pengujian berat jenis agregat kasar sebesar Rp33.000,00/sampel; h) pengujian kepadatan lapangan (dengan sand cone) sebesar Rp55.000,00/sampel; i) pengujian berat isi agregat sebesar Rp7.000,00/sampel; j) pengujian berat jenis tanah sebesar Rp29.000,00/sampel; k) pengujian batas plastis sebesar Rp17.000,00/sampel; l) pengujian kadar lumpur sebesar Rp8.000,00/sampel; m) pengujian titik nyala dan bakar aspal sebesar Rp21.000,00/sampel; n) pengujian kadar aspal (dengan ekstraksi) sebesar Rp52.000,00/ sampel; o) pengujian ketebalan aspal (dengan core drilling) sebesar Rp48.000,00/sampel; p) pengujian ketebalan beton (dengan core drilling) sebesar Rp100.000,00/sampel; q) pengujian kadar air tanah sebesar Rp24.000,00/sampel; r) pengujian dengan dynamic cone penetrometer (untuk kepadatan tanah asli) sebesar Rp32.000,00/sampel; s) pengujian kadar air (dengan speedy moisture) sebesar Rp4.600,00/sampel; t) pengujian California Bearing Ratio (CBR) lapangan sebesar Rp74.000,00/sampel; u) pengujian dengan sondir sebesar Rp725.000,00/sampel; v) pengujian dengan boring sebesar Rp725.000,00/sampel; w) pengujian Titik Lembek Asphalt (Softening Point Test Set) sebesar Rp41.000,00/sampel; x) pengujian Berat Jenis Asphalt (Specific Grafity Of Semi-Solid Bituminous Materials) sebesar Rp33.000,00/sampel; y) pengujian Viskositas Asphalt (Saybolt Viscosimeter) sebesar Rp312.000,00/sampel; z) pengujian Kehilangan Berat Minyak dan Asphalt (Los On Heating/ Thin Film Test) sebesar Rp432.000,00/sampel; aa) Power Supply Open (Oven Single Door Up to 220 0C) sebesar Rp225.000,00/sampel; bb) pengujian Susunan Tulangan dalam Konstruksi Beton Bertulang (Profometer 5+ Procec Model ”S” (Basic Unit)/Scaning Concreete Construction) sebesar Rp160.000,00/sampel; cc) pengujian Kuat Tekan/Mutu Konstruksi Beton (Concreete Hammer Test Set) sebesar Rp35.000,00/titik; dd) pengujian Ketebalan Asphalt dan Konstruksi Beton Bertulang (Core Drilling Elactrical) sebesar Rp400.000,00/titik; ee) pengujian Kuat Tarik dan Kekerasan Besi Tulangan (Tenssion- UTM Digital) sebesar Rp604.000,00/sampel; ff) pengujian Kekuatan Beton untuk Pondasi Konstruksi Bangunan (Concreete Bending Digital Machine Test) sebesar Rp265.000,00/sampel; gg) pengujian Kuat Lentur Beton Bertulang (Concreete Beam Digital Machine Test) sebesar Rp155.000,00/sampel; dan hh) pengujian Kuat Tarik dan Kekerasan Besi Tulangan (Metal Strength Testing Machine) sebesar Rp604.000,00/sampel.
  2. 2.penggunaan laboratorium pemeriksaan air susu, terdiri atas: a) Pengujian organoleptik Uji fisik per sampel sebesar Rp12.000,00. b) Pengujian laboratorik 1) uji kualitas susu (fat, protein, Snf, BJ) per sampel sebesar Rp13.000,00; 2) uji pemalsuan: (a) uji gula per sampel sebesar Rp11.000,00; (b) uji carbonat per sampel sebesar Rp10.000,00; (c) uji formalin per sampel sebesar Rp10.000,00; (d) uji cemaran mikroba/Tpc per sampel sebesar Rp51.000,00; dan (e) uji residu antibiotik per sampel sebesar Rp162.000,00.
  3. 3.laboratorium pengujian lingkungan hidup, terdiri atas : a) pengujian air meliputi : 1) pengujian temperatur sebesar Rp5.000,00; 2) pengujian Total Suspended Solid (TSS) sebesar Rp42.000,00; 3) pengujian Total Disolved Solid (TDS) sebesar Rp43.000,00; 4) pengujian Potential of Hydrogen (pH) sebesar Rp15.000,00; 5) pengujian Biochemical Oxygen Demand (BOD5) sebesar Rp95.000,00; 6) pengujian Chemical Oxygen Demand (COD) sebesar Rp105.000,00; 7) kekeruhan (Turbiditas) sebesar Rp25.000,00; 8) pengujian Total Coliform sebesar Rp92.000,00; 9) pengujian Chlorin Bebas sebesar Rp15.000,00; 10) warna sebesar Rp14.000,00; 11) rasa sebesar Rp15.000,00; 12) bau sebesar Rp15.000,00; 13) Besi (Fe) sebesar Rp24.500,00; 14) Fluoride (F) sebesar Rp25.000,00; 15) Mangan (Mn) sebesar Rp24.500,00; 16) Nitrat (NO3) sebesar Rp24.500,00; 17) Nitrit (NO2) sebesar Rp24.500,00; 18) Sulfat (S) sebesar Rp24.500,00; 19) Khrom Hexavalen (Cr6+) sebesar Rp24.500,00; 20) Sianida (CN) sebesar Rp24.500,00; 21) Kesadahan sebesar Rp25.000,00; 22) Amonia (NH3) sebesar Rp65.000,00; 23) Barium (Ba) sebesar Rp25.000,00; 24) Tembaga (Cu) sebesar Rp24.500,00; 25) Zinc (Zn) sebesar Rp25.000,00; 26) E. Coli sebesar Rp91.000,00; 27) Dissolve Oxygen (DO) sebesar Rp25.000,00; 28) Minyak dan Lemak sebesar Rp125.000,00; 29) Minyak Mineral sebesar Rp74.000,00; 30) Minyak Nabati sebesar Rp74.000,00; 31) Daya Hantar Listrik ( DHL) Rp40.000,00; 32) Total Fosfat sebesar Rp45.000,00; 33) Arsen (As) sebesar Rp75.000,00; 34) Kobalt (Co) sebesar Rp50.000,00; 35) Selenium (Se) sebesar Rp50.000,00; 36) Kadmium (Cd) sebesar Rp50.000,00; 37) Timbal (Pb) sebesar Rp50.000,00; 38) Raksa (Hg) sebesar Rp75.000,00; 39) Khlorida (Cl-) sebesar Rp50.000,00; 40) Khrom total (Cr) sebesar Rp50.000,00; 41) Fenol sebesar Rp100.000,00; 42) Sulfida (H2S) sebesar Rp50.000,00; 43) Nikel (Ni) sebesar Rp50.000,00; 44) Timah (Sn) sebesar Rp50.000,00; 45) Perak (Ag) sebesar Rp50.000,00; 46) Aluminium (Al) sebesar Rp50.000,00; 47) Magnesium (Mg) sebesar Rp50.000,00; 48) Kalsium (Ca) sebesar Rp50.000,00; dan 49) Kalium (K) sebesar Rp50.000,00. b) pengujian udara meliputi: 1) pengujian Kecepatan Angin sebesar Rp22.000,00; 2) pengujian Karbon Oksida (COx) sebesar Rp75.000,00; 3) pengujian Koordinat sebesar Rp25.000,00; 4) pengujian Kebisingan sesaat sebesar Rp25.000,00; 5) pengujian Kelembaban Udara sebesar Rp25.000,00; 6) pengujian Tekanan Udara sebesar Rp25.000,00; 7) pengujian Suhu Udara sebesar Rp25.000,00; 8) pengujian Nitrogen Oxyda (NO2) sebesar Rp75.000,00; 9) pengujian Oksida (Ox) sebesar Rp75.000,00; 10) pengujian Sulfur Oksida (SO2) sebesar Rp76.000,00; 11) pengujian Amoniak (NH3) sebesar Rp76.000,00; 12) pengujian Total Suspended Particulat (TSP) sesaat sebesar Rp300.000,00; 13) paket Kondisi Fisik (Koordinat, suhu udara, arah dan kecepatan angin, tekanan udara, kebisingan sesaat dan kelembaban udara) sebesar Rp130.000,00; 14) paket uji Udara Ambien Sesaat (kondisi fisik, TSP sesaat, SO2, NO2, Ox, dan COx) sebesar Rp650.000,00; 15) pengujian Total Suspended Particulat (TSP) 24 jam sebesar Rp1.360.000,00; 16) pengujian kebisingan 24 jam sebesar Rp500.000,00; dan 17) pencahayaan per titik sebesar Rp8.000,00. c) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b belum termasuk biaya pengambilan sampel.
5. e.Pemakaian ruangan:
  1. 1.penyewaaan ruangan gedung bangunan/kantor, ditentukan sebagai berikut : a) digunakan oleh Badan Usaha Milik Daerah, koperasi sebesar Rp1.000,00/m2/hari; b) digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan tidak dipungut retribusi; dan c) Apabila digunakan selain oleh/untuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dikenakan tarif sebesar Rp2.000,00/m2/hari.
  2. 2.Penyewaan pasar kuliner sebesar Rp1.500,00/m2/hari.
6. f.pemakaian kendaraan bermotor :
  1. 1.Wales 6-8 Ton Rp115.000,00/hari;
  2. 2.Walker/Baby Roller 1 Ton Rp 86.000,00/hari;
  3. 3.Vibro Roller 1,5 Ton Rp135.000,00/hari;
  4. 4.Vibro Roller 2,5 Ton Rp135.000,00/hari;
  5. 5.Vibro Roller 3 Ton Rp240.000,00/hari;
  6. 6.Vibro Roller 4 Ton Rp300.000,00/hari;
  7. 7.Excavator PC 45 Rp 60.000,00/jam;
  8. 8.Backhoe Loader EBL 101 Rp 70.000,00/jam;
  9. 9.Wheel Loader WA 150 Rp135.000,00/jam;
  10. 10.Truck Crane 130 XT Rp391.000,00/hari;
  11. 11.Dump Truck Bak Besi 130 HT Rp146.000,00/hari;
  12. 12.Dump Truck Bak Kayu 130 HT Rp167.000,00/hari;
  13. 13.Truck Self Loader Rp347.000,00/hari;
  14. 14.Stamper 0,1 Ton Rp 50.000,00/hari;
  15. 15.Jack Hammer Anti Vibration Rp300.000,00/hari; dan
  16. 16.Bulldozer D3K Rp100.000,00/jam.
(2)Perhitungan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut:
1. a.pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, serta kendaraan angkutan barang:
  1. 1.bus antar kota antar provinsi sebesar Rp2.000,00;
  2. 2.bus antar kota dalam provinsi sebesar Rp2.000,00;
  3. 3.angkutan perkotaan sebesar Rp1.000,00;
  4. 4.angkutan pedesaan sebesar Rp1.000,00;
  5. 5.mobil barang roda 4 (empat) sebesar Rp2.000,00;
  6. 6.truk 2 (dua) sumbu sebesar Rp10.000,00; dan
  7. 7.truk lebih dari 2 (dua) sumbu sebesar Rp20.000,00.
2. b.pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan wisata :
  1. 1.angkutan pedesaan sebesar Rp2.000,00;
  2. 2.angkutan pengumpan/penghubung wisata sebesar Rp5.000,00;
  3. 3.kendaraan wisata minibus sebesar Rp5.000,00;
  4. 4.bus wisata kecil sebesar Rp10.000,00;
  5. 5.bus wisata sedang sebesar Rp15.000,00; dan
  6. 6.bus wisata besar sebesar Rp25.000,00;
3. c.pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha:
  1. 1.kios di terminal umum sebesar Rp15.000,00/m2/bulan;
  2. 2.kios di terminal wisata sebesar Rp20.000,00/m2/bulan;
  3. 3.penyewaan tanah sebesar Rp2.500,00/m2/hari; dan
  4. 4.Pedagang kaki lima sebesar Rp50.000,00/bulan.
4. d.pelayanan penyediaan fasilitas lainnya:
  1. 1.jasa pelayanan kamar kecil sebesar Rp2.000,00; dan
  2. 2.jasa pelayanan kebersihan untuk kios/pedagang kaki lima sebesar Rp10.000,00/bulan.
(2)Perhitungan besarnya Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.Ketentuan ayat (1) dan ayat (1b) huruf c Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut:
1. a.untuk Sepeda Motor sebesar Rp1.000,00;
2. b.untuk Mobil Penumpang sebesar Rp2.000,00;
3. c.untuk Mobil Bus: 1) kecil sebesar Rp4.000,00; 2) sedang sebesar Rp5.000,00; dan 3) besar sebesar Rp6.000,00;
4. d.untuk Mobil Barang, meliputi: 1) mobil barang roda 4 (empat) sebesar Rp4.000,00; 2) mobil barang roda 6 (enam) sebesar Rp5.000,00; dan 3) mobil barang roda lebih dari 6 (enam) sebesar Rp10.000,00.
(1a)Bagi PD yang tempat khusus parkirnya menggunakan palang pintu otomatis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(1b)Dikecualikan bagi tempat khusus parkir yang berada di objek wisata dan Pasar Hewan Ambarawa diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kendaraan masuk Gedongsongo, Bukit Cinta dan Pemandian Muncul:
  1. 1.kendaraan roda 2 (dua) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp2.000,00 per kendaraan per hari;
  2. 2.kendaraan roda 4 (empat) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp5.000,00 per kendaraan per hari;
  3. 3.kendaraan roda 6 (enam) atau lebih (bus besar, kecil, truk) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp10.000,00 per kendaraan per hari; dan
  4. 4.kendaraan roda 4 (empat) yang menginap dipungut tambahan retribusi sebesar Rp10.000,00 per kendaraan per hari.
2. b.kendaraan masuk Monumen Palagan Ambarawa:
  1. 1.kendaraan roda 2 (dua) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp2.000,00 per kendaraan;
  2. 2.kendaraan roda 4 (empat) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp5.000,00 per kendaraan; dan
  3. 3.kendaraan roda 6 (enam) atau lebih (bus besar, kecil, truk) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp10.000,00 per kendaraan.
3. c.kendaraan masuk Pasar Hewan Ambarawa:
  1. 1.kendaraan roda 2 (dua) bagi pengunjung dipungut Retribusi masuk, sebesar Rp2.000,00 per kendaraan;
  2. 2.kendaraan roda 4 (empat) bagi pengunjung dipungut Retribusi masuk, sebesar Rp5.000,00 per kendaraan; dan
  3. 3.kendaraan roda 6 (enam) atau lebih (bus besar/kecil, truk) dipungut Retribusi masuk pasar hewan Ambarawa, sebesar Rp15.000,00 per kendaraan.
4. d.kendaraan masuk Waterpark Muncul:
  1. 1.kendaraan roda 2 (dua) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp2.000,00 per kendaraan;
  2. 2.kendaraan roda 4 (empat) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp5.000,00 per kendaraan; dan
  3. 3.kendaraan roda 6 (enam) atau lebih (bus besar, kecil, truk) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp10.000,00 per kendaraan.
(2)Perhitungan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7.Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf c Pasal 48 diubah dan ayat (5) Pasal 48 dihapus, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Candi Gedongsongo:
  1. 1.hari biasa pengunjung dipungut Retribusi sebesar Rp10.000,00 per orang;
  2. 2.hari libur dan hari besar serta event atau atraksi wisata pengunjung dipungut Retribusi sebesar Rp15.000,00 per orang;
  3. 3.rombongan dengan jumlah diatas 30 (tiga puluh) orang diberikan potongan harga sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
  4. 4.wisatawan manca negara dipungut Retribusi masuk sebesar Rp75.000,00 per orang;
  5. 5.kemah, selain dipungut Retribusi masuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dipungut retribusi tambahan: a) sampai dengan 3 (tiga) hari sebesar Rp5.000,00 per orang; b) lebih dari 3 (tiga) hari sebesar Rp2.000,00 per hari per orang.
  6. 6.retribusi masuk kolam rendam air panas dipungut sebesar Rp5.000,00 per orang;
  7. 7.retribusi shooting untuk keperluan komersial dipungut sebesar Rp3.000.000,00 per hari; dan
  8. 8.retribusi sewa aula dipungut sebesar Rp100.000,00 per hari.
2. b.Monumen Palagan Ambarawa:
  1. 1.hari biasa pengunjung dipungut Retribusi masuk sebesar Rp5.000,00 per orang;
  2. 2.hari libur dan hari besar pengunjung dipungut Retribusi masuk sebesar Rp7.500,00 per orang;
  3. 3.rombongan dengan jumlah diatas 30 (tiga puluh) orang diberikan potongan harga sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
  4. 4.wisatawan manca negara dipungut Retribusi masuk sebesar Rp 30.000,00 per orang;
  5. 5.sewa tempat dipungut Retribusi sebesar Rp250.000,00 per hari; dan
  6. 6.shooting untuk keperluan komersial dipungut Retribusi sebesar Rp1.000.000,00 per hari.
3. c.Bukit Cinta:
  1. 1.hari biasa pengunjung dipungut Retribusi masuk sebesar Rp10.000,00 per orang;
  2. 2.hari libur dan hari besar serta event atau atraksi wisata pengunjung dipungut Retribusi masuk sebesar Rp15.000,00 per orang;
  3. 3.rombongan diatas 30 (tiga puluh) orang diberikan potongan sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
  4. 4.wisatawan manca negara dipungut Retribusi sebesar Rp50.000,00 per orang;
  5. 5.fasilitas aquarium pengunjung dipungut Retribusi sebesar Rp5.000,00 per orang;
  6. 6.perahu motor pengunjung dipungut Retribusi sebesar Rp50.000,00 per 15 (lima belas) menit per perahu motor;
  7. 7.jetsky pengunjung dipungut Retribusi sebesar Rp50.000,00 per 15 (lima belas) menit;
  8. 8.sewa Pendapa kecil dipungut Retribusi sebesar Rp100.000,00 per hari;
  9. 9.sewa Pendapa besar dipungut Retribusi sebesar Rp250.000,00 per hari;
  10. 10.sewa Rumah makan terapung dipungut Retribusi sebesar Rp100.000,00 per bulan; dan
  11. 11.shooting untuk keperluan komersial dipungut Retribusi sebesar Rp2.000.000,00 per hari.
4. d.Pemandian Muncul:
  1. 1.hari biasa pengunjung dipungut Retribusi masuk sebesar Rp5.000,00 per orang;
  2. 2.rombongan dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang dipungut Retribusi sebesar Rp5.000,00 per orang dan diberikan potongan sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
  3. 3.hari libur dan hari besar dan event atau atraksi wisata pengunjung dipungut Retribusi masuk sebesar Rp7.500,00 per orang;
  4. 4.event atau atraksi wisata pengunjung dipungut Retribusi sebesar Rp7.500,00 per orang; dan
  5. 5.wisatawan manca negara dipungut Retribusi masuk sebesar Rp20.000,00 per orang.
5. e.dihapus;
6. f.wisata Lainnya disesuaikan dengan tarif Retribusi objek wisata sejenis yang sudah ada;
7. g.lapangan olah raga:
  1. 1.lapangan olahraga tenis outdoor: a) digunakan untuk kegiatan rutin: 1) pagi jam 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar Rp15.000,00 /baan; 2) siang jam 10.00 s/d 14.00 WIB sebesar Rp10.000,00 /baan; 3) sore jam 14.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp15.000,00/baan; dan 4) malam jam 18.00 s/d 22.00 WIB sebesar Rp50.000,00 /baan. b) digunakan untuk pertandingan : 1) pagi jam 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar Rp20.000,00 /baan; 2) siang jam 10.00 s/d 14.00 WIB sebesar Rp15.000,00 /baan; 3) sore jam 14.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp20.000,00 /baan; dan 4) malam jam 18.00 s/d 22.00 WIB sebesar Rp75.000,00 /baan.
  2. 2.lapangan olahraga Pandanaran Bergas outdoor: a) digunakan untuk olah raga oleh tim atau klub olahraga pada: 1) pagi jam 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar Rp100.000,00 /lapangan; 2) siang jam 10.00 s/d 14.00 WIB sebesar Rp75.000,00 /lapangan; 3) sore jam 14.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp125.000,00 /lapangan; dan 4) malam jam 19.00 s/d 23.00 WIB sebesar Rp200.000,00 /lapangan. Ditambah biaya lampu Rp200.000,00/jam. b) digunakan untuk panitia show dan komersial: 1) pagi jam 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar Rp1.000.000,00 /lapangan; 2) siang jam 10.00 s/d 14.00 WIB sebesar Rp750.000,00 /lapangan; 3) sore jam 14.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp1.250.000,00 /lapangan; 4) malam jam 19.00 s/d 23.00 WIB sebesar Rp2.000.000,00 /lapangan; Ditambah biaya lampu sebesar Rp200.000,00 /jam; dan 5) paket 1 (satu) hari 24 (dua puluh empat) jam sebesar Rp5.000.000,00.
  3. 3.lapangan olahraga Pandanaran Bergas indoor (GOR): a) digunakan untuk olahraga oleh tim atau klub olahraga pada: 1) pagi jam 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar Rp75.000,00 /baan; 2) siang jam 10.00 s/d 14.00 WIB sebesar Rp75.000,00 /baan; 3) sore jam 14.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp75.000,00 /baan; 4) malam jam 19.00 s/d 23.00 WIB sebesar Rp100.000,00 /baan; dan 5) apabila penggunaan lapangan olah raga indoor menggunakan lampu maka dikenakan biaya tambahan sebesar Rp100.000,00. b) digunakan untuk panitia show dan komersial pada : 1) pagi jam 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar Rp1.500.000,00 /gedung; 2) siang jam 10.00 s/d 14.00 WIB sebesar Rp1.500.000,00 /gedung; 3) sore jam 14.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp1.500.000,00 /gedung; 4) malam jam 19.00 s/d 23.00 WIB sebesar Rp2.500.000,00 /gedung; 5) paket 1 (satu) hari 24 (dua puluh empat) jam sebesar Rp5.000.00,00 /gedung; dan 6) apabila penggunaan lapangan olah raga indoor menggunakan lampu maka dikenakan biaya tambahan sebesar Rp500.000,00.
  4. 4.lapangan olahraga lainnya: a) pagi jam 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar Rp30.000,00 /1 kali pakai; b) siang jam 10.00 s/d 14.00 WIB sebesar Rp30.000,00 /1 kali pakai; c) sore jam 14.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp30.000,00/1 kali pakai; d) malam jam 18.00 s/d 22.00 WIB sebesar Rp50.000,00/1 kali pakai; dan e) apabila penggunaan lapangan olah raga menggunakan lampu maka dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 80.000,00.
8. h.Waterpark Muncul:
  1. 1.hari biasa pengunjung dipungut Retribusi masuk sebesar Rp15.000,00 per orang;
  2. 2.hari libur dan hari besar serta event atau atraksi wisata pengunjung dipungut Retribusi masuk sebesar Rp20.000,00 per orang;
  3. 3.rombongan diatas 30 (tiga puluh) orang diberikan potongan sebesar 10 % (sepuluh per seratus); dan
  4. 4.wisatawan manca negara dipungut Retribusi sebesar Rp30.000,00 per orang.
(2)Anak-anak dibawah usia 5 (lima) tahun tidak dipungut retribusi.
(3)Penggunaan gelanggang olahraga yang dipergunakan dalam rangka pembinawan tidak dipungut retribusi.
(4)Pengunjung kawasan pariwisata, objek dan daya tarik wisata diberikan jaminan perlindungan berupa asuransi kecelakaan diri.
(5)Dihapus.
(6)Perhitungan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8.Ketentuan ayat (5) Pasal 49 dihapus, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan berdasarkan survey harga pasar yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
(2)Berdasarkan hasil survey harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijadikan dasar perhitungan dalam penentuan harga jual.
(3)Penjualan produksi usaha daerah berupa bibit dan benih tanaman pertanian ditetapkan 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Penjualan produksi usaha daerah berupa benih ikan, induk ikan, bibit ternak dan hasil ikutannya ditetapkan sama dengan harga penjualan.
(5)Dihapus.
(6)Perhitungan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

9.Ketentuan Penjelasan ayat (1a) Pasal 46 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 01 Oktober 2021 BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA Diundangkan di Ungaran pada tanggal 01 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd. DJAROT SUPRIYOTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (7-189/2021) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG, LISTINA ARYANI NIP. 19690410 199403 2 014 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. UMUM Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, agar dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sendiri. Retribusi merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat. Dengan menggali potensi yang ada dan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Objek Retribusi Jasa Usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 126 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

a.pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
b.pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada intinya menyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Dengan berjalannya tahun, tarif retribusi jasa usaha sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, dan sehubungan dengan adanya penambahan objek retribusi jasa usaha yang baru, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Diharapkan dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar, karena Kabupaten Semarang dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis Retribusi Daerah. Di sisi lain, hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar retribusi, serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Retribusi Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 23

Pasal 43

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 5

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 23

Pasal 43

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 5

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020