DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Desa. Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (3) huruf g dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan tidak adanya kekuatan hukum mengikat pada persyaratan calon Kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (3) huruf g dihapus sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1)Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dilakukan setelah panitia terbentuk.
(2)Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
(3)Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan:
1. a.warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
7. g.dihapus;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.sehat jasmani dan rohani;
12. l.tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
13. m.melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
14. n.menandatangani surat pernyataan untuk mentaati tata tertib pelaksanaan pemilihan kepala desa;
15. o.menandatangani surat pernyataan tidak memberikan dan/atau menjanjikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 27-09-2017 BUPATI SEMARANG, ttd MUNDJIRIN Diundangkan di Ungaran pada tanggal 27-09-2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd GUNAWAN WIBISONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH ( 8 / 2017) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA I. PENJELASAN UMUM Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa melibatkan masyarakat banyak sehingga perlu mendapatkan kepastian salah satunya terkait dengan persyaratan calon Kepala Desa. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/ PUU-XIII/2015 ditetapkan bahwa Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait dengan persyaratan Calon Kepala Desa yaitu terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menindaklanjuti ketentuan tersebut diatas, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…