(1)Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dilakukan setelah panitia terbentuk.
(2)Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
(3)Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan:
a.warga Negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
g.dihapus;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.sehat jasmani dan rohani;
l.tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
m.melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
n.menandatangani surat pernyataan untuk mentaati tata tertib pelaksanaan pemilihan kepala desa;
o.menandatangani surat pernyataan tidak memberikan dan/atau menjanjikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 27-09-2017 BUPATI SEMARANG, ttd MUNDJIRIN Diundangkan di Ungaran pada tanggal 27-09-2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd GUNAWAN WIBISONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH ( 8 / 2017) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA I. PENJELASAN UMUM Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa melibatkan masyarakat banyak sehingga perlu mendapatkan kepastian salah satunya terkait dengan persyaratan calon Kepala Desa. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/ PUU-XIII/2015 ditetapkan bahwa Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait dengan persyaratan Calon Kepala Desa yaitu terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menindaklanjuti ketentuan tersebut diatas, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7