DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, pembangunan kepariwisataan, pembangunan destinasi pariwisata kabupaten, pembangunan pemasaran pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan kelembagaan kepariwisataan, pengawasan dan pengendalian dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Semarang Tahun 2020 - 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
19.Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 107);
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang.
3.Bupati adalah Bupati Semarang.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, dan Pemerintah Daerah.
8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha.
9.Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
10.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut dengan RIPPAR-KAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025.
11.Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah kawasan geografis yang berskala Kabupaten yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kegiatan kepariwisataan.
12.Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
13.Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
14.Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPK, KPPK, dan KSPK.
15.Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16.DTW Budaya adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berdimensi sejarah dan budaya yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17.DTW Alam adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
18.DTW Hasil Buatan adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
19.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke DPK maupun pergerakan di dalam wilayah dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
20.Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
21.Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya yang menunjang kegiatan kepariwisataan.
22.Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian guna menunjang kegiatan kepariwisataan.
23.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke DPK.
24.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, mengenalkan dan menyampaikan produk wisata serta mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
25.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
26.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta mitranya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
27.Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah, swasta maupun kelompok masyarakat yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
28.Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
29.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
30.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh SDM pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
31.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan SDM pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
32.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 2

(1)Pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:
1. a.destinasi pariwisata;
2. b.pemasaran pariwisata;
3. c.industri pariwisata; dan
4. d.kelembagaan kepariwisataan.
(2)Pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPAR-KAB.
(3)RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.visi;
2. b.misi;
3. c.tujuan;
4. d.sasaran; dan
5. e.arah pembangunan kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025.
(4)Visi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah terwujudnya terwujudnya Kabupaten Semarang sebagai destinasi wisata unggulan, berdaya saing dan ADEM (Asri, Dinamis, Ekologis, Mandiri).
(5)Misi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah:
1. a.mengembangkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mempunyai keunikan lokal, unggul, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
2. b.mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, efektif, efisien, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
3. c.mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan investasi, kemitraan usaha yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
4. d.mengembangkan kelembagaan kepariwasataan dengan melibatkan Pemerintah Daerah, pemerintah desa, swasta dan masyarakat yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.
(6)Tujuan pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:
1. a.meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata sehingga meningkatkan pendapatan daerah;
2. b.tersebarluasnya informasi destinasi pariwisata dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. c.terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
4. d.berkembangnya kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata.
(7)Sasaran pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah:
1. a.meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang berkualitas dan rata-rata lama tinggalnya;
2. b.meningkatnya pendapatan masyarakat;
3. c.meningkatnya pendapatan daerah dari sektor Pariwisata;
4. d.meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan;
5. e.meningkatnya produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan; dan
6. f.mengembangkan strategi dan program Pariwisata.
(8)Arah pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah:
1. a.mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
2. b.memanfaatkan potensi wisata daerah guna meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan;
3. c.mendorong kemitraan dengan semua stakeholder dalam rangka pemasaran pariwisata; dan
4. d.mewujudkan tata kelola kepariwisataan yang baik, terpadu dengan melibatkan lintas sektor dan lintas pelaku.

Pasal 3

RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasal 4

RIPPAR-KAB menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Daerah.

Pasal 5

Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Arah pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(8)menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 yang meliputi pembangunan:
1. a.DPK;
2. b.pemasaran pariwisata Daerah;
3. c.industri pariwisata Daerah; dan
4. d.kelembagaan kepariwisataan Daerah.

BAB III

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

Pasal 7

Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.perwilayahan pembangunan DPK;
b.pembangunan DTW;
c.pembangunan aksesibilitas pariwisata;
d.pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; dan
e.pemberdayaan ekonomi kreatif dan masyarakat lokal.

Pasal 8

(1)Perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
1. a.DPK;
2. b.KPPK; dan
3. c.KSPK.
(2)DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah DPK Kabupaten Semarang.

Pasal 9

(1)Pembangunan KPPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
1. a.komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
2. b.posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
3. c.posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
4. d.potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
5. e.kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;
6. f.citra yang sudah dikenal secara luas;
7. g.kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata Daerah; dan
8. h.keunggulan daya saing lokal, regional, nasional dan internasional.
(2)KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan kriteria:
1. a.memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
2. b.memiliki karakter atau tema produk wisata;
3. c.memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala lokal dan regional;
4. d.memiliki potensi pasar skala lokal, regional dan/atau nasional;
5. e.memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
6. f.memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
7. g.memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
8. h.memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, sejarah dan kepurbakalaan;
9. i.memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
10. j.memiliki keunggulan dan kekhususan pariwisata;
11. k.berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional; dan
12. l.memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
(3)KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan kriteria:
1. a.memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
2. b.memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara lokal, regional dan nasional;
3. c.memiliki potensi pasar skala lokal, regional, nasional dan/ atau internasional;
4. d.memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
5. e.memiliki fungsi dan peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, dan daya dukung lingkungan hidup;
6. f.memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
7. g.memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
8. h.memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
9. i.memiliki keunggulan dan kekhususan pariwisata;
10. j.berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial lokal, regional dan nasional; dan
11. k.memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 10

(1)KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.KPPK 1, memiliki karakter atau tema produk Wisata Alam didukung Wisata Buatan serta Wisata Sejarah dan Budaya, meliputi kecamatan- kecamatan : Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas dan Pringapus;
2. b.KPPK 2, memiliki karakter atau tema produk Wisata Sejarah dan Budaya yang didukung Wisata Buatan dan Wisata Alam, meliputi kecamatan- kecamatan : Bawen, Ambarawa, Banyubiru, Jambu, Bandungan dan Sumowono;
3. c.KPPK 3, memiliki karakter atau tema produk Wisata Buatan yang didukung Wisata Sejarah dan Budaya, meliputi kecamatan-kecamatan : Tuntang, Bringin, Bancak dan Pabelan; dan
4. d.KPPK 4, memiliki karakter atau tema produk Wisata Alam yang didukung Wisata Buatan, meliputi kecamatan-kecamatan: Getasan, Tengaran, Suruh, Susukan dan Kaliwungu.
(2)Peta Perwilayahan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1)KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari KSPK.
(2)KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.DTW Andalan; dan
2. b.DTW Pengembangan.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…