DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 121

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perizinan Berusaha Bab III Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bab IV Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bab V Pembinaan dan Pengawasan Bab VI Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bab VII Pendanaan Bab VIII Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Berusaha Bab IX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung adanya penyelenggaraan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efesien, dan akuntabel;
c.bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah dan agar dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang–undangan dan kondisi masyarakat serta memberikan legalitas untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan usahanya maka diperlukan pedoman pengaturannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Semarang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
7.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
8.Usaha adalah kegiatan ekonomi yang bersifat untuk mencari keuntungan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha.
9.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
10.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
12.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
13.Risiko adalah potensi terjadinya cidera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14.Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
15.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
17.Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
18.Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
19.Persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
20.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
21.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar).
22.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar).
23.Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha menengah yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar).
24.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
25.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan Usaha di Daerah.
26.Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan Usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
27.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
28.Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan berusaha sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.
29.Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.
30.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah adalah:
1. a.memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima dalam urusan penanaman modal; dan
2. b.meningkatkan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang kondusif di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha didasarkan pada prinsip:

a.tanggung jawab pemerintahan;
b.kecermatan dan ketepatan;
c.keterbukaan akses informasi;
d.transparansi; dan
e.partisipasi.

Pasal 4

Penyelenggaraan perizinan berusaha diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.kemudahan berusaha;
c.keterbukaan;
d.akuntabilitas;
e.perlakuan yang sama;
f.kebersamaan;
g.efisiensi berkeadilan;
h.berkelanjutan;
i.berwawasan lingkungan;
j.kemandirian; dan
k.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 5

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perizinan berusaha;
b.kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha;
c.pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha;
f.pendanaan; dan
g.penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha.

BAB II

PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
(2)Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. b.Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha; dan
3. c.Perizinan Berusaha Sektor dan Kemudahan Persyaratan Investasi.

Pasal 7

(1)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
(2)Penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko oleh Pemerintah Pusat.
(3)Berdasarkan hasil analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
1. a.kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
2. b.kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah;
3. c.kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi; dan
4. d.kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
(4)Peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
1. a.skala usaha mikro;
2. b.skala usaha kecil;
3. c.skala usaha menengah; dan
4. d.skala usaha besar.
(5)Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
(2)Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan KBLI tertentu belum dapat melaksanakan kegiatan usahanya apabila belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil, berlaku juga sebagai:
1. a.Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
2. b.pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.
(4)Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b berupa:
1. a.NIB; dan
2. b.Sertifikat Standar.
(2)Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
(3)Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
(4)Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.
(5)Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c berupa:
1. a.NIB; dan
2. b.Sertifikat Standar.
(2)Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
(3)Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.
(4)Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
(5)Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
(6)NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
(7)Dalam hal Pelaku Usaha:
1. a.tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
2. b.berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(8)Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(9)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks121PDFHirarki

Memuat teks peraturan…