DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, kewenangan, Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Jenis Usaha, Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab, Evaluasi dan Pelaporan, Jangka Waktu dan Frekuensi, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; BUPATISEMARANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PEMBERIANINSENTIFDANKEMUDAHANINVESTASI TENTANG NOMOR 8 TAHUN2023 PERATURANDAERAHKABUPATENSEMARANG PROVINS!JAWATENGAH BUPATI SEMARANG Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Semarang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/ atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
6.Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di Daerah.
7.Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENSEMARANG dan BUPATISEMARANG Dengan Persetujuan Bersama

5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 686 7);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 ten tang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
1. a.meningkatkan investasi di Daerah;
2. b.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
3. c.menciptakan lapangan kerja;
4. d.meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
5. e.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
6. f.mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANDAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHANINVESTASI.

Pasal 2

9.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/ atau badan usaha yang memiliki modal usaha paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunart tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
10.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah a tau usaha besar yang memiliki modal usaha lebih dari Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak RplS.000.000.000,00 (lima belas miliar).
11.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12.Insentif adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menarik minat masyarakat dan/ atau investor agar melakukan usaha dan/ atau menanamkan modal di Daerah.
13.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/ atau Investor untuk meningkatkan investasi daerah.
14.Pemberian Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/ atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.

(1)Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat diberikan kepada Masyarakat dan/ atau Investor yang:
1. a.melakukan usaha baru;
2. b.melakukan perluasan usaha; dan/ atau
3. c.melakukan pengembangan usaha.

Pasal 6

BABIII KRITERIAPEMBERIANINSENTIFDANKEMUDAHANINVESTASI

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/ atau Investor.
(2)Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

BABII KEWENANGAN Ruang Lingkup Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan;
b.kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
c.bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
d.jenis usaha;
e.tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
f.hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
g.evaluasi dan pelaporan;
h.jangka waktu dan frekuensi; dan
i.pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan prmsip:

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan;
c.transparansi;
d.akuntabilitas; dan
e.efektif dan efisien.

Pasal 3

(1)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
3. c.pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/ atau Koperasi di Daerah;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/ atau
6. f.fasilitasi bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/ atau Koperasi di Daerah.
(2)Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;

Pasal 7

(2)Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat dan/ atau Investor dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
2. b.menyerap tenaga kerja lokal;
3. c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4. d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
6. f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. g.pembangunan infrastruktur;
8. h.melakukan alih teknologi;
  1. 1.melakukan industri pionir; J. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
9. k.bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi;
  1. 1.industri yang menggunakan barang Modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
10. m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/ atau Daerah; dan/ atau
11. n.berorientasi ekspor.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Masyarakat dan/ atau Investor yang dapat diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dan kriteria Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. Investasi kepadaTata cara Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Masyarakat dan/ atau Investor dilakukan melalui tahapan:
1. a.pengajuan permohonan;
2. b.verifi.kasidan penilaian; dan
3. c.pelaksanaan pemberian.

BAB IV

BENTUKPEMBERIANINSENTIFDAN KEMUDAHANINVESTASI

Pasal 9

Umum BABVI TATACARAPEMBERIANINSENTIFDANKEMUDAHANINVESTASI

(1)Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untukjenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(l) terdiriatas:
1. a.Usaha Mikro, Usaha Kecil,dan/atau Koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/ atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

BABV JENIS USAHA

e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizman melalui pelayanan terpadu satu pintu;
f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g.kemudahan investasi langsung konstruksi;
h.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
1. 1.kemudahan proses sertifi.kasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; J. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
k.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/ atau
1. 1.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah;

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif dan bentuk Pemberian Kemudahan Investasi yang akan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
(1)Bupati dapat membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi.
(2)Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
2. b.jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 11

(1)Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
(2)Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Masyarakat dan/ atau Investor yang akan melakukan usaha baru, mengajukan permohonan yang memuat:
  1. 1.profil perusahaan;
  2. 2.rencana usaha; dan
  3. 3.bentuk Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan.
2. b.Masyarakat dan/ atau Investor yang akan melakukan perluasan usaha, mengajukan permohonan yang memuat:
  1. 1.profil perusahaan;
  2. 2.kinerja perusahaan;
  3. 3.rencana perluasan usaha;
  4. 4.lingkup usaha; dan
  5. 5.bentuk Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan.
3. c.Masyarakat dan/ atau Investor yang akan melakukan pengembangan usaha, mengajukan permohonan yang memuat:
  1. 1.profil perusahaan;
  2. 2.kinerja perusahaan;
  3. 3.rencana pengembangan usaha;
  4. 4.lingkup usaha; dan
  5. 5.bentuk Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Usaha Mikro dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

Pasal 10

a.mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi;
b.mendapatkan Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
c.mendapatkan layanan proses Pemberian lnsentif dan/ atau Kemudahan Investasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap investasi yang dilakukan.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…