DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Izin Gangguan yang meliputi maksud dan tujuan, obyek dan subyek ijin gangguan, kriteria gangguan, persyaratan izin, pemberian izin, penyelenggaraan perizinan, masa berlaku, perubahan, penggantian izin dan penutupan usaha, peran masyarakat, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan sebagaimana telah 372 diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Gangguan Staatsblad 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan 450;
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan 373 Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik 374 Indonesia Nomor 4725).
12.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852).
13.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
14.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).
15.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).
16.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
17.Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
18.Undang-UndangNomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tahun 140, 375 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 ).
19.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
20.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 376 Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
27.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
28.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Perabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1998 Nomor 2 Seri B Nomor 2);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Rawapening (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 33 Seri C Nomor 2);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 14 Seri C Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke 377 Non Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 26 Seri C Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 16 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 23 Seri C Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 24 Seri C Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Tempat Parkir Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 26 Seri C Nomor 8, 378 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
37.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Izin Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 28 Seri C Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
38.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tempat Pemakaman Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 15 Seri C Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Izin Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 16 Seri C Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
40.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 379 Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
41.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23);
42.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
43.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
44.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten SemarangTahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
45.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8); 380
46.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
47.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
48.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
49.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
50.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
51.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8); 381
52.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);
53.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
54.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG Dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN 382

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Bupati adalah Bupati Semarang.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang terkait.
7.Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
8.Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 383
9.Usaha adalah kegiatan yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari laba atau keuntungan.
10.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalambentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah Pernyataan Kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiataannya diluar usaha dan / atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
14.Tim Teknis Izin Gangguan adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang bertugas untuk melakukan 384 pemeriksaan permohonan Izin Gangguan dengan prosedur dan kualifikasi sesuai kompetensi/keahlian.
15.Pemeriksaan Lapangan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh tim teknis izin gangguan untuk melakukan verifikasi, mengukur, meneliti, dan mengumpulkan serta mengolah data dan/ atau keterangan lainnya dari tempat usaha yang diajukan oleh badan usaha dan/atau perseorangan.
16.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan / atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan / atau kegiatan.
17.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan / atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.
18.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
19.Penataan lahan adalah proses dimana lahan diratakan atau ditata sedemikian rupa dengan menggunakan alat / mesin dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah baik harga maupun kesuburan dari lahan.
20.Peternakan adalah kegiatan budidaya hewan untuk dimanfaatkan produk dan jasanya (daging, telur, susu, kulit, lemak, tenaga dan wool).
21.Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan.
22.Garasi adalah bangunan atau tempat yang digunakan untuk menyimpan mobil agar terhindar dari pencurian ataupun untuk melindungi mobil dari terik matahari dan air hujan. 385
23.Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang.
24.Pertokoan adalah tempat atau kompleks toko.
25.Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko adalah bangunan yang digunakan untuk rumah tinggal dan toko yang dibangun berjajar bertingkat, atau berjajar mendatar.
26.Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, dan hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
27.Perbengkelan adalah sebuah bangunan atau tempat yang digunakan untuk melakukan perbaikan, mengubah bentuk, merakit mesin dengan menggunakan alat bantu (mesin las, mesin bubut, diesel, perkakas bengkel lainnya) menjadi bentuk yang baru atau kondisi yang lebih baik.
28.Penampungan barang bekas adalah kegiatan usaha yang menyediakan jasa daur ulang barang bekas.
29.Limbah Bahan Berbahaya, dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan / atau kegiatan yang menngandung bahan berbahaya dan / atau beracun yang karena sifat dan / atau konsentrasinya dan / atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan / atau merusak lingkungan hidup, dan / atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
30.Kantor adalah ruang tempat bekerja atau tempat kedudukan instansi dan sebagainya sebagai tempat memberikan pelayanan ataupun administrasi usaha.
31.Penggalian kabel atau pipa adalah kegiatan pengedukan atau pengeboran tanah dengan mempergunakan alat gali mekanis untuk menanam atau memasang kabel telekomunikasi atau pipa air minum dibawah tanah dengan tujuan peningkatan pelayanan dan memperoleh keuntungan.
32.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi 386 pengurangan dan penanganan sampah.
33.Kawasan berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan / atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor.
34.Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
35.Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi :

a.maksud dan tujuan;
b.obyek dan subyek ijin gangguan;
c.kriteria gangguan;
d.persyaratan izin;
e.pemberian izin;
f.penyelenggaraan perizinan;
g.masa berlaku, perubahan, penggantian izin dan penutupan usaha;
h.peran masyarakat;
i.pembinaan dan pengawasan;
j.sanksi administrasi;
k.ketentuan penyidikan;
l.ketentuan pidana;
m.ketentuan peralihan; dan
n.ketentuan penutup. 387

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan pedoman untuk pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha / kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan kepada masyarakat serta kerusakan lingkungan.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian perizinan kepada orang pribadi atau badan serta sebagai upaya untuk mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan guna mendukung ketertiban umum, pelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

OBYEK DAN SUBYEK IJIN GANGGUAN

Pasal 4

(1)Obyek Ijin Gangguan adalah kegiatan usaha tertentu yang menggunakan pemanfaatan ruang dan dapat menimbulkan bahaya kerugian, dan gangguan serta kerusakan lingkungan.
(2)Obyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah usaha-usaha sebagai berikut :
1. a.industri;
2. b.pertambangan;
3. c.penataan lahan;
4. d.peternakan;
5. e.perikanan;
6. f.garasi; 388
7. g.jasa telekomunikasi / tower;
8. h.jasa pariwisata;
9. i.rumah kos-kosan;
10. j.toko, pertokoan, ruko dan toko modern;
11. k.perbengkelan;
12. l.pergudangan;
13. m.bangunan jasa kesehatan;
14. n.SPBU dan SPBE;
15. o.pengelola limbah B3;
16. p.penampungan barang bekas;
17. q.tempat pembakaran mayat;
18. r.pengembang perumahan;
19. s.penggergajian / pengolahan kayu;
20. t.penggilingan padi;
21. u.lembaga keuangan perbankan dan non perbankan;
22. v.kantor;
23. w.penggalian kabel / pipa;
24. x.pengelolaan sampah;
25. y.tempat pemakaman bukan umum;
26. z.ready mix; aa. jasa laundry; bb. rumah pemotongan hewan; cc. penampungan tenaga kerja; dan dd. tempat penitipan sepeda motor.
(3)Subyek Izin Gangguan adalah setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintahyang akan mendirikan atau menjalankan tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan serta kerusakan lingkungan.

BAB V

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 5

(1). Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri atas :
1. a.lingkungan; 389
2. b.sosial kemasyarakatan; dan
3. c.ekonomi.
(2)Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, rawa dan udara; dan
2. b.gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
(3)Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
(4). Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
1. a.penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
2. b.penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB VI

PERSYARATAN IZIN

Pasal 6

(1)Permohonan izin diajukan oleh orang atau badan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan :
1. a.foto copy KTP yang masih berlaku dari pemohon;
2. b.surat Pengantar dari Desa / Kelurahan;
3. c.foto copy akta pendirian perusahaan dan semua perubahannya (apabila mengalami perubahan) bagi yang berbentuk badan dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi badan hukum; 390
4. d.foto copy akta pendirian cabang dan/ atau surat penunjukan penanggung jawab cabang/perwakilan bagi yang berbentuk Badan apabila bukan merupakan kantor pusat;
5. e.foto copy bukti/status kepemilikan tanah / sewa;
6. f.foto copy izin lingkungan atau SPPL;
7. g.foto copy Ijin lokasi / keterangan lokasi, kecuali UMKM;
8. h.keterangan memenuhi persyaratan teknis;
9. i.persetujuan tetangga yang terdekat dengan lokasi usaha dan diketahui oleh RT, RW, Lurah dan Camat setempat;
10. j.surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan; dan
11. k.foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
(2)Dalam hal pengajuan izin oleh badan, maka pemohon adalah pimpinan perusahaan atau yang diberi kuasa.
(3)Jika ada tetangga yang tidak memberi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, maka terhadap keberatan ini akan diadakan rapat koordinasi ulang dengan SKPD terkait untuk memutuskan diizinkan dan ditolaknya suatu kegiatan.

BAB VII

PEMBERIAN IZIN

Pasal 7

(1)Jangka waktu penyelesaian pelayanan izin ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar secara administrasi dan teknis.
(2)Dalam hal berkas permohonan izin tidak lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak memenuhi persyaratan, permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, 391 surat pengembalian berkas permohonan izin diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari setelah berkas diperiksa.
(3)Izin dapat diterbitkan apabila dokumen lengkap dan benar serta hasil pemeriksaan lapangan dan kajian tim teknis atas usaha/kegiatan tersebut layak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyerahan izin dilakukan setelah pemohon membayar retribusi.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 8

(1)Pemberi izin berkewajiban :
1. a.menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional dan terbuka;
2. b.memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti dan tidak diskriminatif;
3. c.membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
4. d.melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
5. e.mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha/kegiatan dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
6. f.menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
7. g.memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan; 392
8. h.memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
9. i.melakukan evaluasi layanan secara berkala.
(2)Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Tim Teknis yang terdiri atas perwakilan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(4)Hasil pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
(5)Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan atau menolak permohonan izin.

Pasal 9

Pemberi izin berhak :

a.meneliti berkas permohonan izin gangguan;
b.meminta klarifikasi atas berkas permohonan jika dipandang perlu;
c.meminta kelengkapan persyaratan jika persyaratan yang dilampirkan kurang lengkap dan benar;
d.menolak berkas permohonan yang tidak lengkap dan benar; dan
e.meminta pemohon untuk memenuhi persyaratan teknis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan. 393

Pasal 10

Pemohon izin wajib:

a.melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
b.memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
c.menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
d.membantu kelancaran proses pengurusan izin;
e.melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.
f.memberikan informasi yang benar mengenai rencana usahanya;
g.berada di tempat usaha pada saat dilakukan peninjauan lokasi;
h.menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
i.melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen lingkungan yang dimiliki; dan
j.memberikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…