DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Pemberi Bantuan Hukum; Tata Cara Penetapan Pemberi Bantuan Hukum; Penerima Bantuan Hukum; Hak Dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum; Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; Pendanaan; Tata Cara Penyaluran Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Larangan; Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup. Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan, 2 Desember 2020.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Semarang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7.Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
8.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin dan/atau tidak mampu, keluarganya atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum.
9.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin dan/atau tidak mampu yang memenuhi kriteria warga miskin dan/atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17.Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran dalam APBD untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Daerah sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum pidana dan hukum perdata baik Litigasi maupun Nonlitigasi.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara:
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan sampai dengan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan.
(2)Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi kegiatan:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan; dan/ atau
9. i.drafting dokumen hukum.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(2)Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah bertugas:

a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
b.melaksanakan penyelenggaraan Bantuan Hukum berdasarkan Standar Bantuan Hukum sesuai dengan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
c.menyusun rencana anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.mengelola anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
e.menyusun laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
f.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8

(1)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
2. b.melakukan verifikasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah membentuk panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 9

Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat:

a.berbadan hukum;
b.terakreditasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki program Bantuan Hukum.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 10

Untuk ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum, calon Pemberi Bantuan Hukum harus:

a.mengajukan permohonan secara tertulis kepada Penyelenggara bantuan hukum dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
b.terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, selanjutnya dilakukan verifikasi kelengkapan permohonan oleh panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
c.apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Panitia sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selanjutnya ketua panitia mengusulkan calon Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum; dan
d.apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Panitia sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, permohonan ditolak disertai alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berhak untuk:

a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
f.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…