DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 beserta lampirannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); SALINAN
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp2.554.901.026.000,00 (dua triliun lima ratus lima puluh empat miliar Sembilan ratus satu juta dua puluh enam ribu rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah : Rp2.441.696.319.800,00
b.Belanja Daerah : Rp2.553.901.026.000,00 Defisit : Rp(112.204.706.200,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan : Rp113.204.706.200,00
2. 2.Pengeluaran : Rp 1.000.000.000,00 Pembiayaan Netto : Rp 112.204.706.200,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp 00,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.441.696.319.800,00 (dua triliun empat ratus empat puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli Daerah; dan
b.Pendapatan transfer.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp598.164.817.800,00 (lima ratus sembilan puluh delapan miliar seratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp292.198.057.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.302.989.800,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.230.985.000,00 (enam belas miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp238.432.786.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.843.531.502.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp1.601.135.112.000,00 (satu triliun enam ratus satu miliar seratus tiga puluh lima juta seratus dua belas ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp242.396.390.000,00 (dua ratus empat puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.553.901.026.000,00 (dua triliun lima ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus satu juta dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.913.838.455.900,00 (satu triliun sembilan ratus tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja hibah; dan
4. d.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.042.015.658.200,00 (satu triliun empat puluh dua miliar lima belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp684.526.106.200,00 (enam ratus delapan puluh empat miliar lima ratus dua puluh enam juta seratus enam ribu dua ratus rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp174.143.091.500,00 (seratus tujuh puluh empat miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.153.600.000,00 (tiga belas miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp254.818.982.100,00 (dua ratus lima puluh empat miliar delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya.
6. f.Belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.610.000.000,00 (lima miliar enam ratus sepuluh juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.151.714.850,00 (tujuh puluh enam miliar seratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp76.142.643.450,00 (tujuh puluh enam miliar seratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp93.039.649.800,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp647.655.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.227.319.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp8.201.144.000,00 (delapan miliar dua ratus satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp377.042.444.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar empat puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.182.149.000,00 (tiga puluh empat miliar seratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp342.860.295.000,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp112.204.706.200,00 (seratus dua belas miliar dua ratus empat juta tujuh ratus enam ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…