DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Yang Meliputi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.321.111.124.200,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh satu miliar seratus sebelas juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah), yang bersumber dari: a. pendapatan asli daerah; dan b. pendapatan transfer.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Semarang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Semarang.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
9.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 2

(1)APBD tahun anggaran 2026 berjumlah Rp2.401.858.503.200,00 (dua triliun empat ratus satu miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah) terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(2)APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah : Rp2.321.111.124.200,00
2. b.Belanja Daerah : Rp2.401.858.503.200,00 defisit : (Rp80.747.379.000,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.penerimaan : Rp80.747.379.000,00
  2. 2.pengeluaran : Rp0,00 pembiayaan neto : Rp80.747.379.000,00 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.321.111.124.200,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh satu miliar seratus sebelas juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah; dan
b.pendapatan transfer.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp762.626.052.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua miliar enam ratus dua puluh enam juta lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp448.778.885.000,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp292.020.224.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar dua puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.695.199.000,00 (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.131.744.000,00 (delapan miliar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.558.485.072.200,00 (satu triliun lima ratus lima puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.404.412.409.000,00 (satu triliun empat ratus empat miliar empat ratus dua belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp154.072.663.200,00 (seratus lima puluh empat miliar tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Pasal 6

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.401.858.503.200,00 (dua triliun empat ratus satu miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.914.368.959.793,00 (satu triliun sembilan ratus empat belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.049.478.218.110,01 (satu triliun empat puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu seratus sepuluh koma nol satu rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp811.304.842.382,99 (delapan ratus sebelas miliar tiga ratus empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.532.749.300,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.053.150.000,00 (lima miliar lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp110.977.760.407,00 (seratus sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin;
2. b.belanja modal gedung dan bangunan;
3. c.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
4. d.belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.376.948.200,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
(3)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.018.910.000,00 (dua puluh dua miliar delapan belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
(4)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp63.612.444.207,00 (enam puluh tiga miliar enam ratus dua belas juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh rupiah).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.969.458.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp367.511.783.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.646.483.000,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp319.865.300.000,00 (tiga ratus sembilan belas miliar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…