DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dan ditetapkan setiap tahunnya dalam APBD. Partai Politik penerima bantuan keuangan adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD. Bantuan keuangan tersebut diberikan secara proposional yang perhitungannya beradasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menunjang kegiatan partai politik dan penguatan kelembagaan serta peningkatan peran dan fungsi Partai Politik di Kabupaten Seram Bagian Timur, perlu adanya bantuan keuangan kepada Partai Politik,
b.bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan huruf a dan dalam rangka memberikan landasan hukum dalam pengalokasian anggaran bantuan keuangan kepada partai Politik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur dalam peraturan daerah, Cc. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012, maka dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ),
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 1 Xx Pera # EBAGNE GAN ASLI k N. 1 YUS BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR 10. Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ): Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten 4. ' Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350 ), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ): Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189 ), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233 ), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ), 5. 6. 7. 8. 9. 2
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ),
12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351 ),
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negera Republik Indonesia Nomor 310 ),
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR : dan BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3
3.Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8.Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPP, adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/ Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. |
9.Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya, adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
10.Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya, adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1 Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan setiap tahunnya dalam APBD.

(2)Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
(3)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

(1)Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil 4 Pemilihan Umum DPRD.
(2)Jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 4

(1)Tata cara penghitungan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah sebagai berikut:
1. a.besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD adalah jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum,
2. b.besarnya jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu DPRD periode berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(2)Tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: 5 bantuan APBD thn sebelumnya - x ), perolehan suara Parpol Y perolehan suara Pemilu sebelumnya . Pasal 5
(1)APBD Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah APBD Tahun Anggaran 2008 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2009-2014 dan seterusnya.
(2)Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah perolehan suara hasil pemilu DPRD tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2009- 2014, perolehan suara hasil pemilu DPRD tahun 2009 “untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2014-2019 dan seterusnya.

BAB III

PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 6

Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik. 5

Pasal 7

(1)Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah.
(2)Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada partai politik memperhatikan kemampuan keuangan daerah. nD
(1)

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

Pengajuan bantuan keuangan partai politik tingkat daerah disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lainnya ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:

a.Fotocopy surat keputusan Dewan Pimpinan Partai Politik yang - 0 menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat daerah yang dilegalisir oleh Dewan Pimpinan Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik, . fotocopy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), . surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan b. suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah, .nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengand. pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan, . rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik, laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya, . surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik,

(2)Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 9

(1)Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 6
(2)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
(3)Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Daerah dan unsur Sekretariat Daerah.
(4)Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

(1)Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
(2)Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini. |

Pasal 11

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan oleh tim verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2012