DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur No. 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (PERDA) ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2015.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2015; \ Mengingat 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indoresia Negara Nomor 4286); · 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku ( Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); . '\ ' . . � �(¥',•. . . . . . . . . . . ' . .. . . . . - . - ·. . ·-· _· < . . ·•· . . , . . ,_· I 4
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Bepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4593);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 2 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 13. 14. 15. 16. i I 17. ! )· l- 18. z f 19.
23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); . ' R
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatandan dan Belanja Daerah;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR Dan BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2015 . .! 1 1 I

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2015 sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah Rp655.928. 951.816,-
2.Belanja Daerah Rp725.599.574.694, Surplus/(Defisit) (Rp 69.670.622.878,-) ( )
3.Pembiayaan Daerah:

a.Penerimaan
b.Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp 70.420.622.878, Rp 750.000.000,- (-) Rp 69.670.622.878,- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan: Rp 0,- Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 12.787.183.804,
2. b.Dana perimbangan sejumlah Rp 597.770.897.000,-
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp 45.370.871.012,-
(2)Pendapatan Asli Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak daerah sejumlah Rp 3.013.000.000,-
2. b.Retribusi daerah sejumlah Rp 1.948.257.750,-
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 1.710.765.000,-
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp 6.115.161.054,
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp 70.544.425.000,
2. b.Dana alokasi umum sejumlah Rp 440.078.172.000,
3. c.Dana alokasi khusus sejumlah Rp 87.148.300.000,-
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 1.250.000.000,
2. b.Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp 4.447.425.012,
3. c.Dana penyesuaian sejumlah Rp 39.673.446.000, . . :-, ' . .. . . . . . ' . . . .... . . . . . . ... � . . . . . . . . . . .. . . . . ·, . . . . . . . .• . . .. .

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 317.823.864.539,
2. b.Belanja Belanja Langsung sejumlah Rp 407.775.710.155,
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja pegawai sejumlah Rp 252.029.531.299,
2. b.Belanja Subsidi sejumlah Rp. 2.500.000.000,-
3. c.Belanja Hibah sejumlah Rp 23.284.125.000,
4. d.Belanja Bantuan sosial sejumlah Rp 5.136.400.000,
5. e.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota ,Pemerintahan Desa sejumlah Rp 31.373.808.240,
6. f.Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 3.500.000.000,-
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja pegawai sejumlah Rp 22.255.084.102,
2. b.Belanja Belanja barang dan jasa sejumlah Rp 245.889.204.854,-
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp 139.631.421.199, ; , ! i $ i 2 { C I Pasal 4
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp 70.420.622.878,
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp 750.000.000,-
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 70.420.622.878,-
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.penyertaan modal (investasi) daerahsejumlah Rp 750.000.000, PasalS Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Pemerintah Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, terdiri dari:
  1. 1.Lampiran I Ringkasan APBD;
  2. 2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
  3. 3.Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan; t . 4 i 4. 5. 6. Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan; Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  4. 7.Lampiran VII Daftar piutang daerah;
  5. 8.Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
  6. 9.Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  7. 10.Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
  8. 11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
  9. 12.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
  10. 13.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

BupatiSeram Bagian Timur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. ·, diundangkan di Bula pada tanggal 29Desember 2014 l\ SEKRETARIS DAE 3AI49? BAGIAN TIMUR, «.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ' I Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. ditetapkan di Bula pada tanggal 29 Desember 2014 _BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, A) LEMBARAN DAERAH KA IAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR :152 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, . . PROVINSI M AL U KU : 10/2014 ' I I

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…