DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (PERDA) ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : 10. 11. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529 ), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529 ): Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ), Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655 ), Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2036 ), 7. 8. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR Dan BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG. PEDOMAN - PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur. . Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Jalan adalah transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan kelengkapannya 1 2. 3. 4. 5. 10. 11. 12. 13. 14.

(1)
(2)yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan / atau air serta di atas permukaan air,kecuali jalan kereta api, jalan tol dan jalan kabel. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Jalan Nasional merupakan jalan alteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Kabupaten dalam Provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan provinsi dengan Kabupaten/Kota, atau antar ibukota Kabupaten/Kota, dan jalan strategis provinsi. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan Kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam Kabupaten. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan aantarpersil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukimandi dalam desa, serta jalan lingkungan. Nama Jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud. Sarana Umum adalah benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. 6. 7. 8.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian nama jalan dan sarana umum milik Pemerintah Daerah, dalam: rangka mengidentifikasi, menertibkan, memberi kemanfaatan setiap potensi sumber daya yang ada. Tujuan pemberian nama sebagaimana dimaksud pada 'ayat(l), yaitu sebagai berikut :

a.Memudahkan memperoleh informasi dan transportasi,
b.Penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan,
c.Pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah:
d.mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan,
e.mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan,
f.mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat,
g.mewujudkan pelayanan jalan yang handal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat,
h.mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

BAB III

JENIS JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 3

Jenis-jenis jalan menurut statusnya terdiri :

a.Jalan Nasional:
b.Jalan Provinsi,
c.Jalan Kabupaten,
d.Jalan Kota, dan
e.Jalan Desa.

Pasal 4

Jenis-jenis sarana Umum terdiri dari : Tempat dan atau gedung Olah Raga, Taman Kabupaten , Jembatan: Gedung Pertemuan: Tempat rekreasi, Pasar, Sarana umum lainnya.RK MP AN Pp

BAB IV

KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 5

(1)Setiap jalan, baik jalan umum maupun jalan khusus dan sarana umum yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah harus mempunyai nama.
(2)Pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB V

PEMBERIAN NAMA

Pasal 6

Nama Jalan dan Sarana Umum di Kabupaten Seram Bagian Timur, yang diusulkan diambil dari:

a.Nama-nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa,
b.Nama-nama Flora, Fauna, dan Pulau-pulau di Indonesia,
c.Nama Pahlawan baik tingkat Nasional, tingkat Regional maupun tingkat Lokal, d. Nama-nama tokoh masyarakat yang berjasa dan telah meningggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan,
e.Nama-nama tokoh agama yang berjasa menyebarluaskan agama dan telah meninggal dunia, dan
f.Nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, dan ketertiban umum.

BAB VI

TATA CARA PERSETUJUAN PENAMAAN

Pasal 7

(1)Pengajuan nama jalan, dan sarana umum milik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur ditujukan kepada Bupati.
(2)Prosedur dan persyaratan tata cara pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang merujuk pada pasal 5 ayat (2).

BAB VII

TIANG DAN PAPAN NAMA

Pasal 8

Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, tiang, papan/plat nama diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama yang menjadi kewenangan Kabupaten dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

(1)Pengembang diwajibkan melakukan pemasangan papan/plat nama, jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan | setelah jalan dibangun.
(2)Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang sebelum fasilitas jalan itu diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten. :

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

(1)Pengembang yang tidak melakukan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama-nama jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 pada ayat (1) dan (2) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau didenda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…