(1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah; (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a.Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b.Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
c.Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah;
d.Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
e.Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen- dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah;
g.Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada butir e;
h.Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
i.Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
j.Menghentikan penyidikan;
k.Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3)Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum.
6 BAB XI KETENTUAN PIDANA