Peraturan daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaranb. Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2015, | 10. 11. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 2. . IndonesiaNomor 3851): ' Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20033. Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286): Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabuparen Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350): 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6. 4400): Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 8. Nomor 4438): Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Ti #
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Pemerintah Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, terdiri dari: 1, Lampiran I Ringkasan APBD: Lampiran II” Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD: 2. LampiranIII Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian 3. obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan: Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan: 4 Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, 5. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan: Lampiran VII Daftar piutang daerah: . Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah: Lampiran IX” Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah: 6. 7. 8. 9. - LampiranX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain: 10 Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini: ' Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah :dan - Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah.
BupatiSeram vii 11 12 13 Pasali7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 'Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. diundangkan di Bula pada tanggal 26 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENSERAM BAGIAN TIMUR, “ «“ , F MAKMUR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR : 163 TAHUN : 2015 -NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, #2PROVINSI MALUKU : 09 Salinan sesuai dengan aslinya EPALA BAGIAN HUKUM, ditetapkan di Bula pada tanggal 26 Desember 2015 Pj. BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, HENRI M. FAR-FAR viii AM RUMBANFAR, S.Pd, M.Pd NIP:-1974101 02121001
Membuka PDF…