DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 09 Tahun 2017

Nomor: 09
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang memuat Realisasi APBD; Ringkasan Realisasi APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; Rincian Realisasi APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Realisasi belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Pengurangan dan Penambahan Aset Lainnya; Daftar Kegiatan yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya; Daftar Dana Cadangan; Daftar Pinjaman Daerah; Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016: Mengingat:

1.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi . 0 dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851): : N 10, 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 2.# Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350), TH 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran -Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5.4 4400): Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438), 7. 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028): k 8. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan. Keuangan Pimpinan dan AnggotaDPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan KeuanganPimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4712): Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4502): 2 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18, 19. 20. 21. 22. 23, 24. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574): Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576): Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577): & Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): — Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593): - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614): Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pmimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah: Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 09 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016: Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR dan BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. &

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
(2). Ringkasan Realisasi APBD, Ringkasan Realisasi APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi: Rincian Realisasi APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan: Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Orgasasi, Program dan KegiataN: Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan: Daftar Piutang Daerah: Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah: Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah: Daftar Penambahan dan PenguranganAset Lainnya, Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya: Daftar Dana Cadangan, Daftar Pinjaman Daerah: Neraca: Laporan Arus Kas. Laporan Operasional Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Perubahan Ekuitas Catatan Atas Laporan Keuangan a b. d. an e. £ L m. n. p 4. 1. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah. -

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (a) tahun anggaran 2016 sebagai berikut :-

a.Pendapatan Rp 885.931.332.275,14.- b. Belanja Rp 892.238.711.864,00,- Surplus / (defisit) Rp. (6.307.379.588,86,-) C. Pembiayaan - Penerimaan Rp 121.556.824.421,22,- - Pengeluaran Rp 1.250.000.000,00,- Pembiayaan Netto Rp 120.306.824.421,22,- Silpa Rp. 113.999.444.832,36,- |

Pasal 3

& - Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 47.858.086.012,86,- dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 933.789.418.288,00,-
2. b.Realisasi Rp. 885.931.332.275,14,- Selisih lebih / (kurang) " Rp 47.858.086.012,86,-
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 161.966.024.602,22,- dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.054.204.736.466,22,-
2. b.Realisasi Rp. 892.238.711.864,00,- Selisih lebih / (kurang) Rp 161.966.024.602,22,-
(3)Selisih anggaran dengan surplus/(defisit) sejumlah Rp. 114.107.938.589,36,- dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Surplus / Defisit setelah perubahan Rp. (120.415.318.178,22),-
2. b.Realisasi Rp. (6.307.379.588,86),- Selisih lebih / (kurang) Rp 114.107.938.589,36,-
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 108.493.757,00,- dengan rincian sebagai berikut
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 121.665.318.178,22,-
2. b.Realisasi (Rp 121.556.824.421,22.-) Selisih lebih / (kurang) Rp 108.493.757,00,- -
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan & setelah perubahan Rp 1.250.000.000,00,-
2. b.Realisasi (Rp 1.250.000.000,00,-) Selisih lebih/ (kurang) Rp 0,-
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 108.493.757,00,- dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 120.415.318.178,22,-
2. b.Realisasi Rp(120.306.824.421,22.-). Selisih lebih / (kurang) Rp 108.493.757,00,-

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (m) per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :da

a.Jumlah Aset Rp. 1.614.570.103.610,21,-
b.Jumlah Kewajiban Rp 7.769.684.778,19,-
c.Jumlah ekuitas dana Rp. 1.614.570.103.610,21,-

Pasal 5

“ Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (n) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut :

a.Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2016 Rp. 120.727.724.528,22,-
b.Arus kas dari Aktivitas operasi Rp 214.505.079.999,14,- C. Arus kas dan aktivitas Non Keuangan Rp. (222.062.459.588,00,-)
d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (1.250.000.000,00,-)
e.Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. (220.621.454,00,-) f. Kenaikan / (Penurunan) Kas Rp. (7.778.001.042,86,-)
g.Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2016 Rp. 114.533.828.417,55,- -

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (o) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut : &

a.Pendapatan LO (Rp. 913.381.928.074,20.-)
b.Beban LO (Rp. 767.010.990.179,45,-)
c.Surplus/Defisit LO (Rp. 146.370.937.894,75,-)

Pasal 7

Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (p) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut :

a.Saido Anggaran Lebih Awal. Rp. 121.665.318.178,22,-
b.Saldo Anggaran Lebih Aklhir Rp. 113.999.444.83236,-

Pasal 8

Laporan perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (g) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut :

a.Ekuitas Awal. Rp. 1.473.854.385.841,27,-
b.Ekuitas Akhir Rp. 1.606.800.418.832,02,-

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf r tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari : Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam - Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. Ditetapkan di Bula pada tanggal 16 September 2017 BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, Ke TID ABDUL MUKTI KELIOBAS Diundangkan di Bula padatanggal 16 September 2017 . SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, TID SYARIF MAKMUR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 183 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, PROVINSI MALUKU: (79/12/2017) ai dengan aslinya EPALABASIAN HUKUM ET AN. SH BREMAAK.IAI Nip.197102092006042020 5. AS Papa FN Ha EN (YA Ka PS AAA PEP fame boh NA! Pa Sanata Tn kana 0-7 na “1 SN ba an sd “3 No Hg Lampiran | .Lampiran 1.1 Lampiran 1. 2 Lampiran 1. 3 Lampiran 1. 4 Lampiran 1.5 Lampiran 1.6 Lampiran 1.7 Lampiran 1.8 Lampiran 1.9 Lampiran 1.10 Lampiran 1.11 Lampiran 1.12 : Ringkasan Realisasi anggaran, : Ringkasan laporan realisasi Anggaran menurut urursan Pemerintahan daerah dan Organisasi: : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan: : Rekapitulasi realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan KegiatanP : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara, : Daftar jumlah Pegawai Per golongan perjabatan : Daftar piutang daerah: : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah: : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah, : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnnya: : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan dan di anggarkan kembali Aa pada tahun berikutnya : Daftar dana cadangan daerah: dan : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…