DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 31 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4502);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19.Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22.Peraturan Daerah Kabupaten seram Bagian Timur Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR dan BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
1. a.Ringkasan Realisasi APBD;
2. b.Ringkasan Realisasi APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. c.Rincian Realisasi APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. d.Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. e.Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan;
6. f.Laporan Perubahan Saldo Anggran Lebih;
7. g.Laporan Operasional;
8. h.Laporan Perubahan Ekuitas;
9. i.Neraca;
10. j.Laporan Arus Kas;
11. k.Catatan Atas Laporan Keuangan;
12. l.Daftar Piutang Daerah;
13. m.Rekapitulasi Penyisian Piutang Tak Tertagih;
14. n.Daftar dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
15. o.Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah;
16. p.Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
17. q.Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
18. r.Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
19. s.Daftar Dana Cadangan;
20. t.Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
21. u.Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
22. v.Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya;
(2). Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (a) tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp 1.002.527.563.481,15.-
b.Belanja Rp 1.029.386.231.269,94,- Surplus / (defisit) Rp. (26.858.667.788,79,-)
c.Pembiayaan - Penerimaan Rp 54.080.918.364,07,- - Pengeluaran Rp 4.600.000.000,00,- Pembiayaan Netto Rp 49.480.918.364,07,- Silpa Rp. 22.622.250.575,29,-

Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.59.946.584.427,85,- dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.1.062.474.147.909,00,-
2. b.Realisasi (Rp.1.002.527.563.481,15,-) Selisih lebih / (kurang) Rp 59.946.584.427,85,-
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 82.568.835.003,06,- dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.111.955.066.273,00,-
2. b.Realisasi (Rp. 1.029.386.231.269,94,-) Selisih lebih / (kurang) Rp 82,568,835,003,06,-
(3)Selisih anggaran dengan surplus/(defisit) sejumlah Rp. (22.622.250.575,21,-) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Surplus / Defisit setelah perubahan Rp. (49.480.918.364,00,-)
2. b.Realisasi Rp. (26.858.667.788,79,-) Selisih lebih / (kurang) Rp (22,622,250,575.21)
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (0,7,-) dengan rincian sebagai berikut
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 54.080.918.364,00,-
2. b.Realisasi (Rp 54.080.918.364,07,-) Selisih lebih / (lebih) Rp (0,7,-)
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 4.600.000.000,00,-
2. b.Realisasi (Rp 4.600.000.000,00,-) Selisih lebih / (kurang) Rp 0 ,-
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp (0,7,- )dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 49.480.918.364,00,-
2. b.Realisasi (Rp 49.480.918.364,07,-) Selisih lebih / (kurang) Rp (0,7,-)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (m) per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a.Jumlah Aset Rp. 1.905.215.352.579,93,-
b.Jumlah Kewajiban Rp 8.950.419.744,81,-
c.Jumlah ekuitas dana Rp. 1.905.215.352.579,93,-

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (n) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut :

a.Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2018 Rp. 54.387.324.659,07,-
b.Arus kas dari Aktivitas operasi Rp 195.395.733.912,82,-
c.Arus kas dan aktivitas Non Keuangan Rp. (222.254.401.701,60,-)
d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (4.600.000.000,00,-)
e.Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 16.576.637,45,-
f.Kenaikan / (Penurunan) Kas Rp. (31.442.091.151,34,-)
g.Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2019 Rp. 22.945.233.507,73,-

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (o) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut :

a.Pendapatan LO Rp. 1.001.338.748.686,82,-
b.Beban LO Rp. 943.880.785.797,69,-
c.Surplus/Defisit LO Rp. 57.457.962.889,13,-

Pasal 7

Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (p) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran Lebih Awal. Rp. 54.080.918.364,07,-
b.Saldo Anggaran Lebih Aklhir Rp. 22.622.250.575,29,-

Pasal 8

Laporan perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (q) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut :

a.Ekuitas Awal. Rp. 1.838.790.796.386,30,-
b.Ekuitas Akhir Rp. 1.896.264.932.835,12,-

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf r tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari : Lampiran I : Ringkasan Realisasi anggaran; Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi Anggaran menurut urursan Pemerintahan daerah dan Organisasi; Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi,Program dan Kegiatan Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Lampiran III : Laporan Operasional Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas Lampiran V : Neraca Lampiran VI : Laporan Arus Kas Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Lampiran X : Daftar Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Lampiran XI : Daftar Pernyataan Modal Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lain-lain Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Taahun dan di Anggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…