Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2020; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350); 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438); 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Ruang Lingkup
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) tahun anggaran 2020 sebagai berikut : a.Pendapatan b.Belanja Surplus / (defisit) Rp 909.584.453.043,17,- Rp 874.812.529.562.40,- Rp. 34.771.923.480,77
Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (m) per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (n) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (o) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :
Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (p) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :
Laporan perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (q) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf ( r) tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Membuka PDF…