DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur mengenai Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 967.587.376.526,00.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersarna oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kernbali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5.Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seram Bagian Timur

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiyaan daerah

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 967.587.376.526,00,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli;
b.Pendapatan transfer ; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.960.802.626,00,- (Tiga Belas Milyar Sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 941.575.778.000,00,- (Sembilan Ratus empat puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 6

Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 12.050.795.900,00,- (Dua Belas Milyar lima puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 967.587.376.526,00,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam rupiah).

Pasal 8

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas :

a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp0,00,- (nol rupiah)
b.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp. 0,00,- (nol rupiah)

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
3. c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat clan belanja yang bersifat wajib;
3. b.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. c.Pengeluaran daerah Iainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur ini terdiri dari : 1 Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut akun, kelompok, jenis ,objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; 2 Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan daerah dan Organisasi SKPD; 3 Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4 Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi SKPD,Program, dan Kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;

5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9.Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11.Larnpiran XI Daftar Piutang Daerah;

Pasal 10

Bupati Seram Bagian Timur menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…