DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 26 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Pengendalian dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 – 2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 3
16.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
22.Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 09 Tahun 2012tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian TimurTahun 2012 Nomor 114 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 91);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65); Dengan persetujuaan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERAM BAGIAN TIMUR dan BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2016 -2021.

BAB I

Pendahuluan;

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur; 4
3.Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur;.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMN Tahun 2015-2019;
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan;
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan; 10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; dan 11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Dalam peta indonesia, Kabupaten Seram Bagian Timur secara administrasi wilayah berada di Provinsi Maluku. Kabupaten yang memiliki motto “Mufakat Untuk SBT Lebe Bae” ini memiliki kekayaan alam yang melimpah sebagai potensi sumber daya sekaligus modal dasar pelaksanaan pembangunan daerah. Kabupaten yang beribukota sementara di Bula ini memiliki suatu tatanan masyarakat yang cukup berbudaya dimana kerukunan hidup masyarakat berjalan beriringan dengan dinamika, kekayaan budaya sekaligus kemandirian budaya yang berkembang termasuk juga kemajuan sosial ekonomi daerah.

Pasal 2

(1)Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan Daerah,serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
(2)Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, dijadikan sebagai landasan untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Pasal 3

(1)Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatas, dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah( RKPD) tahunan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.
(2)Tahapan dan tatacara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.
(3)Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lama pada minggu ke 4 (empat) setiap tahunannya.

Pasal 4

(1)Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatas, dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk selanjutnya dijadikan landasan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD) untuk selama 5 (lima) tahun kedepan
(2)Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, ditetapkan dengan 5 Surat Keputusan Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah Dokumen RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

(1)Dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika : BabVIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan;
(2)Dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 – 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pembangunan jangka menengah daerah, maka perlu menetapkan indikator yang terukur sebagai tolok ukur pencapaian kinerja setiap kepala daerah. Dengan demikian, maka tujuan penetapan indikator kinerja daerah adalah dalam rangka memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Seram Bagian Timur pada akhir periode masa jabatannya yaitu pada Tahun 2021, khususnya dalam mengukur keberhasilan capaian target kinerja selama 5 (lima) tahun memimpin. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indicator dari program prioritas yang telah ditetapkan (out-comes). Suatu indicator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indicator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indicator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Pasal 6

(1)Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dapat dirubah minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2)Perubahan dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan pada :
1. a.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan, bahwa proses perumusan dokumen RPJMD tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. b.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan, bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai sebagaimana substansi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
3. c.Terjadi perubahan yang mendasar, seperti antara lain : terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan perubahan kebijakan nasional.
4. d.Merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila perumusan kebijakan dalam dokumen RPJMD bertentangan dengan kebijakan nasional.
(3)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4)Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir periode RPJMD, maka perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(5)Tahapan dan tatacara pengendalian dan evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya,diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
(2)Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun KUA, PPAS dan RAPBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya. 6

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN Perumusan perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu proses mendasar dalam tatanan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah sebagai penyambung kewenangan dari pemerintah pusat dalam kerangka menyejahterakan setiap Warga Negara Indonesia. Dalam setiap tahapan perumusan kebijakan teknis pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah sebagai pendukung utama pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah, sehingga kebijakan pembangunan harus dioptimalkan pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya.

Pasal 8

(1)Bupati melaksanakan pengendalian perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan, serta melakukan evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasidokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dilakukan oleh Kepala Bappeda.
(3)Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya melakukan pengendalian perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan, serta evaluasi hasil pelaksanaan Renstra PD dan Renja PD.
(4)Hasil pengendalian dan evaluasi.sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatas, dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang pernah diterbitkan sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. Ditetapkan di Bula pada tanggal 26 Juli 2017 BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, ABDUL MUKTI KELIOBAS Diundangkan di Bula pada tanggal 26 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, SYARIF MAKMUR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 176 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2016 – 2021 I. Penjelasan Umum : Dalam Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan, bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan, pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dimaksud, dikoordinasikan, diintegrasikan dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Terkait dengan hal tersebut diatas, maka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 – 2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Selanjutnya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan dan dijabarkan pula kedalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk masa 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen Renstra PD selanjutnya dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk optimalisasi pencapaian target kinerja pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 260, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berkewajian melakukan pembinaan, fasilitasi pemantuan dan supervisi kepada seluruh perangkat daerah dalam melakukan penyusunan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. Dalam implementasi selanjutnya, dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 - 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi landasan bagi seluruh pemangku kepentingan, antara lain : seluruh perangkat daerah, masyarakat, para tokoh 8 agama, tokoh masyarakat, para pakar dan akademis, serta kalangan dunia dalam permumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pemantauan dalam upaya terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang transparan, adil, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, melalui beberapa langkah antara lain yaitu ::

a.Menjadi pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan baik Pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,serta penyusunan dokumenrencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah dalam upaya pencapaian target Visi, Misi dan program kerja pemerintahan daerah;
b.Mendorong tercapainya konsistensi, sinkronisasi dan sinergi, serta keselarasan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan daerah, maupun antara pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten;
c.Mendorong tercapainya keserasian, konsistensi dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pembinaan dan pengawasan;
d.Mendorong terlaksananya pengendalian pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
e.Mendorong terwujudnya peran serta dan partisipasi masyarakat secara optimal dalam pengendalian, pengawasan pelaksanaan pembangunan. Dokumen RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Perumusan Visi dan Misi dimaksudkan dalam upaya memberdayagunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timuruntuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka menengah. Visi Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021 yang dituangkan kedalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 adalah ”Terwujudnya Seram Bagian Timur Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing Berbasis Sumberdaya Lokal”. Untuk tercapainya secara maksimal target yang telah dicanangkan kedalamVisi, maka perlu dirumuskan kedalam Misi, yaitu :
1. 1.Mengembangkan Aktivitas Ekonomi Lokal Berbasis Komoditi Unggulan dan Kelembagaan Lokal di Daerah Perdesaan;
2. 2.Menjalankan Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Birokrasi, Serta Reformasi Agraria Dalam Tata Ruang Wilayah;
3. 3.Mengembangkan Jejaring Kerjasama Multi Level Stakeholder Untuk Pengembangan Perekonomian Daerah yang Kuat dan Kompetitif;
4. 4.Mendorong Penguatan Demokrasi dan Partisipasi Publik Dalam Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka, Akuntabel dan Bertanggungjawab;
5. 5.Mendorong Pengembangan Sektor Unggulan Kelautan dan Perikanan;
6. 6.Mengembangkan Aksesibilitas Infrastruktur Serta Akses Luas Terhadap Iptek, Permodalan, Keuangan dan Pasar; dan
7. 7.Memperkuat Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lokal Dalam Integrasi Pasar Bebas dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 - 2021 terdiri dari 5 (lima) Bab dan 10 (sepuluh) Pasal yang menguraikan tentang (1) ketentuan Umum; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; (3) Pengendalian dan Evaluasi; (4) Ketentuan Peralihan; dan (5) Ketentun Penutup. 9 Untuk menjamin agar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini ada kesinambungan dengan dokumen RPJMD berikutnya , maka selama belum ada kebijakan baru dari pemerintah pusat, peraturan daerah ini masih dapat dijadikan pedoman untuk perumusan kebijakan penyusunan Dokumen RPJMD periode Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih berikutnya. Hal ini dalam upaya untuk menjamin agar Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005–2025 dengan target utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dicapai secara maksimal. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…