Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (a) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :
Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (d) untuk tahunyang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut :
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (e) per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (c) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut :
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (f) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut :
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (d) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut :
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf ( g) tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari : 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas; Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi; Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; 2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih; 3) Lampiran III : Laporan operasional; 4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas; 5) Lampiran V : Neraca; 6) Lampiran VI : Laporan arus kas; 7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah; 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap; 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya; 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah; 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek; 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang; 19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, terdiri atas Lampiran XX.1 : lkhtisar laporan keuangan (neraca) Sadan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah; Lampiran XX.2 : lkhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.
1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi lainnya, selain dokumen sebagaimana termuat dalam pasal 10 diatas, Rancangan Peraturan Daerah ini juga di lampiri :
Membuka PDF…