DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Rencana Induk Pembangunan Industri pada Kabupaten Seram Bagian Barat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023-2042; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 2 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015- 2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR dan BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2023-2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang koperasi, usaha kecil menengah perindustrian dan perdagangan.
6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
8.Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. 3
9.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023-2042, yang selanjutnya disebut RPIK 2023-2042 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Seram Bagian Timur.
10.Program Pembangunan Industri Daerah adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di Daerah.
11.RPIK 2023-2042 diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepentingan nasional;
b.demokrasi ekonomi;
c.kepastian berusaha;
d.pemerataan persebaran;
e.persaingan usaha yang sehat;dan
f.keterkaitan industri.
1. 12.Maksud penyusunan RPIK 2023-2042 s e b a g a i p e d o m a n rencana pembangunan industri di Daerah, melalui perumusan arah, kebijakan dan strategi pembangunan industri di Daerah Tahun 2023-2043.
2. 13.Tujuan penyusunan RPIK 2023-2042 untuk:
a.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri Daerah;
b.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdayasaing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
c.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri di Daerah guna memperkuat ekonomi Daerah;dan
d.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pengaturan Peraturan Daerah RPIK 2023-2042 meliputi:

a.industri unggulan Daerah;
b.RPIK;
c.pelaksanaan;
d.monitoring dan evaluasi;dan
e.pendanaan.

BAB III

RPIK TAHUN 2023-2043

Pasal 3

(1)Program Pembangunan Industri meliputi:
1. a.pengembangan Industri Unggulan;
2. b.pengembangan perwilayahan Industri;
3. c.pembangunan sumber daya Industri;
4. d.pengembangan sarana dan prasarana Industri;dan
5. e.pemberdayaan Industri.
(2)Pengembangan Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 4
1. a.industri olahan ikan;
2. b.industri kelapa;
3. c.industri pengolahan buah dan sayur;
4. d.industri cengkeh;
5. e.Industri Sagu; dan
6. f.industri pala.
(3)Industri Unggulan dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.
(4)Pengembangan perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
1. a.perkembangan wilayah Industri;
2. b.pembangunan kawasan Industri;dan
3. c.pengembangan sentral Industri Kecil dan Menengah.
(5)Pembangunan sumber daya Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pembangunan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, target dan investasi, Perizinan dan Pajak Daerah.
(6)Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengelolaan lingkungan, pengelolaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana jaringan listrik, air telekomunikasi dam transportasi, pengelolaan sistem informasi Industri dan Pengembangan infrastruktur penunjang standarisasi Industri.
(7)Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pengembangan industri kecil dan menengah.

Pasal 4

(1)RPIK Tahun 2023-2042 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK 2023-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 5

(1)Bupati menyusun RPIK 2023-2042.
(2)RPIK 2023-2042 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I : Pendahuluan;
2. b.bab II : Gambaran Kondisi Daerah terkait pembangunan Industri
3. c.bab III : Visi dan Misi Pembangunan Industri Daerah serta tujuan dan Sasaran pembangunan Industri Daerah;
4. d.bab IV : Strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;dan
5. e.bab V : Penutup.
(3)Ketentuan mengenai sistematika RPIK Tahun 2023-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 5

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)Pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2042 disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Kebijakan Industri Nasional.
(2)RPIK Tahun 2023-2042 memperhatikan:
1. a.Rencana Induk Perindustrian Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
2. b.Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi;
3. c.Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah kabupaten dan Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah kabupaten,
4. d.potensi sumber daya Industri di Daerah;
5. e.rencana tata ruang wilayah Provinsi dan RTRW Kabupaten ;dan
6. f.keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.
7. g.Proyeksi Penyerapan Tenaga Kerja dan Pemanfaatan lahan Untuk Industri

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Pembangunan Industri di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
(3)Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama Daerah.

Pasal 8

RPIK 2023-2042 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan pedoman bagi:

a.pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Daerah; dan
b.perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Bupati melalui dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2042.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani bidang perindustrian.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK 2023-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 6

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2042 dibebankan pada:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah;dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…