DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengawasan dan meminimalkan potensi negative akibat konsumsi minuman beralkohol, maka diperlukan pengawasan, pengawasan, pengendalian dan penanggulangan minuman beralkohol;
d.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak terkait, maka diperlukan pengaturan tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang – Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3.Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4.Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5.Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
6.Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
9.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR Dan BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan;
3.Kabupaten adalah Kabupaten Seram Bagian Timur;
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur;
6.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Seram Bagian Timur;
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
8.Dinas adalah Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Seram Bagian Timur;
9.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur;
10.Minuman beralkohol, adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasidan distilasi atau fermentasi tanpa destilasi;
11.Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disingkat MBT adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun tumurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatnya dilakukan sewaktu - waktu;
12.Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB adalah Surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol;
13.Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disebut SIUP-MBT adalah Surat Ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol produksi tradisional;
14.Perusahaan adalah setiap badan usaha yang dimiliki oleh wargaNegara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
15.Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol;
16.Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol produk dalam negeri dan atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran Kabupaten Seram Bagian Timur;
17.Sub Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang ditunjuk oeh distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal import kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran Kabupaten Seram Bagian Timur;
18.Penjual Langsung minuman beralkohol adalah badan usaha yang melakukan penjualan minuman berakohol kepada konsumen akhir untuk diminum di tempat;
19.Pengecer Minuman Beralkohol adalah orang atau badan usaha yang menjual minuman beralkohol khusus dalam kemasan secara eceran;
20.Label Edar adalah tanda pengenal dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau kemasan minuman beralkohol;
21.Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan atau membungkus minuman beralkohol yang akan diedarkan baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung;
22.Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disebut TBB adalah tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu;
23.Pengusaha Toko Bebas Bea adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB;
24.Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
25.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan atau penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Seram Bagian Timur;
26.Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkandi dalam negeri;
27.Mengoplos adalah mencampur, meramu atau menyedu bahan – bahan tertentu sehingga menjadi minuman yang mengandung beralkohol dengan kadar sampai dengan Kurang lebih 15%;
28.Pengedar adalah setiap orang, kelompok atau badan yang menyimpan, menyediakan, mencampur dan memperjual belikan minuman beralkohol;
29.Pengecer adalah menjual secara eceran minuman beralkohol baik dalam kemasan atau tidak;
30.Menjual adalah kegiatan menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat;
31.Menimbun adalah menyimpan minuman beralkohol dalam jumlah banyak;
32.Menawarkan adalah kegiatan yang dilakukan setiap orang, kelompok atau badan untuk memperkenalkan minuman beralkohol dengan tujuan menarik perhatian orang, baik yang berupa iklan, spanduk, baleho, brosur dan saran;
33.Tempat penjualan adalah tempat yang diperuntukan untuk umum atau tempat yang biasa dikunjungi atau didatangi masyarakat;
34.Meminum adalah kegiatan seseorang, kelompok atau badan yang meminum minuman beralkohol ditempat umum;
35.Tim Terpadu adalah Tim yang dibentuk Bupati yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

BAB II

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman beralkohol dapat dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

a.Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
b.Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
c.Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

BAB III

KEWENANGAN Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur

Pasal 3

Dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berwenang :

a.menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat selain hotel, restoran dan bar;
b.menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran yang hanya di dapat dijual oleh pengecer, selain toko bebas bea;
c.menerbitkan SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung dalam Daerah;
d.menerbitkan SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung dalam Daerah;
e.melakukan penelitian lapangan dan menyusun Berita Acara Penelitian Lapangan sebagai syarat permohonan rekomendasi Gubernur bagi Distributor untuk mendapatkan SIUP-MB;
f.menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang bagi Pengecer atau Pejual Langsung memperdagangkan minuman beralkoholdi lokasi selain gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios – kios kecil, penginapan remaja, bumi perkemahan, tempat ibadah, sekolah, dan rumah sakit;
g.melakukan pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol terhadap IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung.

BAB IV

PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Pasal 4

(1)Setiap pengecer dan penjual langsung minum ditempat untuk jenis minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki SIUP MB.
(2)SIUP-MB Golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
(3)Bupati melimpahkan wewenang penerbitan SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Pasal 5

(1)Permohonan SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan.
(2)Permohonan SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan perundang – undangan.

Pasal 6

(1)SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.
(2)SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan surat penunjukan, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(3)Perpanjangan SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir dan mengembalikan asli SIUP MB kepada pejabat penerbit.

Pasal 7

(1)Bupati menerbitkan SIUP MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan secara lengkap dan benar.
(2)Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, Bupati menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasanya.
(3)Proses penerbitan SIUP MB tidak dipungut biaya.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengajuan permohonan dan tata cara perpanjangan SIUP MB sebagai pengecer atau penjualan langsung serta tata cara pengajuan permohonan penelitian lapangan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGENDALIAN PEREDARAN

Pasal 9

(1)Minuman beralkohol produk Tradisional yang diedarkan oleh Pengecer dan Penjual Langsung wajib dikemas dan menggunakan label edar yang diterbitkan oleh Bupati.
(2)Label edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin dan sekurang–kurangnya memuat keterangan mengenai :
1. a.Nama produk;
2. b.Kadar alcohol yang dikeluarkan oleh BPOM;
3. c.Daftar dan komposisi bahan yang digunakan;
4. d.Berat bersih atau isi bersih;
5. e.Nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol;
6. f.Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa; dan
7. g.Pencantuman tulisan “minuman beralkohol” dan tulisan peringatan “dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum”.

Pasal 10

(1)Permohonan label edar oleh pengusaha diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi dengan melampirkan izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai percetakan dan tata cara mendapatkan label edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…