DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 19 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, selanjutnya disingkat APBDP adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersarna oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kernbali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5.Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seram Bagian Timur

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiyaan daerah

Pasal 3

Pendapatan Daerah Setelah Perbuhan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 991.425.781.948.00,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli; dan
b.Pendapatan transfer

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.006.030.948.00,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Juta Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 958.419.751.000.00,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah}.

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.092.436.220.652.00,- (Satu Triliun Sembilan Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Lima puluh Dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

(1)Pendapatan
1. a.Semula : Rp. 968.279.311.102.00,-
2. b.Bertambah / (berkurang) : Rp. 23.146.470.846.00,- Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 991.425.781.948 .00,-
(2)Belanja
1. a.Semula : Rp. 968.279.311.102.00,-
2. b.Bertambah / (berkurang) : Rp. 124.156.909.550.00,- Jumlah Belanja setelah perubahan : Rp. 1.092.436.220.652.00 Surplus/(Defisit) setelah perubahan : Rp. (101.010.438.704.00,-)
(3)Pembiayaan
1. a.Penerimaan
  1. 1.Semula : Rp. 2.445.500.000.00,-
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) : Rp. 101.010.438.704.00,- Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 103.455.938.704.00,-
2. b.Pengeluaran
  1. 1.Semula : Rp. 2.445.500.000.00,-
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) : Rp. 0,- Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan : Rp. 103.455.938.704.00,- Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan : Rp. 101.010.438.704.00,- Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,-

Pasal 7

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
3. c.Kerusakan sarana/prasarana yangdapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat clan belanja yang bersifat wajib;
3. b.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. c.Pengeluaran daerah Iainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur ini terdiri dari : 1 Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut akun, kelompok, jenis ,objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; 2 Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan daerah dan Organisasi SKPD; Pembiayaan; Kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran; dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6.Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD; Rancangan Perubahan APBD;
9.Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan
8.Lampiran VIII Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah
5.Lampiran V Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi SKPD,Program, dan 4 Lampiran IV Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Pendapatan, Belanja dan 3 Lampiran III
12.Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah clan lnvestasi Daerah Lainnya;
13.Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah clan Aset Lain-Lain;
14.Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multy years);
15.Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16.Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 9

Bupati Seram Bagian Timur menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

9.Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11.Larnpiran XI Daftar Piutang Daerah; BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, ABDUL MUKTI KELIOBAS Diundangkan di Bula pada tanggal 19 Oktober 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Ditetapkan di Bula pada tanggal 19 Oktober 2023 JAFAR KWAIRUMARATU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 215 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, PROVINSI MALUKU : 3/28/2023 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM MOHTAR RUMADAN, SH NIP. 197406112006041013 TTD TTD penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. Peraturan Daerah ini

Pasal 10

mulai berlaku pada tanggal diundangkan. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 I. UMUM Anggaran adalah alat akuntabilitas, manejemen dan kebijakan ekonomi yang dianggap sebagai instrumen dalam kebijakan ekonomi anggaran untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.sehubungan dengan itu dalam undang-undang dasar 1945, disebutkan bahwa belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program kegiatan dan jenis belanja. hal tersebut berati bahwa setiap pergeseran anggaran antarunit organisasi, antar kegiatan, antar jeni belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD. sejalan dengan upaya untuk menetapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja disektor publik perlu dilakukan perubahan klasifikasi anggaran yang dianggap relevan sesuai dengan kebutuhan. dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan akumulasi program daerah pada tiap sektor selama periode tahun tertentu yang harus dikelola dengan baik menuju good governance. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…